Program Roots, Kemendikbudristek Gelar Sosialisasi Kepada Dinas Pendidikan se-Indonesia

HIBAR PGRI– Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) kembali menyelenggarakan program Roots Indonesia Anti Perundungan. Program  itu merupakan program kerja sama antara Puspeka dengan United Nations Children’s Fund (Unicef) Indonesia serta Direktorat SMP, SMA, dan SMK Kemendikbudristek.

 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengutarakan bahwa Indonesia memiliki urgensi besar untuk segera mengatasi perundungan yang ada di lingkungan satuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan hasil Asesmen Nasional Tahun 2021 atau Rapor Pendidikan tahun 2022 menunjukkan, sekitar 25 persen peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk perundungan, baik fisik, verbal, sosial/relasional, ataupun secara daring (cyberbullying).

 

“Salah satu upaya yang tengah kami lakukan untuk mengatasi perundungan di satuan pendidikan adalah menerapkan program Roots Indonesia. Sebagai sebuah gerakan tentunya upaya ini harus kita lakukan bersama. Pendidikan yang maju berawal dari sekolah yang bebas dari kekerasan,” ujar Mendikbudristek dalam sambutan pembukaan kegiatan Sosialisasi Program Roots Indonesia Anti Perundungan Tahun 2023, Selasa (16/5).

 

Pemerintah daerah, kata Mendikburistek, perlu mendukung sekolah yang melakukan program Roots, warga sekolah harus berkolaborasi mencegah dan menangani tindak kekerasan, orang tua harus menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendorong anak-anak menjadi agen perubahan, dan masyarakat sekitar harus bergotong royong melindungi anak dari kekerasan.

 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengutarakan bahwa Indonesia memiliki urgensi besar untuk segera mengatasi perundungan yang ada di lingkungan satuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan hasil Asesmen Nasional Tahun 2021 atau Rapor Pendidikan tahun 2022 menunjukkan, sekitar 25 persen peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk perundungan, baik fisik, verbal, sosial/relasional, ataupun secara daring (cyberbullying).

 

“Salah satu upaya yang tengah kami lakukan untuk mengatasi perundungan di satuan pendidikan adalah menerapkan program Roots Indonesia. Sebagai sebuah gerakan tentunya upaya ini harus kita lakukan bersama. Pendidikan yang maju berawal dari sekolah yang bebas dari kekerasan,” ujar Mendikbudristek dalam sambutan pembukaan kegiatan Sosialisasi Program Roots Indonesia Anti Perundungan Tahun 2023, Selasa (16/5).

 

Pemerintah daerah, kata Mendikburistek, perlu mendukung sekolah yang melakukan program Roots, warga sekolah harus berkolaborasi mencegah dan menangani tindak kekerasan, orang tua harus menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendorong anak-anak menjadi agen perubahan, dan masyarakat sekitar harus bergotong royong melindungi anak dari kekerasan.

 

Sejak tahun 2021, melalui program Roots telah dilakukan pendampingan kepada 7.369 sekolah jenjang SMP dan SMA/ SMK yang berasal dari 489 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Program tersebut juga telah melatih 13.754 fasilitator guru anti-perundungan di jenjang SMP dan jenjang SMA/SMK, serta berdasarkan data hasil monitoring program Roots tahun 2021, telah terbentuk 43.442 siswa agen perubahan anti-perundungan yang berperan untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di lingkungan sekolah.

 

Untuk semakin memperluas gerakan dan dampak manfaat dari program Roots, tahun ini Puspeka kembali memulai rangkaian program Roots Indonesia yang diawali dengan sosialisasi kepada seluruh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia secara hybrid, di Bogor, Jawa Barat, mulai Senin (15/5) sampai dengan Rabu (17/5).

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menjelaskan peran krusial dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan program Roots Indonesia 2023. Peran tersebut antara lain, memastikan keikutsertaan satuan pendidikan terpilih untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek), memfasilitasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pelaksanaan program Roots Indonesia, mengawal dan memastikan satuan pendidikan sasaran menerapkan program Roots Indonesia setelah mengikuti bimtek kepada fasilitator guru.

Selain itu, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota juga diharapkan dapat mengembangkan program Roots Indonesia di daerah masing-masing agar terus berjalan, berkelanjutan, dan disebarluaskan pada satuan pendidikan lainnya. “Semoga kita dapat bersama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Mari bersama atasi perundungan,” tegas Suharti.

 

Sementara itu, Kepala Puspeka Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utam,i turut menekankan peran penting dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan di daerahnya masing-masing. Kemendikbudristek bersama dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota memiliki tujuan bersama untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari tindakan perundungan.

 

“Melalui kegiatan ini, kita juga sekaligus ingin mensosialisasikan dan mengkoordinasikan rencana program Roots Indonesia di satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK tahun 2023 yang akan segera kita laksanakan mulai bulan Mei ini,” tuturnya.

Seraya menyambut baik, Kepala Cabang Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara, Agus Sinaga, menyatakan bahwa disadari ataupun tidak, perundungan seringkali terjadi di lingkungan sekolah, baik dalam bentuk verbal maupun fisik dan psikis. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara telah memiliki program Sekolah Menyenangkan Ramah Anak yang memiliki tujuan sejalan dengan program Roots yakni mencegah terjadinya tindak perundungan.

“Pada dasarnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara sangat mendukung program kementerian, seperti yang sudah kami lakukan melalui Sekolah Penggerak di SMA dan SMK Pusat Keunggulan. Dengan acara sosialisasi hari ini, kita harapkan ke depannya bisa mengalokasikan anggaran melalui dana BOS atau revisi APBD untuk program khusus anti perundungan, ” tutur Agus.

 

Salah satu peserta acara sosialisasi, Staf Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Moh. Hariyanto, mengungkapkan selama ini belum ada program khusus yang spesifik untuk mengatasi perundungan di sekolah. Namun demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki alokasi anggaran untuk program-program penguatan karakter yang di dalamnya mencakup bela negara dan pencegahan perundungan.

 

“Program Roots ini bagus, kalau bisa program ini dapat diimplementasikan ke seluruh jenjang pendidikan khususnya di daerah Provinsi Jawa Tengah agar pencegahan perundungan di sekolah bisa semakin efektif,” pungkasnya.(*)