MENIPISNYA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Sebagaimana di rilis detik.finance, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan saat ini sisa cadangan beras pemerintah (CBP) dan beras komersil di gudang Perum Bulog hanya tersisa 280.000 ton. Padahal rata-rata per bulan Bulog harus menyalurkan atau operasi pasar beras sebanyak 200.000 ton.

Jumlah beras di gudang Bulog itu jauh dari ideal, di mana per tahunnya harus ada 1,2 juta ton. Jadi, Badan Pangan Nasional memerintahkan Perum Bulog menyerap beras petani pada panen raya sebanyak 2,4 juta ton. Rinciannya 1,2 juta ton untuk CBP dan sisanya untuk penugasan lainnya, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

Sebagai informasi, CBP sendiri merupakan persediaan beras yang dikelola oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Fungsinya untuk menjaga harga beras di pasaran agar tetap terkendali, operasi pasar manakala terjadi gejolak harga, dan penyaluran beras ketika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam atau bencana kemanusiaan seperti sergapan Covid 19 lalu.

Cadangan Beras Pemerintah mulai mengemuka menjadi pembahasan serius, diawali oleh kajian Badan Pangan Nasional yang menginformasikan di penghujung tahun lalu, CBP kita berada dalam posisi yang kritis dan membutuhkan solusi secepat mungkin. Bayangkan, jika tidak ada info dari Badan Pangan Nasional, seperti nya kita akan asyik-asyik saja menikmati eforia Swasembada Beras.

Menariknya, ketika itu memang terjadi perbedaan cara pandang terkait dengan kondisi produksi padi yang kita miliki. Di satu sisi ada info yang menggambarkan produksi gabah dan beras kita melimpah, sehingga dapat mencapai Swasembada Beras, namun di sisi lain ada juga yang berpandangan, produksi beras yang melimpah ruah itu, hanya ada diatas kertas.

Ironisnya lagi, ternyata dakam kentataan di lapangan, kita sangat kesusahan untuk memperoleh beras sebesar 600 ribu ton, yang saat itu akan digunakan untuk mengisi cadangan beras Pemerintah yang menipis. Walau Pemerintah berjuang habis-habisan untuk mendapatkan beras dari hasil produksi petani di dalam negeri, ujung-ujungnya kita tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya.

Gagal sudah langkah untuk mengisi cadangan beras Pemerintah berbasis hasil para petani di dalam negeri. Pemerintah betul-betul menyerah, sehingga perlu mencari opsi lain yang dapat ditempuh. Dari sinilah kemudian muncul persoalan ada dimana sebetulnya produksi beras yang berlimpah tersebut ? Kalau memang ada, mengapa Pemerintah seperti yang tak berdaya untuk memperolehnya ?

Menjaga hal-hal yang tak diinginkan, akhirnya Pemerintah kembali membuka kran impor yang sekama 3 tahun berturut-turut kita tutup rapat. Impor beras dari negara sahabat seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan dan lainnya lagi, menjadi solusi untuk memperkokoh cadangan beras Pemerintah. Impor sebesar 500 ribu ton diharapkan akan mampu memberi solusi atas cadangan beras Pemerintah yang merisaukan itu.

Impor beras sendiri bukanlah sebuah kebijakan yang sifatnya populer. Impor beras ditengarai rawan dengan penyimpangan dan perkeliruan. Tudingan impor beras sarat dengan kepentingan politik, sempat menjadi bahan diskusi yang cukup hangat. Ada Partai Politik yang ikut meramaikan impor beras tersebut. Bahkan berdasarkan pemantauan, dibalik impor beras, ikut pula masuk titipan pihak-pihak tertentu, yang sering dikatakan sebagai beras sepanyol alias separoh nyolong.

Menipisnya cadangan beras Pemerintah, memang harus dicarikan solusinya dengan cepat. Ini penting dipahami, karena sekali saja langkah yang diambil terlambat, boleh jadi akan melahirkan gejolak yang mengganggu jalannya roda pemerintahan. Pemerintah tentu tidak boleh mengambil resiko seperti itu. Pemerintah perlu berpikir cerdas guna mencari jalan pemecahan terbaiknya.

Solusi jangka panjang yang penting dirumuskan secara teknokratik, memang harus diawali dengan datangnya panen raya padi. Saat itulah Pemerintah perlu menyerap gabah dan beras petani sebesar-besarnya. Perum BULOG selaku operator pangan yang diberi tugas nelakukan pengadaan cadangan beras Pemerintah, sangat dituntut untuk dapat melahirkan terobosan cerdas dalam menyerap gabah dan beras petani.

Perum BULOG penting membangun kemitraan berkualitas dengan para pengusaha penggilingan padi skala besar, bandar dan tengkulak untuk sama-sama mengisi cadangan beras Pemerintah. Hindari persaingan yang tidak sehat. Demi mengokohkan cadangan beras, Pemerintah perlu all out menjalankan regulasi yang ditetapkan. Jangan terjadi lagi bongkar pasang regulasi yang tidak produktif.

Dalam tataran pelaksanaan, Pemerintah tetap harus melakukan pendampingan, pengawalan, pengawasan dan pengananan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah harus selalu hadir di tengah-tengah kesusahan para petani dan seluruh stakeholders perberasan. Lebih jauhnya lagi, upaya memperkokoh cadangan beras Pemerintah, harus menjadi tanggungjawab bersama. Bukan cuma urusan Perum BULOG semata.

Mencermati keterangan Kepala Badan Pangan Nasional tentang potret cadangan beras Pemerintah yang kian menipis di awal tulisan ini, menuntut kepada semua komponen bangsa untuk meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan Tata Kelola Perberasan di Tanah Air. Mengamankan cadangan beras Pemerintah, sepertinya tidak cukup digarap hanya dengan meningkatkan jumlah beras yang diserap Perum BULOG, namun juga harus dibarengi dengan ihtiar di sisi konsumsi.

Diversifikasi pangan tetap harus digarap dengan serius. Sebab, kalau saja konsumsi masyarakat terhadap beras dapat ditekan, boleh jadi cadangan beras Pemerintah akan mampu dihemat. Masalahnya adalah adakah niat Pemerintah untuk menjadikan program penganekaragaman pangan sebagai kegiatan unggulan yang terukur, terstruktir, holistik dan komprehensif ?

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).