SAATNYA, BERPIHAK KE PERTANIAN !

SAATNYA, BERPIHAK KE PERTANIAN !

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Angin segar dunia pertanian di negeri ini terasa mulai berhembus di saat jabatan Presiden Jokowi akan berakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penguatan lumbung pangan penting bagi keberlangsungan bangsa ke depannya. Untuk itu, pemerintah akan menaikkan anggaran pangan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 sebesar Rp124,4 triliun dari anggaran pada 2024 sebesar Rp108,8 triliun.

Kenaikan pagu anggaran ini, tentu sangat disambut gembira oleh Keluarga Pertanian seluruh Nusantara. Terlebih nantinya, anggaran itu akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi para petani. Catatan kritisnya, mengapa Presiden Jokowi tidak melakukannya sejak dirinya dilantik sejak 10 tahun lalu ?

Sebab, kalau saja keberpihakan anggaran yang demikian telah dimulai sejak Presiden Jokowi diberi kehormatan dan tanggungjawab memimpin negeri, tentu cerita dunia pertanian tidak akan seperti saat ini. Menteri Pertanian pasti tidak bakal menjadikan turun atau berkurangnya anggaran untuk Kementerian Pertanian sebagai salah satu penyebab turunnya produksi beras.

Nasi memang telah menjadi bubur. Dari pada tidak sama sekali, ya lebih baik terlambat. Pertanian, betul-betul merupakan sektor yang perkasa dan tahan banting. Menghadapi sergapan Pandemi Covid 19 beberapa tahun lalu, banyak sektor pembangunan terpuruk dan tumbuh negatif. Sektor pertanian sendiri tetap mampu bertumbuh secara positip. Artinya, jika dari dulu pagu anggaran untuk pertanian seperti sekarang, tentu gambarannya tidak akan buram dan merisaukan.

Keburaman sektor pertanian, khususnya dunia perberasan, sepertinya perlu segera diakhiri dan digantikan dengan suasana yang lebih ceria lagi. Turunnya produksi beras dengan angka cukup signifikan, kenaikan harga beras di pasar yang sulit dikendalikan dan membengkaknya impor beras dengan angka sangat fantastis, menuntut kepada kita untuk menyetopnya, sekaligus mencarikan jalan keluar terbaiknya.

Kepemimpinan Prabowo/Gibran dalam 5 tahun ke depan, diharapkan mampu meneruskan keberpihakan nyata Pemerintahan Jokowi terhadap sektor pertanian. Terlebih ketika salah satu program proritasnya adalah mencapai swasembada pangan. Program ini akan terwujud, bila produksi dan produktivitas beras dapat ditingkatkan secara signifikan.

Itu sebabnya, yang namanya upaya menggenjot produksi beras setinggi-tingginya menuju swasembada, merupakan program yang harus digarap dengan penuh kesungguhan. Mencermati tantangan yang semakin kompleks, ditambah dengan kondisi iklim dan cuaca yang terekam semakin tidak berpihak kepada dunia pertanian, sangat dibutuhkan adanya terobosan cerdas dan bernas untuk menjawabnya.

Pengakuan Pemerintahan Jokowi atas munculnya 10 penyebab utama turunnya produksi beras, betul-betul cukup simpatik dan pantas diberi acungan jempol. Semua penyebab ini, ditambah beberapa masalah krusial pembangunan pertanian, sudah waktunya segera diselesaikan. Kita perlu cari apa yang menjadi akar persoalannya. Jangan biarkan masalah tersebut terus mengambang terkendali.

Bagi sebuah bangsa, yang sebagian besar rakyatnya belum mampu membebaskan diri dari ketergantungan nya terhadap nasi, mau tidak mau yang namanya beras harus selalu tersedia sepanjang waktu. Selain itu, harga yang terjadi di pasar pun mesti terjangkau oleh masyarakat kebanyakan. Dengan bahasa lain, produksi dan harga beras, betul-betul perlu dikendalikan secara serius dan dijaga lonjakannya.

Inilah salah satu pertimbangannya, mengapa ketika di awal tahun ini terindikasikan terjadinya “darurat beras”, Pemerintah tampak bekerja keras dan berjuang habis-habisan untuk mencarikan jalan pemecahan terbaiknya. Walau kebijakan impor beras dianggap tidak populer untuk ditempuh, namun dalam jangka pendek, langkah itulah yang paling masuk akal untuk dilakukan.

Menghadapi “darurat beras”, untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, kembali Pemerintah mengandalkan kepada impor. Itu sebabnya, penting untuk diakui, impor beras merupakan “dewa penolong” kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tanpa beras impor, dari mana lagi Pemerintah akan mencari beras untuk menguatkan cadangan beras dan Program Bantuan Pangan Beras ?

Pertanyaannya, mau sampai kapan bangsa kita akan mengandalkan kebutuhan berasnya kepada impor ? Lalu, bagaimana pula nasib swasembada beras, jika bangsa ini lagi-lagi melaksankan impor beras dengan angka yang cukup fsntastis ? Apa yang akan ditempuh jika negara-negara produsen beras menyetop ekspor beras mereka ? Pertanyaan ini menarik untuk dijadikan percik permenungan bersama.

Untuk menjawabnya, hanya ada satu langkah besar ysmg dapat dilakukan, yakni genjot produksi seoptimal mungkin dan tekan konsumsi masyarakat terhadap nasi serendah mungkin. Kebijakan yang dibutuhkan, kini sudah saatnya keberpihakan nyata Pemerintah terhadap sektor pertanian dioptimalkan demi mempertegas kehadirannya sebagai tulang punggung perekonomian bangsa.

Kita meminta kepada Pemerintahan mendatang agar pagu anggaran untuk sektor pertanian sebesar Rp.124,4,- trilyun dijaga dan dipertahankan. Di tengah jalan, jangan lagi ada yang namanya “refocusing-refocusing” segala. Jangan lagi kita mengalami musibah “darurat beras” karena kekeliruan menerapkan kebijakan. Kita wajib untuk taat asas terhadap perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.

Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekitar 2 bulan ke depan, bangsa ini akan memulai Pemerintahan Prabowo/Gibran. Sinyal keberpihakan terhadap sektor pertanian, kini telah di nyalakan di ujung Pemerintahan Presiden Jokowi. Tinggal sekarang, bagaimana Pemerintahan Prabowo/Gibran menjaganya dalam 5 tahun ke depan. Akankah berpihak ke sektor pertanian menjadi semangat Pemerintahan Prabowo/Gibran ? Kita lihat perkembangannya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).