Sisi Politis Bantuan Pangan 2024

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Angin segar bagi keluarga penerima manfaat bantuan pangan, kini mulai berhembus. Presiden Jokowi ketika memimpin Rapat Terbatas di awal Nopember 2023, dengan tegas menyatakan untuk tahun depan, bantuan pangan berupa beras akan dilanjutkan. Hal ini tentu saja disambut gembira oleh keluarga penerima manfaat.

Sebab, bantuan beras sebesar 10 kilogram pet bulan yang diterima mereka, benar-benar sebuah berkah kehidupan yang patut disyukuri. Tidak terbayang bila bantuan langsung pangan ini dihentikan. Di tengah daya beli rakyat yang makin melorot, karena kondisi perekonomian yang belum stabil, jelas membuat masyarakat berpenghasilan rendah, akan ditimpa berbagai kesulitan. Bantuan langsung beras adalah solusi cerdas untuk memberi jalan keluarnya.

Sebagian besar masyarakat di negeri ini, tampak masih hidup menderita dan memprihatinkan. Suasana hidup miskin dan melarat, masih menjebak kehidupannya. Kebijakan untuk melepaskan mereka agar segera terbebas dari kemiskinan, hampir tidak henti-hentinya ditempuh Pemerintah. Setiap rezim yang diberi amanah untuk mengelola negara dan bangsa ini, selalu berjuang keras untuk memerangi kemiskinan.

Para penentu kebijakan, tahu persis, kemiskinan adalah borok pembangunan yang sangat tidak pantas untuk dilestarikan di Tanah Merdeka ini. Itu sebabnya, menjadi sangat beralasan bila Presiden Jokowi selalu meminta kepada para pembantunya agar masalah kemiskinan dan seabreg turunannya dapat diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Bantuan pangan dalam bentuk beras merupakan wujud kepedulian negara terhadap tuntutan sebagian besar masyarakat yang kurang diuntungkan oleh adanya pembangunan. Harus diakui, tidak semua proses pembangunan, mampu memberi berkah kehidupan bagi semua warga bangsa. Tanpa disadari, pembangunan yang kita tempuh, ada kalanya menciptakan tragedi pembangunan.

Akibatnya wajar, jika setelah 78 tahun Indonesia Merdeka, ternyata masih banyak rakyat yang pantas disebut sebagai “korban pembangunan”. Mereka terkadang harus rela jika terpinggirkan dari psnggung pembangunan. Ironisnya, di tempat lain, kita saksikan ada sebagian kecil masyarakat yang kondisi kehidupannya sangat berbeda dengan sebagian besar warga bangsa kebanyakan. Mereka inilah yang sering disebut sebagai “penikmat pembangunan”.

Korban dan Penikmat pembangunan, tampak hidup berbarengan. Walaupun terkesan sang penikmat sedang ongkang-ongkang kaki di atas awan dan sang korban sedang menggelepar di dasar lumpur, ternyata pembangunan masih tetap berjalan. Pertumbuhan ekonomi nasional masih tetap berada di sekitaran 4 – 5 %, sekalipun kesenjangan tetap melebar yang dicirikan oleh masih tingginya Gini Rasio.

Inilah resiko dari pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ketimbang pemerataan. Hasrat membesarkan kue pembangunan untuk kemudian dibagi secara merata, sepertinya hanya ada di atas kertas. Teori “tricle down effect” hampir tidak terjadi. Justru yang selama ini terjadi adalah “tricle up effect” alias muncrat ke atas.

Niat baik Pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai mau pun bantuan langsung pangan menjelang Pesta Demokasi, seringkali ditanggapi dengan berbagai penafsiran. Terlebih jika ada Calon Presiden yang selama ini disiapkan menjadi putera mahkota ke depannya. Lebih serunya, jika Calon Wakil Presiden nya adalah anak kandung Presiden yang berkuasa.

Jadi wajar bila kemudian banyak tudingan yang menyebut kebijakan aneka macam bantuan langsung ini, memang bagian yang tak terpisahkan dari kampanye politik terselubung, yang mengajak rakyat untuk memilih salah satu pasangan Calon Presiden. Tahun politik, jelas tidak mungkin akan terbebaskan dari intrik politik yang menyerai kepentingan tertentu.

Beberapa tahun lalu, bangsa ini sempat dihebohkan dengan ramainya perbincangan soal “beras politik”. Saat itu, banyak calon Wakil Rakyat yang menjadikan beras sebagai alat kampanye guna merebut simpati rakyat. Para calon Wakil Rakyat ini mengemas beras dalam sebuah kantong 5 kilograman untuk selanjutnya dibagikan kepada konsituennya. Menariknya, di dalam kantong beras itu diselipkan nama, Partai Politik dan foto diri Calon Wakil Rakyat.
Mereka mengajak rakyat untuk bersimpati terhadap dirinya dengan membagikan beras. Catatan penting nya, ditengah gonjang ganjing “politik perberasan” yang kian habgat, para calon Wakil Rakyat malah memanfaatkan kebutuhan pokok rakyat ini jadi “beras politik”. Beras di negeri ini, betul-betul multi-fungsi, politis dan strategis !

Munculnya pandangan kebijakan penggelontoran aneka macam bantuan langsung kepada masyarakat, beberapa bulan menjelang dilaksanakannya Pemilihan Presiden adalah bagian dari “kampanye terselubung” untuk kepentingan kekuasaan, tentu harus kita jadikan percik permenungan bersama.
Apakah benar Pemerintah saat ini memiliki agenda khusus untuk meraih simpati masyarakat agar dalam Pemilihan Presiden 14 Pebruari 2024, rakyat memilih salah satu pasangan yang diskenariokan ? Apakah betul, langkah penggelindingan Bantuan Langsung ini sebagai bentuk dan upaya melanggengkan kekuasaan ? Atau ada agenda lain yang sampai sekarang pun, kelihatannya masih menjadi pertanyaan banyak pihak ?

Kita butuh jawaban itu. Bantuan langsung untuk rakyat, mestinya tetap dilandasi oleh niat tulus, bukan dengan akal bulus. Rakyat miskin, tentu harus dibantu. Mereka perlu dilindungi. Jangan sampai mereka hidup hanya menyambung nyawa dari hari ke hari. Ingat sebagai anak bangsa, mereka pun memiliki hak untuk hidup sejahtera. Sebaiknya kita pahami.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).