Surganya Pertanian

SURGANYA PERTANIAN

 

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

 

     Menarik apa yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan belum lama ini, dirinya menyatakan Kabupaten Merauke bisa disebut sebagai “surganya pertanian”. Sebagaimana dirilis KOMPAS.COM, Menteri Pertanian menyebut dilihat dari udara, di Kabupaten Merauke, terbentang lahan pertanian cukup luas, airnya melimpah dan potensinya sangat tinggi untuk dijadikan pengembangan lumbung pangan (Food Estate).

 

     Negeri ini, memang memiliki sumber daya pertanian cukup menjanjikan, sekiranya kita mampu mengelola dengan baik. Bangsa kita telah mampu membuktikan kepada bangsa-bangsa lain di dunia atas keberhasilan meraih swasembada beras. Kisah sukses ini, tentu saja membuat seluruh anggota Badan Pangan Dunia (FAO) memberi acungan jempol, sekaligus ingin mendengar langkah-langkah yang diambil Pemerintah menggapai swasembada beras 1984 lalu.

 

     Upaya membangun Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai salah satu daerah di Indonesia Timur dijadikan lumbung pangan, sebetulnya bukan hanya cita-cita yang utophis. Dengan potensi fisik yang dimiliki, ditunjang oleh pengelolaan yang berkualitas, mestinya Pemerintah tidak boleh ragu mengembangkannya. Masalahnya adalah mengapa Pemerintah seperti yang setengah hati menggarapnya, padahal sudah terbukti hasil produksinya cukup menjanjikan.

 

     Untuk mewujudkan Lumbung Pangan, sangat dibutuhkan adanya komitmen dan kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten oleh siapa pun yang diberi mandat oleh rakyat untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Itu sebabnya, sangat tidak diharapkan jika ganti Pemerintahan, maka ganti pula kebijakan yang diambil. Prinsip asal tampil beda, sebaiknya harus dihindari. Pejabat yang tengah manggung, jangan alergi terhadap kebijakan pejabat sebelumnya, kalau hal itu dirasa bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.

 

     Konsistensi kebijakan ini penting dijadikan modal utama dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Begitu pun dengan kebijakan dan program menciptakan Indonesia sebagai salah satu Lumbung Pangan Dunia. Kalau pun sekarang program Lumbung Pangan mengalami “kegagalan”, bukan berarti kita cepat-cepat menyetopnya. Namun akan ldbih baik, jika kita mencari sebab-musabab nya mengapa sampai tidak berhasil. Belajar dari pengalaman, akan lebih baik ketimbang menghentikan atau mengganti kebijakan.

 

     Sebutan “surganya pertanian” bagi Kabupaten Merauke, Papua Selatan, tentu telah didukung oleh berbagai alasan dan pertimbangan. Menteri Pertanian, pasti tidak akan “asal bicara” menyimpulkan hal yang demikian. Sebagai tokoh dari Indonesia Timur, Bung Amran, tentu tahu persis bagaimana potensi Kabupaten Merauke di bidang pangan dan pertanian. Tinggal sekarang, bagaimana Pemerintah mampu mewujudkan kemauan politik tersebut ke arah tindakan politik yang terterapkan.

 

     Bagi bangsa yang mendambakan ketahanan pangan kuat dan kokoh, pengembangan Lumbung Pangan adalah sebuah keharusan. Terlebih bila kita pun ingin mewujudkan kenandirian dan kedaulatan pangan. Untuk itu, agar kita memiliki desain perencanaan yang sifatnya utuh, holistik dan komprehensif, maka diperlukan adanya Grand Desain Pengembangan Lumbung Pangan 25 Tahun ke Depan.

 

     Kabupaten Merauke hanyalah salah satu daerah yang layak untuk dijadikan lokasi Lumbung Pangan. Tentu, masih banyak daerah lain yang cukup potensial untuk dikembangkan jadi Lumbung Pangan. Itu sebabnya, kita berkewajiban untuk membuat perencanaan Lumbung Pangan yang berkualitas, khusus di Kabupaten Merauke. Apa yang telah disampaikan Menteri Pertanian ketika menghadiri Panen Raya dan pencanangan Pencetakan Sawah 500 ribu hektar baru-baru ini, patut segera ditindak-lanjuti lebih nyata oleh pejabat dibawahnya, baik Pusat atau Daerah.

 

     Penyiapan Grand Desain Pengembangan Lumbung Pangan Kabupaten Merauke, Papua Selatan, tidak lepas kaitannya dengan Pengembangan Lumbung Pangan 25 Tahun ke Depan secara nasional. Peran Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENAS) dan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) menjadi sangat penting untuk menjadi “prime mover” penyusunannya. Dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, baik Pusat atau Daerah ditambah pelibatan dunia usaha, kalangan akademisi, komunitas dan media, kita harap Grand Desain tersebut dapat dirumuskan.

     Catatan kritisnya adalah apa yang menjadi jaminan pengembangan Lumbung Pangan ini akan berjalan berkelanjutan ? Jangan-jangan, kalau ganti Pemerintahan, maka akan berubah pula kebijakan yang ditempuh. Hanya kalau saja mengacu kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal Pemilihan Presiden 2024, kita optimis kepemimpinan Prabowo/Gibran untuk 5 tahun ke depan, masih akan terus melanjutkan kebijakan Pemerintahan sekarang. Terlebih bila jal ini dikaitkan dengan sosok Prabowo yang selama ini pro pertanian dan pangan.

 

      Selama dua periode menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mulai 2005 hingga 2015, bahkan saat ini masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI, Prabowo tidak perlu diragukan lagi komitmennya terhadap pertanian. Dalam berbagai kesempatan Prabowo selalu menekankan tentang pentingnya mengokohkan ketahanan pangan bangsa dan negara. Di mata Prabowo, pangan yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat akan menciptakan negeri yang kuat pula.

 

     Apa yang ada di benak Prabowo terkait pangan, boleh jadi diilhami oleh Pidato Bung Karno tahun 1952 saat Proklamator bangsa ini meresmikan Gedung Fakultas Pertanian UI di Baranangsiang, Bogor. Saat itu, Bung Karno menyatakan urusan pangan menyangkut mati dan hidupnya suatu bangsa. Itu sebabnya, Pemerintah jangan pernah main-main dalam urusan pangan. Seberat apa pun tantangan pembangunan yang harus dihadapi, masalah pangan tetap harus diprioritaskan penanganannya.

 

     Penegasan Menteri Pertanian yang menyebut Kabupaten Merauke Papua Selatan adalah surganya pertanian, sudah saatnya kita cermati dengan seksama. Sebetulnya, bukan hanya Merauke, masih banyak surga-surga pertanian di Tanah Merdeka, yang belum tampil ke permukaan, karena keterbatasan kitq. Kabupaten Merauke hanyalah salah satu contoh surga pertanian yang butuh penanganan khusus dalam pengelolaannya. Sebagai anak bangsa, kita optimis pernyataan Menteri Pertanian diatas akan dilanjutkan dengan program nyata di lapangan. Tentu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

 

     Pembangunan Lumbung Pangan merupakan proses panjang yang membutuhkan waktu. Untuk mewujudkannya tidak bisa hanya mengandalkan kemauan politik, tapi juga menuntut adanya tindakan politik yang realistik. Lumbung Pangan tidak mungkin tercipta jika menggunakan jurus “sim sala bim”. Tidak juga segampang kita membolak-balik telapak tangan. Lumbung Pangan memang harus diperjuangkan pencapaiannya. Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan pertanian dan pangan, benar-bemar sangat dimintakan.

 

     Semoga pernyataan Menteri Pertanian tentang Kabupaten Merauke Papua Selatan layak disebut surganya pertanian, akan memacu adrenalin para pakar ekonomi pertanian untuk menyiapkan perencanaan yang matang dan berkualitas dalam menggenjot produksi dan menguatkan ketahanan pangan bangsa dan negara. Kegagalan program 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah era Orde Baru, dapat dijadikan pembelajaran kita bersama.

 

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).