PGRI dan Tahun Politik. Unifah Rosyidi: Anggota PGRI Tidak Berpolitik Praktis Atasnamakan PGRI dan Menyeret-nyeret Organisasi PGRI

PGRI adalah organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan yang memiliki sifat yang sangat unik yakni unitaristik, independen dan non partisan. Sifat Unitaristik adalah PGRI organisasi yang memiliki sifat tanpa membedakan tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. Independen memiliki makna bahwa PGRI berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak. Non partisan adalah sifat PGRI dengan tegas menyatakan bahwa PGRI bukan bagian dari dan tidak berapiliasi kepada partai politik.

 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PGRI merupakan organisasi yang sangat strategis berperan untuk bangsa dan Negara melalui peran yang penting dalam mewujudkan pencipta kekuatan Negara terutama mencerdaskan kehidupan bangsa. Peranan strategis PGRI ini akan menjadi penarik kepentingan berbagai pihak terutama partai politik dan penguasa.   

 

Berdasarkan visinya PGRI bercita-cita mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya, dinamis, kuat, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visinya pengurus PGRI mulai dari tingkat Pengurus Besar, Provinsi, Kabupaten/Kota, Cabang dan Pengurus Ranting melalui forum-forum organisasi mensepaki program kerja sebagai implementasi dan eksistensi organisasi.

 

Dinamika organisasi PGRI secara historis memang sejak awal berdiri PGRI komitmen pada jati diri dan sifat PGRI dalam mengimplementasikan visi dan misi PGRI. Tetapi dinamika tersebut tidak selalu berjalan mulus, romantika kehidupan PGRI tercatat sebagai sejarah untuk berkontribusi pada bangsa dan Negara.

 

 Di era kemerdekaan organisasi PGRI merapatkan barisan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan konsolidasi organisasi dan peningkatkan kompetensi para guru. Di era orde lama PGRI tetap konsisten dalam menjaga marwah dan kebesaran PGRI. Di era orde baru PGRI tergoda oleh kepentingan politik penguasa dan ikut terjun ke dunia politik praktis, ditandai dengan setiap ketua cabang dipastikan menjadi ketua salah satu partai dan atau menjadi juru kampanye di tingkat kecamatan masing-masing. Di era reformasi kiprah dan peran strategis PGRI memainkan peran seperti diinginkan oleh AD/ART PGRI. Hasil kembali ke khitah, PGRI di era itu mulai menunjukan peran sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Surya PGRI menggugat Prsiden RI, Kemenkeu, dan Kemendiknas terkait anggaran pendidikan 20%, lahirnya UUGD, dan lahirnya sertifikasi guru.

 

Kemudian Kepemimpinan PGRI dilanjutkan oleh Dr. H. Sulistyo, M.Pd. di masa kepemimpinan beliau dinamika sangat terasa, PGRI mulai era baru dengan berani menyatakan berbeda di ruang public dengan mitra nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat dipimpin oleh Anis Baswedan, puncak perseteruanya saat HGN dan HUT Ke 70 di Gelora Bung Karno. Pada saat itu Kemendikbud dan Kemenpan RB melarang kehadiran para guru hadir ke Jakarta, tetapi surat edaran dari Kemenpan RB diabaikan, stadion Gelora Bung Karno dipenuhi para guru dari seluruh tanah air.

 

 

Kepemimpinan PGRI selanjutnya adalah Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. melanjutkan kepemimpinan Dr. Sulistyo yang wafat.PGRI memerankan strategi loby kelas tinggi untuk memajukan PGRI, Guru dan Pendidikan dan hasilnya sangat menggembirakan pada Rakorpimnas PGRI 2017 di Jogyakarta Presiden RI menghadri acara tersebut dan begitu hangat merespon keinginan peserta Rakorpimnas dan merespon langsung pertanyaan Ketua Umum PB PGRI terkait problematika pendidikan dan guru. Pada saat HGN dan HUT Ke 72 di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo membungkukan badan dihadapan puluhan ribu guru sebagai bukti takdim dan hormat sang Presiden kepada para guru. Komunikasi yang dibangun layaknya seorang ibu ini yang membuat PGRI begitu mesra dengan mitra sejajarnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap perkembangan dan gerak PGRI, Guru dan mutu pendidikan.

 

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI, PGRI harus netral dan berdiri sesuai dengan aturan. Ketertarikan terhadap PGRI sangat beralasan, PGRI adalah organisasi profesi terbesar, organisasi yang anggotanya minimal sarjana dan selalu menjadi tokoh di lingkungannya masing-masing. Peran strategis PGRI inilah yang menjadikan PGRI pada posisi diperebutkan di tahun politik.

 

Untuk menyelamatkan ASN termasuk para guru, Kemenpan RB membuat surat edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sana tertulis bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Dalam penjelasan pasal itu diperjelas lagi bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah bebas dari pengaruh partai politik. PGRI harus tetap tegak berdiri netral di tahun politik.

 

Sikap cerdas dalam bertindak dan memutuskan berbagai hal mengahdapi tahun politik harus dimiliki oleh seluruh kader-kader PGRI. Sebagai bukti bahwa PGRI netral, Unifah Rosyidi Ketua Umum PB PGRI menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota PGRI untuk tidak berpolitik praktis mengatasnamakan PGRI dan menyeret-nyeret organisasi PGRI, tetapi jika individu kader-kader terbaik PGRI akan mencalonkan diri sebagai legeslatif baik DPRD, DPR RI, mau pun DPD RI silahkan tidak harus menggunakan logo dan panji-panji PGRI. Karena sesungguhnya anggota pun akan tahu siapa kader terbaik PGRI yang memiliki tras dan darah daging, denyut nadi PGRI. Ikuti aturan main yang berlaku dan patuhi AD/ART PGRI jika ingin mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya, tinggal tunggu saat yang indah untuk kita semua.(*)

 

Penulis 

Dudung Abdul Qodir

Wasekjen Pengurus Besar PGRI 

 

Editor: Iman