Melawan Korupsi Berbasis Sekolah

Oleh Rika Rahmawati, S.Si.

Kejahatan korupsi hingga saat ini masih menjadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia. Kejahatan ini telah merajalela karena hampir ditemukan pada semua aspek kehidupan bernegara kita bahkan hingga ke aspek yang dianggap suci seperti Departemen Agama. Oleh karena itu, dampak korupsi ini pun hampir terasa pada semua aspek. Pada aspek ekonomi misalnya, kita merasakan kesenjangan kesejahteraan karena korupsi hanya memperkaya pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan dan disaat bersamaan menyengsarakan pihak lainnya yang seringkali adalah rakyat biasa. Pada aspek politik dan penegakkan hukum, korupsi juga telah membuat ketidakadilan. Pejabat yang terlibat korupsi seringkali dipenjara hanya sebentar, namun maling ayam bisa dipenjara lebih lama. Karena korupsi, hukum menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Sebenarnya masih banyak dampak lainnya karena korupsi ini, namun demikian semua persoalan itu tidak seharusnya menjadikan pemberantasan terhadap tindakan korupsi ini berhenti digelorakan. Perlawanan terhadap korupsi harus dilakukan di setiap aspek kehidupan mengingat korupsi juga telah merambah semua aspek kehidupan kita. Dari sekian banyak usaha perlawanan terhadap korupsi yang bisa kita lakukan, perlawanan terhadap korupsi berbasis sekolah harus menjadi prioritas. Harus menjadi prioritas karena perlawanan terhadap korupsi ini harus dilakukan sedini mungkin. Objek perlawanan terhadap korupsi ini adalah para pelajar dengan jalan memberikan pendidikan antikorupsi melalui pendidikan karakter.
Usaha pertama perlawanan terhadap korupsi berbasis sekolah bisa dilakukan sekolah dengan penerapan transparansi penerimaan siswa baru. Sering kita mendengar penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi ajang korupsi di sekolah, khususnya sekolah favourit. Jual beli bangku sekolah sudah menjadi persoalan klasik tiap tahun yang sebenarnya berpotensi besar menjadi embrio terlahirnya generasi koruptor-koruptor baru. Dengan transparansi, diharapkan rantai regenerasi koruptor bisa kita putuskan.
Perlawanan lain terhadap korupsi berbasis sekolah melalui pendidikan karakter dapat kita lakukan tepat di detik pertama kita membawa anak-anak kita ke sekolah. Misalnya saja dalam memilih posisi bangku di kelas. Banyak kejadian yang kontras dengan pendidikan antikorupsi disaat memilih posisi bangku di kelas. Banyak orangtua misalnya, yang dengan seenaknya memindahkan kartu nama siswa lain di bangku paling depan lalu diganti dengan nama anaknya karena menilai posisi di depan akan membawa prestasi lebih baik daripada mendapat bangku di belakang. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan pendidikan antikorupsi karena kita secara tidak sadar menanamkan kepada anak kita benih tindakan korupsi berupa merugikan orang lain. Bukan tidak mungkin karena tindakan ini, kelak si anak akan terbiasa merugikan orang lain. Lebih parahnya lagi kelak dia akan tumbuh menjadi seorang koruptor.
Dalam proses pembelajaran, penanaman pendidikan karakter antikorupsi harus diterapkan dengan menjalankan pendidikan yang jujur, misalnya sekolah sangat melarang dengan tegas praktek menyontek. Bila perlu, sekolah dapat memberikan sanksi tegas baik berupa teguran, pemberian surat peringatan, hingga mengeluarkan siswa yang terlibat menyontek dari sekolah. Sanksi tegas ini penting agar memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya preventif kepada siswa lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Untuk masa yang akan datang, sanksi tegas ini diharapkan dapat mencegah siswa tumbuh menjadi koruptor.
Perlawanan terhadap korupsi berbasis sekolah akan efektif bila dilakukan sejak awal siswa masuk ke dalam sekolah. Selain itu, upaya perlawanan ini akan efektif apabila dijalankan secara berkesinambungan pada setiap level pendidikan. Sejak anak masuk sekolah dasar hingga mereka belajar di pendidikan tinggi, pendidikan antikorupsi ini harus senantiasa diberikan supaya si anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan antikorupsi.
***

Penulis adalah guru IPA di SMP Plus Al-Amanah, Dayeuhkolot, Kab. Bandung.