“Mupakat” Sarana Menyampaikan Curhatan Para Petani Kepada Bupati Bandung

HIBAR PGRI– Bupati Bandung Dadang Supriatna melaksanakan musyawarah dengan masyarakat tani di Taman Teknologi Pertanian Kopi Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Selasa (5/12/2023).

Pelaksanaan MUsyawarah buPAti bersama masyaraKAt Tani (MUPAKAT) ini salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, selain mempertahankan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung. Pada kesempatan itu, para petani bisa menyampaikan aspirasinya atau curhatannya kepada Bupati Bandung.
Di Kecamatan Kertasari itu tercatat sekitar 5.000 petani dengan komoditi penghasil sayuran kentang, kol, wortel, bawang daun dan bawang putih. Disela-sel kegiatan Mupakat, Bupati Bandung melalui Dinas Pertanian menyalurkan 556 paket makanan dalam GErakan Konsumsi Sayuran, Susu, dan telOR (GEKSSOR) untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak untuk mencegah stunting.
Pada kesempatan itu turut hadir Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning Hendasah, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Bandung A Tisna Umaran.

 

Selain itu jajaran Forkopimcam Kertasari, HKTI, KTNA, Penyuluh Pertanian dan para stakeholder lainnya yang berkaitan di bidang pertanian.
“Hari ini kita melaksanakan MUsyawarah buPAti bersama masyaraKAt Tani. Kegiatan ini (Mupakat) baru pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Kertasari yang merupakan inovasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Ini sengaja kita laksanakan, karena selama ini dengan momen seperti ini atau bertemu dengan para petani belum pernah dilakukan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangannya usai melaksanakan Mupakat.
Bupati Bandung mengungkapkan kegiatan Mupakat ini untuk menyampaikan program-program pemerintah Kabupaten Bandung dan menampung aspirasi dari kalangan masyarakat tani.
“Masyarakat petani ini sebagai andalan untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bandung. Untuk itu, program Mupakat yang pertama kali dilaksanakan di Kertasari. Saya pun sepakat di wilayah Kertasari menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan para petani,” kata Dadang Supriatna.
Ia pun berencana para petani di Kabupaten Bandung untuk diberikan BPJS Ketenagakerjaan. “Supaya keamanan dalam bekerja itu bisa teratasi dan mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.
Kang DS mengatakan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia dapat jaminan atau santunan kematian untuk ahli warisnya sebesar Rp 42 juta. “Kalau kepesertaannya sudah tiga tahun berturut-turut, anak atau ahli warisnya mendapatkan beasiswa pendidikan,” katanya.
Kang DS berharap program yang digulirkan Pemkab Bandung itu bermanfaat bagi warga masyarakat petani khususnya, dan tentunya pembangunan Kabupaten Bandung akan lebih meningkat dan sejahtera para petaninya.
Ia mengungkapkan bahwa di kawasan Kertasari merupakan penghasil komoditas sayuran kentang, wortel, bawang daun, kol dan saat ini bawang putih yang sedang dikembangkan.
“Dengan adanya sejumlah komoditi sayuran itu, berharap di Kecamatan Kertasari ada rumah komoditi,” katanya.
Bupati Bandung pun sangat setuju jika Taman Teknologi Pertanian Kopi Desa Cibeureum itu dijadikan rumah komoditi yang dihasilkan para petani di Kecamatan Kertasari. “Jika ada warga yang hajatan tak perlu beli sayuran ke luar daerah, cukup beli di rumah komoditi tersebut yang merupakan hasil para petani Kertasari. Ini yang saya harapkan. Dengan adanya rumah komoditi, warga kecamatan lainnya bisa berbelanja sayuran ke rumah komoditi di Kertasari,” katanya.
Bagaimana marketnya, imbuh Kang DS, bisa melalui online dan berharap kedepannya setiap kecamatan memiliki rumah komoditi. “Jadi hasil pertanian ditampung di rumah komoditi yang ada di masing-masing kecamatan,” katanya.

Ia pun mendorong Dinas Pertanian untuk meningkatkan kualitas kelompok tani yang andal dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. “Untuk mempersiapkan petani-petani yang profesional dan andal untuk mengelola pertanian di Kabupaten Bandung. Selain itu untuk ketahanan pangan di Kabupaten Bandung,” katanya.
Kang DS turut mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian menyalurkan 556 paket makanan dalam program gekssor untuk ibu hamil dan anak-anak sebagai upaya pencegahan stunting.
“Saya optimis kalau semua bergerak, termasuk para pengusaha tani membantu program pemerintah, maka insya Allah tahun 2024 Kabupaten Bandung zero stunting,” katanya.
Bupati Bandung sudah menginstruksikan kepada para ASN (Aparatur Sipil Negara) se-Kabupaten Bandung, untuk mengangkat sebagai bapak angkat untuk anak yang mengalami stunting. “Caranya begini, satu orang untuk mengambil ibu hamil misalnya, seharinya diberi Rp 21.500 selama 126 hari. Sedangkan bayi yang baru lahir diberikan Rp 16.500/hari selama 56 hari. Itu semua saya tawarkan kepada para ASN se-Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Untuk itu, Kang DS berharap kepada para kepala desa data base harus lengkap. Kepala desa juga bisa menjadi bapak angkat, selain menganggarkan dari ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) untuk membantu ibu hamil dan pencegahan atau penanganan stunting.
“Bisa dilaksanakan melalui musyawarah desa. Dengan adanya kerjasama, kita harapkan angka stunting harus dinolkan,” katanya.
Ia menyebutkan sebanyak 135 kelompok tani di Kecamatan Kertasari dengan jumlah sekitar 5.300 petani, sedangkan se-Kabupaten Bandung sebanyak 88.000 petani dari sebelumnya 142.000 petani.
“Hasil mapping, jumlah petani di Kabupaten Bandung ada 88.000 petani,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning Hendasah mengucapkan alhamdulillah dengan adanya kegiatan musyawarah Bupati dengan masyarakat tani (Mupakat) ini bisa terjaring program-program Bupati Bandung bisa sampai ke masyarakat tani.
“Juga kebutuhan masyarakat petani bisa terlayani. Karena ada beberapa sektor dari mulai hulu ke hilir, yang harus digarap menjadi manfaat kepada para petani, terutama tugas kita dari Dinas Pertanian adalah pertama menjadikan produktifitas yang tinggi di lahan pertanian,” kata Ningning.

Yang kedua, imbuh Ningning, Dinas Pertanian berkewajiban untuk menjadikan petani atau kelompok tani bersertifikasi.
“Ini kan bersertifikasi dari awal yang sampai tinggi yang utama. Itu ada tingkatnya, itu harus diedukasi sehingga petani bisa mandiri. Mandiri mulai dari pertanaman, bagaimana komponen-komponen kebutuhan dari prasarana sarana pertanian sehingga petani betul-betul bisa sejahtera tujuannya. Untuk itu, kita berusaha untuk mendampingi para petani,” ujarnya.
Ningning juga mengungkapkan terkait prevalensi penyakit hewan terutama di bidang peternakan minus 20 persen. Dengan minus 20 persen, berarti harus ada dampingan kepada kelompok peternak karena ada inovasi Jesika (Jumat Edukasi, Sterilisasi dan Kastrasi) untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga ada Posterling (Pos Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling).
“Di Posterling ini masyarakat bisa meminta kita untuk pendampingan ketika ada hewannya sakit. Bisa langsung dijemput bola ke lapangan,” ujar Ningning.

Ia juga turut menjelaskan bahwa pihaknya mempunyai akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik. Ningning pun berharap SDM yang ada di Dinas Pertanian betul-betul ikhlas melayani masyarakat tani dan memajukan kesejahteraan petani di Kabupaten Badung.
Ningning menjelaskan yang hadir pada Mupakat itu adalah kelompok tani yang ada di Kecamatan Kertasari. Selain itu unsur Forkopimcam Kertasari, para kepala desa, HKTI, KTNA, kemudian ibu-ibu penerima bantuan dari program geksor.
Dengan adanya program gekssor ini diharapkan dapat membantu penanganan stunting di Kabupaten Bandung. Program gekssor itu dengan sasaran ibu hamil sebagai penerima bantuan sayuran, susu, dan telor tersebut.
“Mudah-mudahan dengan Mupakat ini, hari ini dan kedepan bisa menjadi suatu program yang bisa mendekatkan pimpinan antara Pak Bupati dengan masyarakat tani,” katanya.(*)