Resmikan Sejumlah Infrastruktur Penting di Jawa Barat, Presiden Jokowi: Tingkatkan Konektivitas dan Efisiensi Logistik

HIBAR -Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo, pada Kamis, 29 Agustus 2024, meresmikan sejumlah infrastruktur penting di Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur yang diresmikan meliputi penggantian 16 Jembatan Callender Hamilton (CH), Jembatan Ciloseh di Kota Tasikmalaya, serta pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, 16 jembatan pengganti Callender Hamilton, 22 ruas jalan yang dibangun dengan Inpres Jalan Daerah, dan Jembatan Ciloseh di Provinsi Jawa Barat, saya resmikan pagi hari ini,” ujar Presiden dalam sambutannya saat peresmian yang dipusatkan di Jembatan Citanduy, Kota Banjar.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penggantian 16 Jembatan Callender Hamilton yang tersebar di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut. Jembatan-jembatan tersebut memiliki panjang total 1.030 meter dan menelan biaya investasi sebesar Rp1,9 triliun.
“Alhamdulillah, hari ini kita resmikan 16 jembatan Callender Hamilton di Provinsi Jawa Barat yang tersebar di 8 kabupaten dan kota dengan panjang total 1.030 meter dan biaya investasinya Rp1,9 triliun,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden juga meresmikan 22 ruas jalan sepanjang 121 kilometer yang dikerjakan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Proyek tersebut mencakup 13 kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp521 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut meresmikan Jembatan Ciloseh di Kota Tasikmalaya yang menelan biaya Rp112 miliar. Jembatan ini merupakan bagian dari lingkar utara Kota Tasikmalaya yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta mengatasi kemacetan di dalam kota.
“Ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas menuju bandara dan Kota Tasik yang juga mengatasi kemacetan yang ada di dalam kota-kota Tasikmalaya,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai daerah memiliki sejumlah tujuan penting. Peresmian berbagai infrastruktur tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Jawa Barat, khususnya dalam meningkatkan efisiensi transportasi dan konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai daerah ini memiliki tujuan meningkatkan konektivitas, mengefisienkan biaya logistik, dan juga melancarkan aktivitas mobilitas orang dan barang,” tutur Presiden.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Wali Kota Banjar Ida Wahida Hidayati, Pj. Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, dan Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Wida Nurfaida.(*)
Iman

Muka Syawal
Muka Syawal (Tatang Rancabali) Panon poe moncorong beulah wétan cahyana béngras sumirat nyaangan buana Dipapag ku récétna manuk patémbalan jeung

Bukan Ditinggalkan Dijalan, Istri Seorang Guru Pangalengan Sudah Diantar Suaminya Sampai Kerumahnya Untuk Mudik
HIBAR– Dilansir dari newsinfotasikmalaya, dan ramai di juga dimedsos dengan narasi yang perlu diluruskan. “Seorang ibu ditinggal dijalur arus mudik

PANEN YANG MEMBERI BERKAH
PANEN YANG MEMBERI BERKAH OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA Panen Raya Musim Tanam Ok-Mar 2025, betul-betul memiliki suasana yang berbeda dengan

SEKOLAH RAKYAT MELENGKAPI, BUKAN MENGGANTIKAN SEKOLAH YANG SUDAH ADA
HIBAR -Kehadiran Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Kementerian Sosial bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi justru melengkapi dan

IKHLAS DAN JAUHI RIYA
MUTIARA FAJAR Selasa 1 April 2025 Bismillahirahmanirahim Assalamualaikum wrm wbrkt IKHLAS DAN JAUHI RIYA Saudaraku, Engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas,

KOREKSI KEBIJAKAN PENYERAPAN GABAH
KOREKSI KEBIJAKAN PENYERAPAN GABAH OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA Kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau