PANEN YANG MEMBERI BERKAH
PANEN YANG MEMBERI BERKAH
OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Panen Raya Musim Tanam Ok-Mar 2025, betul-betul memiliki suasana yang berbeda dengan Panen Raya Panen Raya sebelumnya. Panen Raya kali ini disemangati oleh adanya kemauan politik Pemerintah untuk menghentikan impor beras. Itu sebabnya, Pemerintah menugaskan Perum Bulog menyerap hasil panen petani setara 3 juta ton beras.
Langkah Pemerintah menyetop impor beras, tentu bukan sekedar pencitraan. Pemerintah merasa optimis, ptoduksi beras nasional akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan adanya kenaikan produksi beras di awal 2025 yang melebihi periode yang sama di 2024. Estimasi produksi beras di Januari 2025 dilaporkan bisa mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2025 bisa 2,08 juta ton.
Angka tersebut jika dibandingkan dengan Januari dan Februari 2024 yang ada di angka 0,87 juta ton dan 1,39 juta ton, memperlihatkan adanya surplus sejumlah 1,02 juta ton. Dari itu, perkiraan terjadinya panen raya beras dapat dimulai pada akhir Februari sampai Mei mendatang. Hanya patut dicatat, ceritanya akan jadi lain, bila iklim dan cuaca tidak berpihak ke sektor pertanian.
Tantangan terberat, dalam upaya meningkatkan produksi beras setinggi-tingginya menuju swasembada, sebetulnya tidak lagi terletak pada teknik budidaya penanaman padi, namun lebih ditentukan oleh berpihak atau tidaknya iklim dan cuaca kepada sektor pertanian. Sergapan El Nino dua tahun lalu, diyakini menjadi biang kerok anjloknya produksi beras nasional.
Diluar iklim ekstrim, Pemerintah sendiri, secara bertahap tampak telah memberi jalan keluar terhadap berbagai penyebab utama menurunnya produksi beras. Kaitannya dengan penyediaan benih/bibit padi yang berkualitas, Pemerintah telah merevitalisasi proses pengadaan bibit yang memudahkan petani mendapatkan bibit/benih padi yang genjah dan mampu meningkatkan produksi per hektarnya.
Begitu pun dengan ketersediaan pupuk bagi petani. Pemerintah telah meningkatkan jumlah kuota pupuk bersubsidi bagi petani sebesar dua kali lipat dari yang berlaku selama ini. Semula hanya 4,7 juta ton, kini bertambah jadi 9,55 juta ton pupuk bersubsudi. Pemerintah juga telah melakukan pemangkasan saluran distribusi pupuk bersubsidi, yang selama ini dinilai menghambat penyaluran pupuk bersubsidi.
Dibawah komando Menko Pangan, hanya dalam hitungan hari, Pemerintah mampu melahirkan regulasi baru di bidang kebijakan pupuk bersubsidi. Dalam regulasi baru tersebut tinggal ada 3 kelembagaan yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yakni Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia dan Distributor/Kios/Gapoktan.
Deregulasi dan debirokratisasi ini diharapkan dapat merubah jargon dari “kalau bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat” menjadi “kalau bisa dipercepat, mengapa harus diperlambat”. Itu sebabnya, menjadi sangat masuk akal jika PT Pupuk Indonesia dengan sigap telah melakukan persiapan agar awal Jsnuari 2025, proses penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani bisa dimulai.
Beberapa persiapan yang ditempuh antara lain PT Pupuk Indonesia sudah menyiapkan stok Pupuk bersubsidi per akhir Desember 2024 sebesar 1,4 juta ton dengan sebaran di Gudang Produsen sampai ke Gudang Distributor dan Kios seluruh indonesia. Dengan stock sebesar itu, diharapkan tidak akan terdengar lagi keluhan para petani yanf mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi lagi.
Kesiapan lain yang sudah dilakukan lebih awal adalah tandatangan kontrak Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2025 sudah direalisasikan pada tanggal 24 Desember 2024 antara Kementerian Pertanian yang diwakili Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasaran dan sarana Pertanian dengan PT pupuk Indonesia (Persero) diwakili Direktur Pemasaran, sebagaimana diharapkan Menko Pangan pada saat Rakor Bidang Pangan di Bandung tanggal 24 Desember 2024.
Penting juga disampaikan, selain menjawab masalah benih dan pupuk, secara simultan, Pemerintah pun melakukan perbaikan irigasi pertanian yang selama ini kurang tertangani dengan baik. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian.
Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan. Menteri PU memastikan, lewat sinergi dan kolaborasi, Kementerian PU siap guna mendukung penuh target besar Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun.
Dalam kaitannya upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, khususnya beras, sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, mutlak dilakukan. Mengapa ? Sebab, berdasarkan pengalaman di lapangan, salah satu penyebab anjlok nya produksi beras, dikarenakan banyaknya irigasi yang rusak dan tidak berfungsi dengan optimal.
Komitmen Pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, salah satunya akan ditentukan oleh keberadaan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian PU, perlu segera digarap, khususnya yang berkaitan dengam perbaikan irigasi yang rusak dan pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif.
Pengembangan sekaligus pengelolaan sistem irigasi partisipatif, yang selanjutnya disebut PPSIP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani, mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
Demikian, tiga jawaban Pemerintah untuk menggenjot produksi beras menuju swasembada. Diluar langkah ini, tentu masih banyak kebijakan yang digarap. Hanya penting dipahami, apa pun kebijakan dan langkah yang dipilih, kita optimis, tujuan akhirnya adalah mencapai swasembada pangan yang mensejahterakan petani. Itu alasannya, mengapa panen raya kali ini, diharapkan mampu memberi berkah kehidupan bagi petani. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
