PERTANIAN JAWA BARAT : BUTUH TEROBOSAN CERDAS

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Kata “terobosan”, bukanlah istilah baru dalam dunia perencanaan. Di Jawa Barat sendiri, perbincangan kata terebosan, mengedepan ketika Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah nya dijabat oleh Prof. DR. Ir. Denny Juanda Puradimaja DEA. Beliau Guru Besar dari Institut Teknologi Bandung, yang sengaja dikontrak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menjadi orang nomor 1 di BAPPEDA Jawa Barat.

Sekitar 10 tahun Prof. Denny menakhkodai lembaga Pemerintah di tingkat Provinsi Jawa Barat yang menangani urusan dan kewenangan perencanaan. Banyak inovasi dan kreativitas yang dikembangkan. Banyak langkah dan kegiatan yang disemangati oleh perubahan. Sebagai sosok akademisi yang cukup piawai dalam perencanaan, Prof. Denny membawa banyak perubahan bagi perjalanan pembangunan di Jawa Barat.

Jadi, tidak mengherankan kalau Prof. Denny dipercaya untuk menjadi Ketua Asosiasi BAPPEDA se Indonesia. Kini Prof. Denny kembali ke almamaternya setelah kontrak kerjanya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tuntas.
Di Jawa Barat, kembali Kepala BAPPEDA nya dijabat oleh Aparat Sipil Negara yang telah lolos dari seleksi. Sejak itu, era pinjam meminjam pejabat dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian selesai.

Gubernur sekarang lebih senang memanfaatkan keberadaan ASN di lingkungannya, walau kapasitas dan kompetensinya tidak sebanding dengan orang-orang yang berasal dari kampus dan lembaga penelitian berskala nasional. Jujur harus diakui, ketika Mepala BAPPEDA Jawa Barat dijabat Prof. Denny banyak hal yang menjadi kebanggaan Pemprov Jawa Barat.

Salah satunya di sektor pertanian dan pangan. Saat itu, Jawa Barat mampu menjadi salah satu lumbung padi nasional. Sekitar 1u – 18 % produksi padi nasional disumbang oleh Jawa Barat. Bersama Jawa Timur, Jawa Barat selalu berebut peringkat untuk menjadi provinsi penghasil produksi padi tertinggi di Indonesia.

Beberapa kali Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi memperoleh Penghargaan dari Presiden atas kisah suksesnya memperkokoh ketahanan pangan daerah. Semua ini terjadi, karena ada desain perencanaan yang terukur oleh BAPPEDA nya, sehingga setiap Perangkat Daerah merasa terpanggil untuk berkiprah yang terbaik bagi Jawa Barat.

Tidak ketinggakan, koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat, terus digarap sebagai wujud dari sinergitas dan kolaborasi yang terterapkan. Sebagai Kepala BAPPEDA, Prof. Denny betul-betul mampu menjadi dirigen Perangkat Daerah dalam mengajak mereka untuk meningkatkan kinerja kelembagaannya. Pengalaman ini penting dibewarakan agar pembangunan di Jawa Barat tetap unggul dan juara.

Terlebih di sektor pertanian dan pangan, yang selama ini muncul menjadi kebanggaan warga nya.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor pangan dan pertanian, terekam dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Produksi padi Jawa Barat yang selama ini selalu menduduki peringkat ke dua atau bahkan pertama di tingkat nasional, kini tersalip oleh Jawa Tengah, sehingga harus puas dengan peringkat tiga.

Hal ini sungguh memalukan. Mengapa Jawa Barat sampai harus kesalip oleh Jawa Tengah ? Ada apa sebetulnya dengan kebijakan pembangunan pertanian Jawa Barat ? Bukankah Visi nya ingin menjadikan Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin ? Lalu, kenapa kita harus keok oleh Jawa Tengah ?

Apa sih yang jadi penyebab utama produksi padi Jawa Barat melorot, sehingga harus kalah oleh Jawa Tengah ? Hal ini benar-benar mengenaskan. Apakah betul, salah satu faktor penyebabnya, karena di Jawa Barat berlangsung alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian secara membabi-buta ? Atau karena ketidak-jelasan perlindungan terhadap ruang pertanian yang kita miliki ?

Yang lebih menyakitkan, jika Pemerintah sendiri ternyata tidak berpihak ke sektor pertanian. Ada pandangan, Pemerintah ternyata lebih senang “menyulap” alun-alun di setiap Kabupaten/Kota. Bahkan terlihat pula adanya anggaran yang cukup besar untuk membuat patung Bung Karno. Bayangkan, jika anggaran 10 trilyun rupiah itu digunakan untuk me.perbaiki infrastruktur pertanian, berapa banyak produksi padi yang dapat dihasilkan.

Soal pangan dan pertanian adalah sektor yang bicara soal dunia dan akherat. Salah besar, jika ada pejabat publik yang ingin mengganti biaya Pilkada nya lewat proyek di sektor pertanian dan pangan. Jadi, wajar kalah pertanian kurang memperoleh perhatian, termasuk kucuran anggaran dari APBD nya.

Ini sangat jauh berbeda dengan proyek infrastruktur dasar atau pemukiman/perumahan dan pembangunan fisik lainnya. Kegiatan yang terakhir ini, sering dikatakan “quick yealding”. Artinya mampu menghasilkan dengan cepat, baik lewat ‘cash back” atau pun komisi. Suasana seperti ini tidak mungkin terjadi sekiranya bertumpu di sektor pertanian atau pangan. Maklum, urusannya terkait dengan dunia akherat.
Dihadapkan pada kondisi demikian, terobosan cerdas untuk membangun pertanian, betul-betul sangat dibutuhkan. Pertanyaannya adalah terobosan cerdas seperti apa yang dapat dilahirkan ? Lalu, bagaimana dengan perencanaan pertaniannya ? Apakah Pemprov Jawa Barat memiliki Grand Desain Pembangunan Pertanian Jawa Barat untum 25 Tahun ke Depan, lengkap dengan Roadmap pencapaiannya ?

Yang jadi catatan kritis berikutnya adalah apakah Jawa Barat mempunyai jurus ampuh dalam membangun pertaniannya dan tidak hanya mengandalkan kepada kebijakan dan program Pemerintah Pusat ? Kalau saja kita mampu menjawabnya dengan utuh, holistik dan komprehensif, kita percaya Jawa Barat akan tampil lagi sebagai lumbung padi nasional.

Semoga Kang Bey selaku Pj. Gub Jawa Barat, akan mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang menghinggapi dunia pertanian di Jawa Barat, karena keteledoran dalam membangun pertaniannya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).