Surplus Beras Kian Menyusut, Kok Bisa?

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Banyak tafsir terkait dengan penaknaan surplus beras. Sebagai gambaran, pengertian surplus beras dapat dimaksudkan sebagai hasil produksi beras Jawa Barat dapat mencukupi kebutuhan konsumsi beras bagi seluruh penduduk Jawa Barat atau lebih populer dikatakan bahwa Jawa Barat dalam kondisi swasembada beras.

Lalu bagaimana suasananya dengan kondisi di tingkat nasional ? Mengapa di tengah surplus beras, kita masih mengimpor beras dengan angka ysng cukup besar ? Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo beberapa waktu lalu sempat menyatakan, alasan pemerintah kembali melakukan impor beras karena untuk memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Apalagi pada tahun ini terdapat program bansos beras untuk 21,353 juta masyarakat berpendapatan rendah. Di mana masing-masing per penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras dari Maret-Mei 2023. Bahkan Presiden Jokowi berpandangan bansos beras ini dapat saja diperpanjang hingga akhir tahun ini.

Dengan kata lain dapat juga disebutkan, salah satu alasan kita mengimpor beras, dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak dan produksi beras dalam negeri yang mengalami penurunan kuantitas (jumlah), akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, sehingga pemerintah mengimpor beras untuk dijadikan persediaan apabila terjadi kekurangan.

Suasana seperti ini, tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Produksi beras, harus terus dipacu, sehingga mampu meningkat secara signifikan. Atas gambaran yang demikian, luas tanam memang harus ditambah. Kita tidak boleh hanya mengandalkan lahan sawah atau ladang yang eksisting.

Memang, teknologi budidaya terus dikembangkan agar produktivitas per hektar semakin tinggi. Tapi apa artinya jika konsumsi terhadap beras terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk. Itu sebabnya, ke depan kita jangan cuma berkutat di sisi produksi, namun penanganan sisi konsumsi pun penting digarap secara serius.

Kita mestinya jangan pernah lelah untuk melakukan program diversifikasi pangan. Meragamkan pola makan masyarakat agar tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan, yaitu nasi, sebaiknya tetap dijadikan program prioritas oleh Pemerintah. Kecanduan masyarakat terhadap nasi harus dihentikan. Pemerintah harus getol menghampanyekan bahan pangan karbohidrat non beras.

Masyarakat perlu dicerahkan, mengkonsumsi nasi berlebihan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Meredupnya program penganekaragaman pangan, memang harus dinyalakan kembali. Program “satu hari kurangi nasi”, sebaiknya kembali dihangatkan dengan harapan agar masyarakat tidak terlalu banyak mengkonsumsi nasi.

Selain itu, Pemerintah sepatutnya jangan lagi mengandalkan diri kepada pola keproyekan, namun sudah saatnya dikembangkan pendekatan gerakan. Fakta menunjukkan ketika pola keproyekan dilakukan, cenderung melahirkan masalah baru setelah jangka waktu keproyekannya selesai. Ujung-ujungnya, program diversifikasi pangan pun berhenti dengan sendirinya.

Kuantitas surplus beras, kelihatannya akan terus berkurang. Dalam tiga musim panen terakhir, angka surplus terekam semakin mengecil. Hal ini tentu saja menjadi kerisauan kita bersama. Jangan-jangan ke depan, bangsa ini akan defisit beras, karena tata kelolanya yang buruk. Indonesia yang selama ini dikenali dengan surplus berasnya, bisa jadi hanya tinggal kenangan.

Persoalannya menjadi semakin rumit, manakala sekarang terjadi El Nino sebagai akibat anomali iklim yang tahun ini ditengarai bakal menciptakan terganggunya produksi dan produktivitas hasil pertanian dengan angka cukup signifikan. El Nino yang menyergap bangsa kita beberapa waktu lalu, menyebabkan negara kita harus impor beras diatas 4 juta ton.

Banyak pakar menyampaikan El Nino kali ini bakal dapat “menghilangkan” produksi antara 1 hingga 5 juta ton padi. Menghadapi situasi semacam ini, Pemerintah penting untuk secepatnya mengantisipasi dampak terburuk dari El Nino. Berbagai langkah sebaiknya segera dirumuskan, agar pada saatnya nanti, kita sudah siap menjawab sergapan ganas dari El Nino.

Di sisi lain, penting dipahami, tidak hanya rendahnya produksi dan produktivitas hasil pertanian yang membuat surplus beras menyusut, tapi semakin membabi-butanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian pun diduga menjadi salah satu faktor penyebab produksi jadi melorot. Stop alih fungsi lahan. Jangan biarkan petani semakin terpuruk dan terpinggirkan dari pentas pembangunan.

Akibatnya, Pemerintah perlu melakukan pengendalian alih fungsi lahan secara lebih tegas dan lugas. Pemerintah harus berani melawan bujuk rayu oknum tertentu yang ingin melakukan alih fungsi lahan. Tak kurang penting untuk disampaikan, Pemerintah menjamin ruang pertanian yang tersisa, tidak bakal dirubah tata ruangnya menjadi ruang non pertanian.

Surplus beras yang kian menyusut jumlahnya, megajak kepada seluruh warga bangsa, untuk mulai lebih sungguh-sungguh dalam melakukan penyikapan. Jangan biarkan hal ini berlangsung terus-menerus, tanpa ada langkah untuk mencarikan solusinya. Surplus beras malah perlu ditingkatkan, untuk menjawab kebutuhan yang sifatnya segera dan mendesak.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).