WAH….MAU ADA IMPOR BERAS DARI CHINA 1 JUTA TON

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

CNN Indonesia merilis, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras dari China pada tahun depan. Ini merupakan kelanjutan kebijakan impor beras 2 juta ton yang dilakukan pemerintah pada tahun ini. Dirut Perum BULOG menambahkan, impor dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan (El Nino), yang dampaknya diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan.

Apa yang digarap Perum BULOG diatas, sebetulnya merupakan langkah berjaga-jaga sekiranya terjadi anomali iklim yang tidak bersahabat dengan kehidupan kita atau pun adanya kebijakan dari produsen beras dunia, yang lebih mementingkan kebutuhan dalam negeri mereka. Hal ini bisa saja terjadi, sekiranya krisis pangan global terjadi di muka bumi ini. Selain itu, apa yang ditempuh Perum BULOG juga merupakan langkah untuk memupus pendekatan selaku “pemadam kebakaran”.

Pemerintah, memang sudah saatnya menghentikan pendekatan sebagai pemadam kebakaran dalam menjawab setiap persoalan yang menyergap kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kita harus berhenti menjawab masalah setelah masalah tersebut muncul dalam kehidupan. Sebagai solusinya, kita perlu menerapkan pendekatan “deteksi dini”. Pendekatan ini mencegah agar masalah tidak muncul dalam kehidupan.

Langkah Perum BULOG menyiapkan diri sedini mungkin dengan merencanakan impor beras dari China sebesar 1 juta ton adalah wujud pendekatan deteksi dini atas masalah kekurangan beras karena berbagai alasan. Yang paling masuk akal adalah adanya dampak El Nino. BMKG meramalkan, masalah terbesar dari dampak El Nino terjadi 3 atau 4 bulan setelah puncak El Nino berlangsung. Menurut BMKG puncak El Nino telah kita alami sekitar Agustus dan September lalu.
Peringatan dampak buruk El Nino pun telah disampaikan Menteri Pertanian. Menurut prediksinya, kita akan mengalami gagal panen padi dengan jumlah antara 380 rubu ton hingga 1,2 juta ton. Sebagai solusi untuk menghadapi hal semacam ini, Kementerian Pertanian menerapkan langkah dengan menambah luas tanam sebesar 500 ribu hektar dan mempercepat masa tanam. Yang semula hanya 2 kali (IP 200) dalam setahun, kini diupayakan menjadi 3 kali (IP 300), bahkan di beberapa daerah diusahakan dapat 4 kali (IP 400) panen dalam setahun.

Namun begitu, sekalipun kita merencanakan impor beras sebesar 1 juta ton dari China, bukan berarti mita bisa berleha-leha dalam menghadapi situasi perberasan yang ada. Impor beras sebenarnya bukan solusi terbaik. Solusi cerdasnya kembali ke produksi petani di dalam negeri. Kita harus tetap serius menggenjot produksi beras dalam negeri setinggi-tingginya. Inovasi dan teknologi budidaya perpadian tetap harus diciptakan, sehingga produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan secara signifikan.

Langkah menggenjot produksi padi dalam negeri, tetap harus menjadi tujuan pokok dari pembangunan pertanian yang kita lakukan. Impor beras jangan dijadikan kebutuhan. Impor beras hanya ditempuh, sekiranya produksi padi petani di dalam negeri, benar-benar tidak mencukupi kebutuhan, karena sebab-sebab tertentu. Dengan kata lain, impor beras dapat dilakukan, jika produksi padi di dalam negeri mengalami penurunan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Sinyal menurunnya produksi beras, telah disampaikan Badan Pusat Statistil (BPS) dalam rilis terkininya. Badan Pusat Statistik (BPS) memperingatkan adanya potensi terjadinya defisit beras di dalam negeri. Selain itu, BPS memprediksi akan terjadi penurunan panen padi pada bulan September-November 2023. Terutama di wilayah-wilayah produsen utama produsen beras di Indonesia. Atas hal yang demikian, dibutuhkan kebijakan khusus untuk menanganinya.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, ada potensi luas panen padi nasional di bulan November-Desember 2023 melanjutkan penurunan. Itu sebabnya, Indonesia harus mewaspadai potensi peningkatan defisit beras sampai bulan November 2023. Apa yang digarap Kementerian Pertanian selama ini perlu dilanjutkan dengan titik kuat dan titik tekan pada usaha menggenjot produksi dan produktivitas hasil tanaman padi setinggi-tingginya.

Pertanyaannya adalah apakah spirit menggenjot produksi setinggi-tingginya ini lebih mengedepan sebagai kemauan politik atau benar-benar menjadi tindakan politik di lapangan ? Ini penting dicatat, mengapa ? Jangan-jangan yang namanya menggenjot produksi ini hanyalah kebijakan Kementerian Pertanian semata, sedangkan Daerah sendiri hanya mengikuti apa-apa yang digarap oleh Kementerian Pertanian belaka.

Upaya menggenjot produksi sendiri, tentu bukan hanya bicara soal teknis di lapangan, namun yang lebih dimintakan adalah adanya komitmen dari segenap pemangku kepentingan di sektor pertanian. Bila semua ini hanya dibebankan kepada Kementerian Pertanian, sangatlah susah untuk diwujudkan. Apalagi sekarang ini, politik anggaran untuk Kementerian Pertanian terus berkurang. Menggenjot produksi butuh sinergi dan kolaborasi, termasuk dalam penetapan politik anggarannya.
Sebelum BPS melakukan pernyataan diatas, sesungguhnya sejak jauh-jauh hari, telah tampak sinyal terkait dengan penurunan produksi padi. Sinyal cukup kuat tampak dari jumlah surplus beras yang semakin menyusut. Hal ini mengindikasikan, produksi beras yang dihasilkan oleh petani di dalam negeri, tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan, baik untuk keperluan konsumsi masyarakat, cadangan beras Pemerintah atau pun kepentingan lain seperti bantuan sosial beras itu sendiri.

Jujur harus kita akui, jika Pemerintah tidak menerapkan kebijakan impor beras, boleh jadi soal beras akan mengganggu perjalanan pembangunan. Kita tentu ingat pesan moral Proklamator Bung Karno yang menyatakan urusan pangan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Sekalinya kita keliru menerapkan kebijakan pangan, khususnya komoditas beras, maka taruhannya adalah nasib dan kehidupan bangsa.

Dalam kaitan ini, impor beras 1 juta ton dari China, tentu tidak lepas kaitannya dengan upaya mengamankan beras di dalam negeri. Apa pun alasannya, beras harus selalu ada dan tersedia sepanjang waktu. Bagi bangsa kita beras ditetapkan sebagai komoditas politis dan strategis. Lebih dari 90 % warga bangsa, menggantungkan nasib dan kehidupannya terhadap beras. Ya….., beras inilah penyambung nyawa dan kehidupan anak bangsa.

Impor beras 1 juta ton dari China merupakan kelanjutan dari rencana Pemerintah melskukan impor beras tahun 2023. Melihat perkembangan perberasan saat ini, impor memang harus dilakuksn. Namun begitu, kita berharap agar ke depan produksi beras di dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan. Sebab, jika tata kelola perberasan dilakukan dengan baik, mestinya kita tidak perlu impor beras.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).