Talkshow PRFM. Kang DS: Bukan Sekali Kami Mengajukan Perbaikan Jembatan Dayeuhkolot, Disampaikan Secara Baik-baik pun Sudah

HIBAR PGRI-Bupati Bupati Bandung, HM. Dadang Supriatna S.Sos M.Si., bersama rombongan melaksanakan talk show mengenai urgensi pembangunan Flyover Bojongsoang, di Studio PRFM , tepatnya di jl. Asia Afrika 77 Bandung. pada Rabu (22/2 /2023).

Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS, didampingi sejumlah Pejabat Pemerintah Kabupaten Bandung,  Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Kepala DPUTR,  Kepala Bappelitbangda, Kadishub, Kepala Diskominfo, serta para OPD lainnya, secara langsung mendengarkan dan mengikuti acara talk show tersebut.

Bupati Bandung, Kang DS, melalui talk show tersebut, ada beberapa point yang harus dibahas pada acara itu. Salah satunya yakni menindaklanjuti pembahasan pembangunan Flyover Bojongsoang, dari 49 usulan.

Terkait kondisi Bojongsoang , berdasarkan rasio kepadatan kendaraan baik roda dua maupun roda empat di saat jam-jam kerja terutama antara pukul 07.00 WIB sampa jam 20.00 WIB  pmalam, volume kendaraan yang melintas tercatat hampir 11 ribu unit. Sedangkan dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB, .hampir 8 ribu unit kendaraan. Sementara itu, dari jam 17.00 WIB sore hingga jam 18.00 WIB, volume kendaraan mencapai 10 ribu.

“Persoalan yang di alami wilayah Bojongsoang, pengajuan dan wacananya tersebut sudah cukup lama. Sejak dalam kepemimpinan Gubernur Jabar 2013, Akhmad Heryawan,” ungkap Kang DS . Menurut ia, pasalnya jalan Bojongsoang itu adalah kewenangan pihak Provinsi Jawa Barat,

Dengan demikian, jelas kang DS, atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, hanya sebatas mengajukan berupa permohonan dan usulan saja. Baik itu secara lisan maupun melalui tertulis kepada pihak Provinsi Jabar, Bahkan permohonan itu sejak tahun 2021.

“Ada beberapa usulan yang sampai saat ini belum ditanggapi secara serius atau mungkin dari segi anggaran sangat terbatas. Tak ayal lagi, sehingga sejumlah permohonan itu menjadi tertunda seperti, jembatan Cikeuruh Tegal luar, Padahal pengajuannya langsung ke kadis Bina Marga Jabar. Kemudian jembattan Dayeuhkolot dan terakhir jembattan Rancamanyar. Namun, sampai detik ini belum ada titik terang,” bebernya.

Terkait rencana pembangunan jembatan Rancamanyar, jelas bupati, DPO Sudah di anggarkan. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Kasena itu kewenangan Provinsi Jawa  Berdasarkan surat Bupati Nomor 9 tahun 1978, Tanggal 18 Maret 2020. Kalaupersoalan itu harus dibuatkan dulu kajian. Sebab, hal itu kewenangan provinsi, Pihak Pemda Kabupaten Bandung tidak mempunyai alasan untuk membuat kajian. Tentunya pihak Pemda Jabar harus peka.terhadap kondisi. Karena pengajuannya sudah lama,” pungkasnya.***(imn)