Politisasi Pupuk Bersubsidi

admin 12 January 202412 January 2024 0 Comments

POLITISASI PUPUK BERSUBSIDI

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Apa sih yang tidak bisa dipolitisir jika kita akan melaksanakan “hajatan politik” sekelas Pemilihan Umum ? Jangankan terkait dengan anggaran Pemerintah, yang namanya penampilan seseorang pun dapat saja dipolitisasi. Ya, itulah politik. Sebuah situasi ysng terkadang sulit untuk diterima secara akal sehat. Satu hal yang kini ramai dibahas adalah soal tambahan anggaran pupuk bersubsidi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, penambahan subsidi pupuk Rp 14 triliun dilakukan, bukan terkait Pemilu 2024. Langkah ini diambil karena kebutuhan yang tinggi karena adanta sergapan El-Nino.

Penambahan alokasi pupuk ini dilakukan dalam rangka mendorong produktivitas petani. Adapun produksi tahun 2023 ini mengalami penurunan karena kekeringan, sebagai imbas bencana El-Nino tersebut.

Betul, apa yang dijadikan argumen Menteri Pertanian diatas. Tambahan anggaran pupuk bersubsidi sebesar 14 trilyun rupiah, dimaksudkan untuk menjawab aspirasi petani, yang setiap musim tanam tiba, selalu mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Anehnya, walau masalahnya selalu berulang setiap musim tanam datang, Pemerintah seperti yang kesulitan mencarikan jalan keluarnya, sekalipun sudah diketahui apa yang menjadi akar persoalannya.

Salah satu masalahnya, karena pupuk bersubsidinya kurang. Tidak semua petani akan memperoleh jatah pupuk bersubsidi, karena anggaran yang dikucurkan tidak mencukupi kebutuhan petani. Itu sebabnya, tambahan anggaran sebesar 14 trilyun rupiah, dapat menjawab kekurangan yang dibutuhkan. Kita percaya munculnya angka 14 trilyun rupiah ini tidak ujug-ujug, tapi sudah melalui perhitungan yang cermat.

Catatan kritisnya, mengapa ada pihak yang mengaitkan tambahan anggaran 14 trilyun rupiah ini dengan Pemilihan Umum 2024 ? Boleh jadi, ini berkaitan dengan momentum pengucuran anggarannya ataupun karena opininya disampaikan menjelang 14 Pebruari 2024. Bahkan ada pertanyaan nyeleneh, kenapa tidak dari dulu tambahan anggaran ini dikucurkan. Kok, baru sekarang digelindingkannya.

Di Tanah Merdeka ini, tidak ada satu aturan pun yang melarang orang untuk berbeda tafsir atas kebijakan yang dilahirkan Pemerintah. Bahkan agama pun menyatakan berbeda pandangan merupakan hikmah yang perlu untuk disyukuri. Begitupun dengan penetapan anggaran tambahan sebesar 14 trilyun rupiah yang diarahkan untuk memuluskan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi ini.

Apa yang disampaikan Menteri Pertanian di awal tulisan ini, agar tambahan anggaran 14 trilyun rupiah untuk subsidi pupuk, tidak dikait-kaitkan dengan Pemilihan Umum 2024, memang seharusnya seperti itu cara memandangnya. Hanya, penting juga dicermati lebih dalam, ketika ada yang mempertanyakan, mengapa tidak sejak dulu langkah ini ditempuh oleh Pemerintah ?

Situasi perberasan sekarang, memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di penghujung 2023, kondisi perberasan nasional benar-benar merisaukan. Sergapan El Nino membuat sawah petani banyak yang gagal panen. Akibatnya, produksi menurun cukup signifikan. Turunnya produksi, mestinya tidak perlu terjadi, jika kita memiliki Tata Kelola Perberasan yang profesional.

Terlepas dari belum adanya Tata Kelola Perberasan yang efektip dan efesien, turunnya produksi beras ini, harus diselesaikan dan dicarikan solusi terbaiknya. Langkah nyatanya, tidak bisa tidak, kita harus menggenjot produksi agar penurunan produksi dapat ditangani. Resiko anggaran untuk menggenjotnya, tentu harus disiapkan. Pemerintah pun langsung menambah anggaran Kementerian Pertanian sebesar 5,8 trilyun rupiah.

Tidak cuma itu. Pemerintah juga memberi tambahan anggaran sebesar 14 trilyun rupiah untuk menambah jumlah pupuk bersubsidi. Dengan tambahan anggaran sebesar ini diharapkan produksi beras akan meningkat sesuai target yang ditetapkan. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah tambahan anggaran ini akan berkorelasi positip dengan pelaksanaannya di lapangan ?

Harapannya seperti itu. Antara perencanaan dengan penerapan, perlu seiring seirama. Kita ingin, apa yang diteorikan dapat diwujudkan dalam pelaksanaanya. Namun, kita juga paham, salah satu masalah klasik di negeri ini, selalu saja untuk membuat SATU antara kebijakan dan penerapan program atau kegiatan yang ditempug. Teorinya bagus, pelaksanaannya amburadul.

Tak kalah menarik untuk dicermati, angka 14 trilyun rupiah untuk tambahan anggaran pupuk bersubsidi ini, barulah usulan Presiden Jokowi yang harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Saat ini, terekam semua anggota DPR yang ikut mengadu nasib untuk mendapat dukungan konsituennya, sedang pada sibuk kampanye menghadapi 14 Pebruari 2024.

Kalau pun usulan ini disetujui, kemungkinan besar tambahan anggaran ini bakal direalisasikan pada Semester II nanti. Padahal, kalah panen raya berlangsung di bulan April-Mei 2024, maka bulan Juni 2024 petani pasti akan butuh pupuk. Persoalannya adalah apakah pada saat itu tambahan anggaran yang diusulkan sudah dapat dikucurkan ?

Kita berharap Pemerintah cukup serius “mengamankan” kebijakan tambahan anggaran 14 trilyun rupiah untuk pupuk bersubsidi ini dengan penuh kehormatan dan tanggungjawab. Jangan sampai pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 mengganggu kebijakan yang cukup mulia ini. Petani butuh tambahan pupuk bersubsidi. Jangan biarkan mereka menderita karena keteledoran kita bersama.

Pernyataan Menteri Pertanian agar tambahan anggaran 14 trilyun rupiah untuk pupuk bersubsidi tidak dikait-kaitkan dengan pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024, tentu sangat baik untuk dijadikan “peringatan” bagi kita bersama. Kita perlu memandang dan menyikapinya secara jernih, tanpa diwarnai oleh kepentingan politik sesaat. Tapi, kita harus cermati apa sesungguhnya yang jadi kata hati para petani itu sendiri.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).