Turunnya Harga Beras, Tidak Harus Diikuti Turunnya Harga Gabah

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Sepertinya, akan ada orang yang menyatakan “mustahil” bisa diwujudkan, jika dirinya membaca judul tulisan diatas. Sebagian besar para penentu kebijakan perberasan, cenderung akan berpikir, jika Pemerintah berkehendak menurunkan harga beras yang selama ini naik secara ugal-ugalan, maka harga gabah pun perlu diturunkan. Persoalan kritisnya adalah mampukah Pemerintah menurunkan harga beras, tanpa harus menurunkan harga gabah ?

Dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, mestinya Pemerintah, berkemampuan untuk mewujudkan harapan diatas. Mari kita turunkan harga beras, yang kini tampak semakin susah untuk dikendalikan, namun kita berkewajiban untuk mempertahankan harga gabah yang tengah terjadi. Sebagai produsen petani tentu menginginkan harga jual gabahnya tinggi, tapi sebagai net consumer, petani membutuhkan harga beras yzng murah.

Cara pandang penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang selana ini mempertimbangkan kaitan harga gabah dan harga beras, sudah saatnya dikaji ulang. Persepsi terkait agribisnis perberasan akan berujung di beras, bagi petani padi di negeri ini, tidak seluruhnya betul. Sekarang ini, petani padi umumnya akan berakhir di gabah kering panen. Jarang sekali petani yang nampu berujung di beras. Dari sinilah lahir istilah Petani Gabah dan Pedagang Beras.

Fenomena para petani padi yang pada saat panen berakhir di gabah, kelihatannya, sudah sama-sama kita ketahui. Dalam kehidupan ekonomi yang hedonis, petani lebih memilih menjual hasil panen dalam bentuk gabah secara keseluruhan ketimbang menyimpan sebagian gabahnya di Lumbung. Petani semakin jarang yang masih menerapkan budaya lumbung dalam kehidupan kesehariannya, sekalipun Pemerintah tetap mengkampanyekan pentingnya Lumbung Padi.

Banyak alasan, mengapa petani semakin tidak tertarik untuk mengembangkan Lumbung Padi di perdesaan. Salah satunya, karena kepemilikan lahan sawah petani yang semakin menyempit, mengingat berlangsungnya alih kepemilikan sawah petani selama ini. Belum lagi terjadinya sistem waris, membuat sawah terbagi dalam luasan yang senakin senpit. Akibatnya, hasil panen petani menjadi semakin kecil volumenya, sehingga tidak layak untuk disimpan dalam lumbung.

Dilihat dari fakta kehidupan di lapangan, pengendalian harga gabah sangat dibutuhkan okeh petani. Sedangkan pengendalian harga beras, sangat diperlukan para pedagang. Para petani cenderung menuntut harga gabah yang tinggi. Sebaliknya pedagang menginginkan harga beras yang tinggi. Selama terjadi keseimbangan antara produksi dan konsumsi, keinginan diatas dapat saja diwujudkan. Namun, bila produksi terganggu, hal ini dapat melahirkan beragam masalah yang menyertainya.

Adanya kecenderungan produksi padi yang menurun, dotambsh dengan adanya efek psikologis El Nino, seolah-olah membuat Pemerintah kehilangan daya dalam melakukan pengendalian harga beras. Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras tampak merangkak naik, bahkan jauh di atas HPP dan HET beras yang ditetapkan Pemerintah. Naiknys harga beras yang terkesan ugal-ugalan, membuat Presiden.Jokowi angkat bicara. Presiden meminta para pembantunya untuk segera menetapkan harga beras yang wajar.

Anehnya, sekalipun Presiden Jokowi sidah bicara soal perlunya harga beras diturunkan ke angka yang wajar, ternyata harga beras tetap bertengger pada angka yang cukup tinggi. Bahkan seiring dengan permintaan Presiden, harga beras malah meroket hingga diatas HET itu sendiri. Akibatnya banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas HET jika harga beras di pasar jauh melampaui HET. Ombushman dengan lantang meminta Pemerintah untuk menghapuskan HET, karena dinilai sudah tidak ada guna ya lagi.

Beberapa waktu kemudian, harga gabah pun tak mau ketinggalan oleh harga beras. Tanpa ada yang mengkomando, di banyak daerah harga gabah terekam merangkak naik. Hebatnya lagi, kenaikan harga gabah mampu menembus angks Tp. 7000,- per kilogramnya. Angka ini sangat jauh dari HPP yang ditetapkan Pemerintah. Para petani sendiri, tampak bersuka-ria dengan kenaikan harga gabah seperti ini. Harapan agar hasil panennya dihargai dengan harga yang pantas, kini sudah terbukti. Otomatis, pendapatan mereka akan meningkat.

Diteropong dari ekonomi nasional, naiknya harga beras dan naiknya harga gabah dalam kurun waktu berbarengan ditambah angkanya sangat jauh diatas HPP, mestinya membuat Pemerintah perlu merenung dan mencari jawab, mengapa hal ini sampai terjadi ? Ada apa dengan kebijakan pengendalian harga gabah dan harga beras ? Apakah HPP dan HET yang diberlakukan sudah tidak sesuai dengan tuntutan petani dan pasar, sehingga perlu dilakukan pengkajian mendalam terhadap perhitungan HPP dan HET ini ?

Jawabannya, jelas sangat dibutuhkan dalam waktu yang segera. Lalu, apakah benar, jika Pemerintah ingin berpihak kepada petani, maka harga gabah pada angka Rp. 7000,- , dinilai sebagai harga yang wajar ? Tinggal sekarang Pemerintah menghitung berapa pantasnya harga beras di pasar yang tentu saja harus berpihak ke masyarakat. Dibalik itu, ada suasana yang penting kita pahami, petani kini bukan lagi tercatat selaku prodisen, tapi juga sebagai net consumer.

Lalu, bagaimana dengan pedagang, khususnya para bandar, tengkulak, penggilingan dan lain sebagainya. Mampukah Pemerintah mewujudkan harapan Presiden untuk melahirkan harga beras yang wajar tersebut ? Presiden ingin harga beras wajar ini, ya wajar untuk semuanya. Wajar bagi petani. Wajar bagi pedagang. Dan wajar bagi masuarakat. Yang membuat heboh, apakah ada harga beras yang dapat memuaskan semua pihak ? Jangan-jangan adanya di alam mimpi.

Di sisi lain, bila Pemerintah ingin mengendalikan harga beras, agar tidak membawa dampak buruk bagi perjalanan ekonomi bangsa, tentu perlu dicarikan solusi cerdas yang tidak merugikan salah satu pihak, khususnya petani dan masyarakat. Selain itu, perlu diupayakan, langkah menurunkan harga beras, jangan sampai diawali dengan menurunkan harga gabah. Hal ini penting menjadi catatan Pemerintah, karena sekarang para petani tampak “happy” menikmati kebaikan harga gabah.

HPP dan HET beras, sudah waktunya dievaluasi. Segera para penentu kebijakan melakukan perhitungan. Berapa pantasnya HPP Gabah agar memberi pendapatan yang lebih baik bagi petani ? Silahkan mereka sibuk urusan politik dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum Serentak 2024 nanti, tapi jangan lupakan nasib dan kehidupan para petani. Artinya, jangan sampai petani dikorbankan hanya untuk dukung mendukung Calon Presiden/Wakil Presiden.

Semoga langkah Pemerintah menurunkan harga beras, tidak berdampak terhadap turunnya harga gabah. Jika hal ini terjadi, maka betapa sedihnya para petani padi. Yang pasti, dengan harga gabah yang tinggi, mereka tampak bersuka-ria. Jangan sampai kebahagiaan mereka dirusak eh turunnya lagi harga gabah.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).