Waketum APKASI Dadang Supriatna: Otoritas SMA, Berikan Saja Ke Daerah Bila Tak Terurus Provinsi

HIBAR PGRI– Pada tahun 2023 ini, sebanyak 7.312 peserta warga belajar dari 75 lembaga pendidikan di lingkungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kabupaten Bandung telah lulus mengikuti pendidikan paket A, paket B dan paket C. Dari 7.312 peserta warga belajar tersebut, paket C sebanyak 4.747 peserta warga belajar, paket B sebanyak 2.016 peserta warga belajar dan paket A sebanyak 509 peserta warga belajar.

 

Dari sekian banyak warga belajar yang lulus itu, sekitar 1.500 peserta warga belajar paket A, B dan C hadir pada kegiatan gebyar pelepasan warga belajar pendidikan kesetaraan ke-2 tingkat Kabupaten Bandung tahun kelulusan 2023 di Gedong Budaya Soreang, Selasa (11/7/2023). 

 

 

Gebyar pelepasan warga belajar pendidikan kesetaraan itu dengan tema membangun generasi unggul dan berkarakter Pancasila melalui pendidikan kesetaraan di Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dr. H M. Dadang Supriatna yang hadir pada kegiatan itu berharap kepada warga belajar pendidikan kesetaraan yang sudah mendapatkan ijasah  menindaklanjuti pendidikan nya sampai  perguruan tinggi  

 “Saya berharap warga belajar yang sudah mendapatkan paket A, B dan C pada hari ini untuk terus melanjutkan semangat belajar,” harapnya.

 

Dengan harapan, imbuh Bupati Bandung, target untuk mencapai rata-rata lama belajar masyarakat Kabupaten Bandung akan tercapai secara cepat.

“Tentunya ada tiga inovasi yang saya lakukan, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan indikator pendidikan. Karena jujur IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Bandung, dari dua indikator daya beli meningkat sangat signifikan dan kesehatan meningkat sangat signifikan. Tetapi dalam indikator pendidikan masih rendah, dalam konteks tidak begitu signifikan,” tuturnya.

 

Pada sambutannya Bupati Bandung yang menjabat juga Waketum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) menyampaikan tebtang otoritas SMA yang dibawah Provinsi.

“SMA berikan saja pada kabupaten kota sehingga dalam mengelolanya efektif dan diperhatikan. Saya sebagai wakil ketua APKASI akan menyampaikannya pada musyawarah nasional nanti.” ucap Dadang Supriatna.

Sesi wawancara pun beliau sampaikan kesulitan dalam membangun penambahan sarana prasarana SMA baru , dari 22 unit baru SMA yang diajukan tidak semuanya di setujui.

“Sudah diajukan penambahan SMA ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetapi tidak disetujui sesuai harapan.” ujarnya.(*)

 

 

 

Editor Iman

Reporter Iman