Naikan Produksi, Turunkan Konsumsi

NAIKKAN PRODUKSI, TURUNKAN KONSUMSI

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Soal beras, sepertinya tetap belum terpecahkan sampai tuntas. Dari sisi produksi, saar ini kita tengah menghadapi penurunan produksi, karena adanya El Nino. Akibatnya ketersediaan beras menjadi berkurang, membuat harga beras dipasar meroket seperti yang tak terkendali. Berbagai upaya ditempuh Pemerintah, namun seiring dengan itu harga beras tetap jauh nelampaui Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Eceran Tertinggi.

Selain masih dihadapkan pada masalah produksi dan harga, dari sisi konsumsi pun, kita menghadapi persoalan yang cukup serius untuk ditangani dengan baik Laju konsumsi masyarakat terhadap beras/nasi per kapita pertahun terlihat masih cukup tinggi. Padahal, hampir setiap Pemerintahan yang manggung di negeri ini, hampir tak pernah absen selalu berusaha untuk meragamkan pola makan masyarakat.

Atas gambaran yang demikian, dapat ditegaskan, dari sisi produksi, harga dan konsumsi, beras masih dihadapkan pada berbagai problema. Tugas mendesak yang perlu digarap bagaimana menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada. Lalu, bagaimana kita mampu melakukan pengendalian harga beras yang wajar. Dan bagaimana pula terus berusaha untuk meragamkan pola makan masyarakat.

Di negeri ini, posisi beras masih ditetapkan sebagai komoditas politis dan strategis. Sebagai komoditas politis, kita tidak boleh main-main dalam melakukan pengelolaan terhadap beras, baik dari sisi perencanaan, penerapan kebijakan dan monitoring/evaluasinya. Sedangkan sebagai komoditas strategis, beras mamiliki simbol untuk dijadikan kekuatan dalam keberlanjutan atas perjalanan suatu bangsa.

Ini sejalan dengan berbagai pandangan yang menyatakan, tidak ada satu pun Pemerintahan di dunia yang bermasalah karena kelebihan bahan pangan, namun banyak pengalaman yang bisa kita pelajari, sebuah Pemerintahan akan bubar jalan, karena kekurangan bahan pangan. Hal ini telah diingatkan Proklamator Bangsa Bung Karno tahun 1952 lalu, urusan pangan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa.

Tak kalah menarik untuk dicermati, pangan khususnya tanaman padi adalah sumber kehidupan dan sumber penghidupan sebagian besar masyarakat. Petani di negeri ini umum nya petani padi. Mereka inilah pelaku utama yang mampu mengukir sejarah di dunia internasional. Berkat kerja keras dan kerelaan mereka bercocok-tanam padi, membuat bangsa kita dikenal dengan kisah sukses swasembada beras 1984 dan 2022.

1984, kita mendapat pengakuan dari Badan Pangan Dunia (FAO) atas kesungguhannya menggenjot produksi beras sehingga mampu swasembada. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengimpor beras yang cukup besar di dunia. Saat itu, betapa bahagianya kita, ketika dalam Sidang Tahunan FAO, Presiden Soeharto diminta untuk berbagi pengalaman atas keberhasilan yang diraih.

Lalu, pada tahun 2022, Lembaga Riset Dunia yang mengkhususkan diri pada penelitian tanaman padi (IRRI), telah memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah yang langsung diterima Presiden Jokowi di Jakarta, atas ketekunan dan kisah suksesnya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi selama periode 2019-2021. Selama kurun waktu itu pula kita dapat menggenjot produksi dan menutup rapat-rapat kran impor beras.

Akan tetapi, beberapa bulan setelah menerima Piagam Penghargaan tersebut, lagi-lagi kita harus membuka kran impor beras, mengingat posisi cadangan beras Pemerintah, berada dalam kondisi yang merisaukan. Kita sendiri tidak tahu dengan pasti, mengapa Pemerintah seperti yang teledor dalam mengelola cadangan beras Pemerintah. Rupanya ada sesuatu yang keliru dalam pengelolaan cadangan beras Pemerintah ini.

Belum tuntas soal cadangan beras Pemerintah, tiba-tiba El Nino datang menyergap. Dampak iklim ekstrim yang membuat suasana kekeringan cukup panjang, membuat ketersediaan beras di dalam negeri jadi menyusut. Yang diprediksi sejak awal oleh Pemerintah, dampak buruk dari El Nino adalah terjadinya gagal panen tanaman padi yang ditengarai gagal panen itu berkisar antara 380 ribu ton hingga 1,2 juta ton gabah.

Kondisi benar-benar merisaukan, manakala kita bedah data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan produksi. Catatan BPS menyebut produksi beras 2023 diproyeksikan mencapai angka 30,90 juta ton. Sedangkan konsumsi terekam sekitar 30,20 juta ton. Dibandingkan antara produksi dan konsumsi, memang kita masih surplus sekitar 700 ribu ton. Hanya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah surplus.

Disodorkan pada gambaran yang demikian, solusi terbaik yang dapat ditempuh adalah menggenjot produksi setinggi-tingginya dan seiring dengan itu kita ditantang untuk dapat meragamkan pola makan masyarakat, agar tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan karbohidrat yakni nasi. Ke dua langkah ini perlu dilakukan secara bersamaan, tanpa memprioritaskan salah satu langkah yang dipilih.

Dari sisi kebijakan, Kementerian Pertanian memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menggenjot produksi beras setinggi-tingginya. Tambahan anggaran sebesar 5,8 trilyun rupiah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi dan jagung, perlu dipergunakan dengan baik, sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan. Kita percaya Kementerian Pertanian akan berjuang habis-habisan untuk mewujudkannya.

Badan Pangan Nasional sendiri, sebaiknya fokus menangani soal diversifikasi pangan, yang selama ini, belum tampak adanya kesungguhan untuk menggarapnya. Dalam setiap Pemerintahan, kita saksikan adanya kebijakan penganekaragaman pangan. Sayang, program yang digarap seperti yang tidak tersistem. Bahkan kesan sekedar menggugurkan kewajiban lebih mengedepan ketimbang merencanakan nya secara utuh, holistik dan komprehensif.

Kalau saja spirit “naikkan produksi dan turunkan konsumsi” beras dalam pelaksanaannya di lapangan dapat ditempuh secara bertanggungjawab, kita optimis, soal perberasan, dapat kita tangani lebih bsik. Sebagai komoditas politis dan strategis, beras akan mampu memberi berkah dan bukannya tragedi yang patut dikhawatirkan dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).