Kongres Pertanian Indonesia 2024 ; SELAMATKAN PERTANIAN INDONESIA

Kongres Pertanian Indonesia 2024 ;
SELAMATKAN PERTANIAN INDONESIA

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Dalam kehidupan di Tatar Sunda, istilah Kongres sering diplesetkan dengan kalimat “ngawangkong teu beres-beres” (bicara ngak pernah tuntas). Kongres seolah hanya dijadikan lomba pidato dari orang-orang yang dijadikan Nara Sumber dalam acara tersebut. Bahkan adakalanya, setiap Nara Sumber bicara asyik sendiri, sesuai dengan kepakaran yang dikuasainya.

Kongres Pertanian Indonesia 2024 yang digelar tanggal 23 – 24 September 2024 di Bogor, Jawa Barat ini, diharapkan tidak terjebak dalam penafsiran diatas. Kongres Pertanian Indonesia 2024, justru ingin membereskan beragam masalah pertanian, yang selama ini kita hadapi, untuk dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dicarikan solusi cerdas dan bernasnya.

Sebagainana kita maklumi, tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian setinggi-tingginya menuju swasembada. Kalau pun dalam pembangunan pertanian dititipkan pembangunan petani, maka tujuan yang perlu diraih adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan petaninya.

Suasana pembangunan pertanian saat ini, khususnya yang berkaitan dengan dunia perberasan, bisa disebut sedang tidak baik-baik saja. Produksi beras, turun dengan angka cukup signifikan. Jumlah surplus beras menurun. Harga beras di pasar mengalami kenaikan yang ugal-ugalan. Dan impor beras pun meningkat denga angka cukup spektakuker.

Atas hal demikian, wajar jika ada yang berkesimpulan Indonesia kini tengah menghadapi “darurat beras”. Dihadapkan pada kondisi seperti ini, ditambah dengan adanya isu bakal terjadi krisis pangan dunia, menuntut kepada Pemerintah untuk segera mencarikan jalan keluarnya. Langkah menggenjot produksi beras setinggi-tingginya merupakan kebijakan yang pantas diberi acungan jempol.

Bagi sebuah bangsa yang sebagian besar warga bangsanya hidup dan berpenghidupan di sektor pertanian, isu bakal terjadinya krisis pangan global, perlu disikapi dengan serius. Pemerintah sendiri, perlu gerak cepat mencarikan terobosan cerdas, agar masalahnya tidak berkepanjangan. Pemerintah tetap harus menjadi pembawa pedang Samurainya.

Bagaimana sebaiknya Pemerintah berkiprah, tentu kita berharap agar Kongres Pertanian Indonesia 2024 bakal mampu menawarkan banyak pilihan atas masukan dan pandangan brilyan para peserta Kongres itu sendiri.
Hasil dan rekomendasi Kongres inilah yang dimintakan untuk dijadikan percik permenungan Presiden terpilih dalam merumuskan kebijsksn, program dan kegiatan pertanian ke depan.

Khusus untuk mendalami Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No.41/2009) dan Lahan Sawah Dilindungi (Permen ATR No. 12/2920), kalau Menteri Pertanian dan Menteri ATR hadir secara langsung dalam Kongres Pertanian, maka hal itu merupakan masuksn cukup bermakna bagi masa depan pembangunan pertanian di negara kita.

Hal ini penting diingatkan, karena yang namanya lahan dalam arti luas merupakan investasi kehidupan teramat strategis bagi keberlanjutan pertanian di muka bumi ini. Itu sebabnya, ketegasan dan keberphakan dari Menteri Pertanian dan Menteri ATR, akan menjadi kata kunci pencarian jalan keluar atas berlangsungnya alih fungsi dan alih kepemilikan lahan yang semakin tidak terkendalikan dengan baik dan bertanggungjawab.

Yang tidak habis pikir, banyak lahan pertanian produktif yang terpaksa mesti berubah fungsi karena tuntutan pembangunan infrastruktur dasar. Coba kita cermati, berapa luas lahan produktif yang digunakan untuk pembangunan bandara internasional. Lalu, berapa luas juga yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan berkelas dunia. Berapa luas lahan pertanian yang tergerus untuk pembangunan jalan tol dan lain-lain.

Alih fungsi lahan ataupun alih kepemilikan lahan yang tak terkendali dengan baik, menjadi faktor penyebab utama kegagalan menggenjot produksi beras setinggi-tingginya menuju swasembada. Persoalannya menjadi semakin merisaukan ketika diketahui, anggaran Pemerintah untuk Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional mengalami penurunan dengan angka cukup signifikan.

Persoalannya, apakah program prioritas mencapai swasembada pangan akan terwujud, jika anggaran Pemerintah untuk meningkatkan produksinya dikurangi cukup besar ? Jawabnya tegas : jelas tidak ! Sebab, pengalaman selama ini menunjukkan antara jumlah anggaran dengan peningkatan produksi beras, memiliki koralasi yang positip.

Meningkatnya anggaran pembangunan yang dikucurkan, mestinya akan mampu meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika anggaran Pemerintah diturunkan, bayang-bayang kegagalan nenggenjot produksi, sudah tampak di pelupuk mata. Jadi, sangat keliru, bila kita berkeinginan meraih swasembada pangan, ternyata Pemerintah malah menurunkan anggaran untuk sektor pertanian.

Terlepas dari apapun yang menjadi pertimbangannya, langkah menurunkan anggaran Pemerintah terhadap Kementerian yang memiliki tugas fungsi meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, padahal pasangan Prabowo/Gibran telah berkeinginan untuk mewujudkan swasembada pangan, maka hal ini identik dengan penjegalan terhadap program prioritas yang telah disampaikannya saat kampanye Pilpres 2024 dilaksanakan.

Penyelenggaraan Kongres Pertanian Indonesia 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Tani ke 64 tahun, yang diperingati setiap tanggal 24 September. Kita berharap agar peringatan Hari Tani kali ini, menjadi momentum penyelamatan pertanian Indonesia dari oknum yang ingin meminggirkannya. Pertanian tetap perkasa dan tulang punggung ekonomi nasional, ketika bamgsa ini tengah menghadapi cobaan.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).