Merisaukan Petani Jabar

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Dalam sebuah Focus Grup Diskusi yang membahas tema Masa Depan Pertanian Jawa Barat, ada peserta yang mempertanyakan : apakah benar dalam beberapa tahun belakangan ini pembangunan pertanian di Jawa Barat berada dalam suasana merisaukan dan layak disebut sedang tidak baik-baik saja ? Pertanyaan ini penting untuk dijawab. Sebab, jika situasinya sedang tidak baik, berarti ada sesuatu yang penting diselesaikan. Lalu muncul persoalan lanjutannya : ada apa sebetulnya dengan dunia pertanian di Jawa Barat .

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis, produksi padi di Jawa Barat sejak beberapa tahun lalu disalip Jawa Tengah, benar-benar sangat memilukan. Bagi mereka yang mengikuti perjalanan dan perkembangan pembangunan pertanian di Jawa Barat, suasana seperti ini, tidak salah kalau dikatakan sebagai pukulan telak yang cukup mengejutkan. Selama ini, tidak pernah Jawa Barat kalah oleh Jawa Tengah dalam hal produksi padi tingkat Provinsi.

Baru dalam periode kepemimpinan Ridwan Kamil/Uu inilah Jawa Barat terkalahkan oleh Jawa Tengah. Ini jelas sebuah potret kekecewaan bagi mereka yang selama ini berjuang untuk kemajuan pembangunan pertanian dan pangan. Mereka pasti bertanya, mengapa hal ini sampai terjadi ? Apa yang menjadi penyebab utamanya ? Apakah betul, kejadian ini dikarenakan oleh ketidak-seriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola pertanian ? Atau ada hal lain yang secara akal sehat susah dicarikan argumentasinya ?

Jujur harus diakui, yang namanya Visi Jawa Barat Juara Lahir Batin melalui Inovasi dan Kolaborasi, terekam lebih mengemuka sebagai penghias pidato para pejabat di Jawa Barat, ketimbang kesungguhan untuk mewujudkannya. Visi ini sangat keren dan cukup tepat dijadikan jualan Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat. Walau hanya sekitar 36 % warga Jawa Barat yang memilih Kang Emil/Kang Uu saat itu, namun sesuai dengan aturan yang ada, mereka berdua memiliki tugas untuk mengelola Jawa Barat untuk waktu lima tahun.

Visi Jawa Barat Juara Lahir Batin versi Kang Emil/Kang Uu, dinilai banyak pihak sebagai sesuatu yang sangat ambisius. Tidak heran, jika kemudian ada pihak-pihak yang terkadang mencibirkan bibir manakala mereka membaca baligo besar bertuliskan Jawa Barat Juara Lahir Batin. Lebih lucu lagi, dalam beberapa tahun menjelang selesai kontrak politik sebagai Gubernur, Kang Emil malah sibuk mencari peluang untuk menjadi Presiden. Akibatnya, Jawa Barat seolah-olah ditinggalkan, guna menggapai jabatan politik yang lebih tinggi lagi.

Salah satu sektor yang seharusnya mendapat perhatian ekstra adalah pertanian. Sayang, selama 5 tahun memimpin Jawa Barat, Kang Emil lebih menjadikan pertanian sebagai bagian dari pencitraan semata. Sebut saja soal Petani Milenial. Banyak dari mereka yang mengeluh terhadap keberlanjutan program Petani Milenial versi Jawa Barat ini. Mereka mempertanyakan bagaimana nasib program Petani Milenial pasca Kang Emil/Kang Uu lengser dari jabatannya selaku Gubernur/Wakil Gubernur.

Hal ini wajar disampaikan, karena sejak program ini dirancang, tidak jelas apa dan bagaimana Grand Desainnya. Begitupun dengan Roadmap pencapaiannya. Justru yang lebih mengemuka adalah acara-acara yang lebih bersifat seremonial terkait dengan pencitraan. Ini yang disesalkan. Saat itu sudah banyak sindiran yang menyebut program Petani Milenial di Jawa Barat, bakalan amburadul. Lalu, bagaimana pula nasibnya setelah Kang Emil jadi warga biasa ? Aps yang akan digarapnya untuk kemajuan Petani Milenial ?

Yang lebih mengenaskan adalah soal pembelaan dan perlindungan terhadap “ruang pertanian” di Jawa Barat. Betapa tidak ! Sebab, selama ini muncul kesan, dalam beberapa tahun belakangan ini, telah terjadi proses alih fungsi lahan dan alih kepemilikan lahan milik petani secara membabi-buta. Regulasi yang dibuat setingkat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota lebih bersifat sebagai pajangan regulasi ketimbang benar-benar mengatur soal perlindungan lahan pertanian yang ada.

Hal ini penting dicermati, karena kalau saja Pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadap ruang pertanian yang kita miliki, maka suasananya persis seperti yang kita rasakan saat ini. Lahan pertanian pangan produktif semakin berkurang luasannya. Alih kepemilikan lahan dari petani ke non petani semakin gencar terjadi. Akibat logisnya, produksi tanaman padi, pasti akan berkurang. Jika Pemerintah Jawa Barat, mampu mempertontonkan keberpihakan nyata terhadap sektor pertanian, kelihatannya kita tidak perlu merisaukannya.

Sayang, keberpihakan itu, tidak pernah kunjung tiba. Aura kepemimpinan pejabatnya lebih mengedepankan pencitraan yang kesannya mengecat langit. Yang membuat kita miris, ternyata suasana Jawa Barat Juara Lahir Batin pun semakin sulit untuk diwujudkan. Malah yang memalukan adalah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewartakan Jawa Barat Juara Korupsi di tingkat Nasional. Ini jelas, sangat tidak membanggakan bagi masyarakat Jawa Barat.

Belajar dari pengalaman ini, tentu kita berharap agar Pj. Gubernur Jawa Barat mampu membenahi dan menata ulang kembali pembangunan pertanian yang semakin berkualitas di Jawa Barat. Ayo, kita mulai dengan perencanaan. Jawa Barat tentu harus memiliki target agar produksi padi mampu ditingkatkan setinggi-tingginya lewat penggunaan teknologi dan inovasi di bidang budidaya tanaman. Perencanaan ini penting, agar dalam pelaksanaannya, secara konsisten berbanding lurus dengan perencanaannya.

Pj. Gubernur Jawa Barat, tentu telah mempelajari dengan cermat, mengapa produksi padi di Jawa Barat melorot cukup signifikan ? Apa yang menjadi penyebabnya, tentu Kang Bey telah mengevaluasi dan mencermatinya secara seksama. Kalau hal ini terjadi karena soal tata kelola pertanian yang buruk, maka menjadi tugas kita bersama untuk membenahinya. Jangan biarkan hal ini terus terjadi. Kita harus buktikan, produksi padi di Jawa Barat, tidak kalah lagi oleh Jawa Tengah.

Sebagai Pj. Gubernur, kita percaya Kang Bey memiliki jurus-jurus ampuh untuk membawa pasukannya menciptakan suasana kondusif di sektor pertanian. Para Pejabat Tinggi Pratama yang memiliki tanggungjawab untuk mengatur pertanian dalam arti luas di Jawa Barat, kini butuh “darah baru” dalam meningkatkan kinerjanya. Tinggalkan gaya-gaya lama ysng kurang senafas dengan terwujudnya pertanian cerdas. Saat yang tepat bagi Pj. Gubernur menghangatkan kembali spirit revitalisasi pertanian.

Lemahnya perlindungan terhadap ruang pertanian di Jawa Barat merupakan persoalan serius yang perlu dicarikan solusi terbaiknya. Permainan kotor mereka yang bertanggungjawab atas RTRW, tentu harus dihentikan. Masalah revisi RTRW yang doyan mengurangi ruang pertanian dan mengubahnya untuk kepentingan non pertanian, juga perlu dicermati dengan baik. Akan lebih keren bila diikuti dengan pertanyaan, mengapa setiap rsvisi RTRW, hampir tidak pernah terjadi penambahan ruang pertanian ?

Demikianlah sedikit catatan kritis terhadap dunia pertanian di Jawa Barat yang kini tampak merisaukan. Tentu masih banyak soal lain yang butuh penanganan lebih serius. Kita percaya, pengalaman buruk di masa lalu, akan dapat kita perbaiki dengan melahirkan berbagai terobosan cerdas yang kita lakukan.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).