Pemerintahan yang “Bergoyang”

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Detik.finance merilis, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada tanggak 25 September 2023, menghadiri Global Conference on Sustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia. Pada konferensi yang diadakan pertama kali oleh FAO tersebut, SYL berbicara dampak krisis pangan global.

Menurutnya krisis pangan akan menimbulkan dampak buruk tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi segmen lainnya seperti pemerintahan yang tengah manggung. Secara meyakinkan SYL menegaskan “kalau pangan tidak tersedia, kondisi pemerintahan bisa tidak stabil. Masalah politik juga akan terjadi”. Itu sebabnya, kita tidak boleh main-main dalam melakukan pengelolaan pangan.

Seiring dengan pernyataan Mentan diatas, kita memahami, tidak ada satu pun Pemerintahan di dunia yang “bubar jalan” karena kelebihan bahan pangan, namun tidak dapat disangkal, ada Pemerintahan yang “bergoyang” karena kekurangan bahan pangan. Hal ini sebetulnya telah diingatkan Proklamator Bangsa Bung Karno 71 tahun lalu. Dikatakan, urusan pangan menyangkut mati dan hidupnya suatu bangsa.
Sadar akan hal demikian, Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan “ketersediaan pangan” sebagai kondisi yang perlu disiapkan sedemikian rupa, sehingga menjadi syarat utama terjelmanya ketahanan pangan bangsa yang kokoh. Ketersediaan pangan dapat dicapai melalui produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan Pemerintah dan impor.

Dicermati lebih seksama, dalam beberapa tahun belakangan, kondisi ketersediaan pangan, berada dalam situasi sedang tidak baik-baik saja. Berbagai faktor penyebabnya tampak menghadang di depan mata. Produksi tanaman pangan, khususnya padi yang menurun, cadangan beras Pemerintah yang menipis dan dibukanya lagi kran impor beras, menggambarkan situasi ketersediaan pangan yang melemah.

Prediksi Menteri Pertanian yang menyatakan kita akan mengalami gagal panen padi karena adanya El Nino, berkisar antara 380 ribu ton hingga 1,2 juta ton, semakin menguatkan agar kita lebih waspada dalam mengelola pangan sekarang ini. Masalahnya menjadi semakin serius ketika Badan Pusat Statistik (BPS), dalam rilis terkininya menginformasikan 5 Provinsi sentra produksi padi, ditengarai mengalami penurunan produksi karena bencsna kekeringan.

Tidak hanya itu. Dilihat dari s9emakin menyusutnya jumlah surplus beras dalam satu tahun terakhir, seolah membukakan mata, bagaimana sebetulnya kondisi terkini perberasan nasional. Bayang-bayang defisit beras terlihat sudah berkelap-kelip. Lebih merisaukan, harga beras di pasar naik cukup tinggi dan ugak-ugalan serta terkesan tidak mampu lagi dikendalikan Pemerintah.

Seabreg regulasi dan pengaturan yang ditetapkan hampir tidak ada gunanya lagi. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, tak ubahnya hanya sebuah pajangan aturan yang dibuat Pemerintah. Dalam kenyataannya, harga beras di pasar, jauh melampaui HPP dan HET. Beberapa pihak, malah mengusulkan agar HET beras ini dihapuskan saja.

Namun begitu, bila kita mengambil hikmah dari kejadian yang kita alami, maka hal ini merupakan momentum terbaik guna mengkaji ulang berbagai regulasi di bidang perberasan. Apakah HPP Gabah dan Beras, juga HET Beras yang diberlakukan per daerah saat ini masih relevan untuk diterapkan ? Benarkah HPP Gabah dan Beras sudah harus disesuaikan dengan fakta kehidupan di lapangan ?

Sebut saja Harga Gabah yang mampu menembus angka Rp.7000,- per kilogram. Kenaikan harga gabah yang sangat tinggi dan spektakuler ini, benar-benar cukup mengagetkan. Terlebih bagi mereka yang selalu mengekang harga gabah dan beras, agar tidak melampaui HPP. Sedangkan bagi petani padi, kenaikan harga gabah ini, terekam sangat menggembirakan dan membahagiakan.

Catatan kritisnya adakah apakah Pemerintah akan membiarkan harga gabah untuk tetap bertengger pada angka Rp. 7000,- per kilogram ? Atau tidak, dimana ada pihak-pihak yang ingin menurunkannya lagi ke angka HPP lama, walaupun langkah ini sama saja dengan menghentikan kebahagiaan para petani padi ? Jawaban inilah yang sangat dibutuhkan dengan segera.

Pemerintah tentu sudah memiliki solusi cerdas guna memberi jalan keluar yang dapat memuaskan banyak pihak. Pemerintah tentu tidak akan merugikan para petani atas jerih payahnya bercocok-tanam padi. Semua warga bangsa, pasti sepakat petani harus untung. Petani berhak menjadi penikmat pembangunan. Sebab, selaku anak bangsa, petani padi pun memiliki hak untuk hidup sejahtera. Kewajiban Pemerintahlah untuk mensejahterakan nya.

Gonjang ganjing harga beras yang sulit diturunkan, sepatutnya menjadi tugas serius Pemerintah untuk menanganinya. Pemerintah perlu mengambil sikap tegas dalam menetapkan jalan keluarnya. Langkah menurunkan harga beras, tentu akan didukung penuh oleh konsumen. Tapi ceritanya menjadi lain, jika Pemerintah berkehendak untuk menurunkan harga gabah. Petani pasti akan kecewa bila harga gabah turun ke angka disekitar HPP.

Ketika ada pemikiran “naikkan harga gabah dan turunkan harga beras”, banyak kalangan yang berkata “tidak mungkin” dapat dilakukan. Para petani dan konsumen, tentu akan senang dengan pandangan semacam ini. Tapi bagaimana dengan pedagang, bandar, tengkulak, penggilingan dan lain sebagainya ? Akankah mereka diuntungkan oleh kebijakan yang demikian ?

Sebagai komoditas politis dan strategis, beras memang harus selalu ada dan tersedia sepanjang waktu. Jangan sampai beras menghilang dari kehidupan karena produksinya yang menurun. Ayo genjot produksi. Bergerak dengan sepenuh hati. Sebab, kalau saja priduksi dan harga beras tidak terkendali, bisa jadi Pemerintahan akab “bergoyang”.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).