Meragamkan Pola Makan

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Kebijakan penganeka-ragaman pangan atau lebih populer dengan sebutan Diversifikasi Pangan di negeri ini, sepertinya belum digarap secara sistemik. Hingga kini, Pemerintah belum menggarapnya sebagai program atau kegiatan yang berkelanjutan. Diversifikasi Pangan masih dijadikan “program sampingan”. Itu sebabnya, tidak salah jika ada pihak yang menyebut program diversifikasi pangan bersifat angat-angat tai ayam.

Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan memaknai program Penganekaragaman Pangan sebagai upaya peningkatan ketersediaan dan
konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
Sedangkan menurut Wikipedia diversifikasi pangan, atau penganekaragaman pangan adalah suatu usaha untuk mengajak masyarakat memberikan variasi terhadap makanan pokok yang dikonsumsi, agar tidak terfokus hanya pada satu jenis saja. Konsep ini hanya berlaku untuk makanan pokok saja. 

Keinginan meragamkan pola makan sebetulnya telah ditempuh sejak puluhan tahun lalu. Di era Orde Lama, Pemerintah telah memperkenalkan pemikiran perlunya meragamkan pola makan masyarakat agar tidak bergantung pada satu jenis bahan pangan karbohidrat. Di masa Orde Baru, Pemerintah tanpak senakin serius untuk nengembangkan program diversifikasi pangan ini. Hal demikian, dilanjutkan di era Reformasi.

Yang disayangkan, dalam perkembangan dan perjalanannya selama ini, Pemerintah belum menetapkan kelembagaan Pemerintah mana sebagai penyelenggara program diversikasi pangan secara permanen. Hanya, kalau kita cermati Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021, disana tersurat Badan Pangan Nasional memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi terhadap Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program diversifikasi pangan.
Pertanyaannya adalah apakah Badan Pangan Nasional siap dan mampu jadi “prime mover” dalam upaya meragamkan pola makan masyarakat ? Lalu, apakah ada Kementerian/Lembaga yang telah siap dengan Grand Desain/Master Plan Diversifikasi Pangan untuk 25 tahun ke depan ? Dan yang tak kalah pentingnya adalah sampai sejauh mana politik anggaran, baik di tingkat Pusat atau Daerah dapat menopang program meragamkan pola makan masyarakat itu sendiri ?

Langkah awal penerapan program diversifikasi pangan di periode ke 2 kepemimpinan Prwsiden Jokowi, sesungguhnya telah dimulai ketika Badan Pangan Nasional memperingati Hari Lahirnya lembaga pangan tingkat nasional yang ke 2 tahun. Saat itu, kita saksikan betapa semaraknya peringatan hari jadi Badan Pangan Nasional dengan mengusung isu pentingnya penganeka-ragaman pangan dikemas dalam sebuah gerakan dan bukan hanya sekedar keproyekan.

Anehnya, seperti yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya, langkah Badan Pangan Nasional, hanya menggebyar di Hari Ulang Tahunnya saja. Setelahnya, kita jarang mendengar lagi bagaimana kelanjutannya. Kita tidak tahu secara pasti, mengapa program diversifikasi pangan lebih bersifat hangat-hangat tai ayam, ketimbang digarap secara sistemik dan berkelanjutan. Apakah dananya yang terbatas atau simpul koordinasinya lemah ? Inilah yang butuh jawaban jujur.

Belum menurunnya laju konsumsi masyarakat terhadap beras merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan cerdas. Selain itu, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap nasi, kelihatannya masih cukup susah untuk diselesaikan. Banyak upaya yang ditempuh untuk mengerem laju konsumsi beras ini, tapi masyarakat sendirinya cenderung terlanjur mencintai beras. Bahkan tanpa nasi, nyawa kehidupan sulit untuk tersambung. Beras tetap memiliki karisma dalam kehidupan.

Dihadapkan pada kondisi yang demikian, sepertinya Badan Pangan Nasional, perlu tampil sebagai pembawa Pedang Samurai dalam pelaksanaan program diversifikasi pangan. Badan Pangan Nasional harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Pencerahan kepada publik, soal masih adanya bahan pangan karbohidrat selain beras, jangan pernah bosan untuk dilakuksn. Termasuk keberadaan pangan lokal itu sendiri.

Mengkampanyekan pangan lokal sebagai bahan pangan karbohidrat pengganti beras, tidak cukup hanya dijadikan pidato para pejabat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana Pemerintah mampu menyiapkan segala rupanya sehingga pangan lokal, benar-benar dapat tersedia bagi kebutuhan rakyat, harganya terjangkau masyarakat dan tentu saja memiliki kandungan gizi yang sehat. Lebih jauhnya lagi, sampai sejauh mana kita mampu mengolah pangan lokal yang disukai masyarakat ?

Kehadiran pangan lokal dalam semangat diversifikasi pangan, kini kembali menghangat setelah beberapa waktu sepi dari perbincangan. Kita tidak tahu dengan pasti, mengapa Pemerintah seperti yang kurang serius dalam pengembangan nya. Roadmap Pengembangan Pangan Lokal sendiri baru diterbitkan sekitar tahun 2020.

Sulit nya mengganti nasi sebagai pangan pokok masyarakat dengan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, singkong, hanjeli dan lain-lain, tentu telah sama-sama dipahami. Sekali pun keinginan politik untuk meragamkan pola makan masyarakat agar tidak tergantung hanya kepada nasi sudah digaungkan sekirar 60 tahun lalu, namun hasil nya belum seperti yang diinginkan.

Sebagian besar masyarakat benar-benar telah terhipnotis oleh nasi. Tidak ada nasi identik dengan tidak ada kehidupan. Jika belum makan nasi, seolah-olah belum makan, walau pun 10 menit sebelum nya telah makan bubur ayam atau kupat tahu. Kesimpulan nya hanya satu kata. Yang nama nya makan, bila sudah mengkonsumsi nasi.

Ketergantungan masyarakat terhadap nasi, memang sudah sangat sulit dihentikan. Berbagai langkah dan upaya telah banyak ditempuh. Diversifikasi pangan cukup gencar dilakukan. Apakah dirancang sebagai proyek Pemerintah atau pun gerakan masyarakat. Ironis, dalam penerapan nya, program peganekaragaman pangan lebih mengedepan sebagai cita-cita semata.

Penganekaragaman pangan sendiri memiliki makna sebagai upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergiz,i seimbang, aman dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Itu sebabnya, ditengah ketersediaan beras yang menipis, karena produksi melorot, tidak boleh tidak, meragamkan pola makan tampil jadi sebuah kebutuhan. Semoga !

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).