Mengintip Cadangan Beras Pemerintah

MENGINTIP CADANGAN BERAS PEMERINTAH

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Arief Prasetyo Adi menyatakan stok beras di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai akhir tahun masih aman. Dia mengatakan sampai dengan awal Nopember 2023, jumlah stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,4 juta ton. Dalam waktu dekat, jumlah stok akan ditambah dengan masuknya 600 ribu ton beras pada Desember 2023. Ini adalah tambahan impor beras sebanyak 1,5 juta ton beras pada tahun ini (di luar kuota impor 2 juta ton pada awal 2023). Sisanya sebanyak kurang lebih 900 ribu ton akan didatangkan pada tahun depan.

Soal cadangan beras Pemerintah di negara kita, kelihatannya masih mengedepan menjadi problem serius. Berdasarkan informasi diatas, untuk mengisi cadangan beras Pemerintah, bangsa ini masih mengandalkan impor. Produksi padi dalam negeri, terekam belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Hasil produksi petani di dalam negeri, lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat. Masalahnya menjadi semakin rumit, manakala diketahui konsumsi masyarakat terhadap nasi masih belum mampu diturunkan secara signifikan.

Ke depan, ketersediaan beras di dalam negeri, bakal semakin menjelimet. Kebutuhan makin meningkat, khususnya setelah Pemerintah menggelindingkan program bantuan langsung beras, yang jumlah per 3 bulanannya diatas angka 600 ribu ton. Artinya, jika bantuan langsung beras ini dikemas selama 6 bulan, kita butuh sekitar 1,2 juta ton lebih. Di sisi lain, kondisi produksi beras dalam negeri sendiri, kini tengah menghadapi “leveling off”. Salah satu faktor penyebabnya, karena adanya sergapan Ek Nino.

Sejak El Nino menyergap beberapa bulan lalu, Pemerintah telah memprediksi, kita akan menghadapi gagal panen maksimal sebesar 1,2 juta ton. Itu sebabnya, menghindari hal-hal yang tak diinginkan, tanpa basa-basi lagi, Pemerintah langsung menggunakan jurus ampuh untuk menghadapinya. Penambahan luas tanam dan percepatan masa tanam dinilai sebagai langkah jitu untuk mengantisipasi gagal panen tersebut. Semangatnya, produksi tidak boleh turun dan produktivitas harus ditingkatkan melalu penggunaan teknologi budidaya modern dan penerapan inovasi. Selain itu, dalam tataran pelaksanaan di lapangan perlu dikembangkan gerakan masyarakat.

Dari situasi seperti inilah Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada. Kemauan politik yang demikian, kemudian ditundak-lanjuti dengan disusunnya Panduan Peningkatan Produksi Beras 2024. Panduan ini langsung disebar ke seluruh daerah untuk dilaksanakan dengan penuh kehormatan dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Pengawalan dan pendampingan diserahkan kepada Penyuluh Pertanian dibantu dengan Aparat TNI.

Mewujudkan produksi beras sebesar 37,65 juta ton dalam suasana kekinian, bukanlah hal yang cukup gampang untuk dibuktikan. Artinya, kalau selama ini produkdi beras secara nasional sekitar 31 – 32 juta ton, maka langkah meningkatkan produksi sekitar 5,65 juta ton, betul-betul menuntut kerja keras dan kerja cerdas yang optimal. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada cara-cara lama. Saat inilah, kita memerlukan “terobosan cerdas”. Keseriusan keluarga besar pertanian seluruh Indonesia, sangatlah dimintakan. Kita ingin agar mereka memperlihatkan kinerja terbaiknya.

Belajar dari pengalaman, tentu sangat diperlukan. Indonesia telah 2 kali memperoleh penghargaan dari Badan Pangan Dunia atas keberhasilan nya meraih swasembada beras. Pertama pada tahun 1984 dan kedua pada tahun 2022. Pada tahun 1984, dalam Sidang FAO di Roma, Itali, Indonesia dinobatkan sebagai negeri yang berhasil meningkatkan produksi dan produktivitas padi secara spektakuler. Semula Indonesia dikenal sebagai salah satu importir beras yang cukup tinggi, hanya dalam beberapa tahun saja mampu merubah diri menjadi bangsa yang berswasembada beras.

Betapa senangnya para petani di tanah air, ketika Presiden Soeharto didaulat oleh pimpinan FAO untuk bercerita dan berbagi pengalaman, terkait dengan pencapaian swasembada beras ini. Petani merasa tersanjung, ketika di layar televisi tampak wajah para tokoh tani nasional yang diajak Presiden Soeharto untuk menemaninya. Jelas disampaikan Presiden Soeharto dalam forum tersebut, tanpa adanya kerja keras para petani, tidak mungkin Indonesia bakal meraih swasembada. Lebih keren lagi, saat itu pun Pemerintah mengumumkan akan mengirim beras bagi bangsa Ethophia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan karena adanya perang saudara yang berkepanjangan.

Kedua adalah swasembada beras 2022. Kisah sukses Pemerintah menggenjot produksi sekaligus mampu menutup kran impor selama 3 tahun berturut-turut, memaksa International Rice Reaserch Institute (IRRI) untuk memberi Piagam Perhargaan kepada Presiden Jokowi dalam kebijakannya meningkatkan produksi dan produktivitas padi dengan menerapkan teknologi budidaya dan inovasi. Langkah IRRI ini, benar-benar membuat banyak warga dunia yang geleng-geleng kepala, seakan tidak percaya atas apa yang dicapai oleh bangsa kita.

Mereka tentu bertanya, kok bisa di saat Covid 19 menyerang seluruh warga dunia, Indonesia malah mampu meningkatkan produksi, bahkan mendapat penghargaan swasembada beras ? Apakah Covid 19 tidak menyergap para petani ? Jujur kita akui, selama pandemi Covid 19 menyerang bangsa kita, para petani di pedesaan, jarang diberitakan adanya klaster petani yang terserang Covid 19. Petani asyik saja bercocok-tanam padi. Petani seolah-olah tidak bermusuhan dengan Covid 19. Ada Covid 19 atau tidak, petani tetap bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Petani seperti yang terbebaskan dari serbuan Covid 19.
Catatan kritisnya adalah jika kita mampu menggenjot produksi, sehingga mampu berswasembada beras di masa lalu, mengapa kita harus pesimis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas guna meraih target 37,65 juta ton beras ? Para penentu kebijakan di sektor pertanian, baik Pusat atau Daerah, segera belajar atas pengalaman swasembada beras 1984 dan 2022. Kita perlu optimis dan yakin, target sebesar itu mampu kita capai. Tinggal sekarang strategi, kebijakan, program dan kegiatan apa saja yang penting diprioritaskan untuk digarap.

Kita percaya Menteri Pertanian akan “all our” untuk meraih target yang ditetapkan. Terlebih Menteri Pertanian sekarang memiliki jam terbang cukup tinggi selaku Menteri Pertanian. Beliau dikenal sebagai pekerja keras. Selama 5 tahun menjadi Menteri Pertanian (2014-2019), banyak pemikiran orsinil yang digagas dan diimplementasikan lewat kebijakan yang dijalaninya. Tentu kita ingat jargon Swasembada Padi, Jagung dan Kedele, yang lebih akrab di telinga rakyat dengan sebutan Pajale. Walau semangat ini belum terwujud, namun apa yang digarapnya selama 5 tahun, mampu meletakan tatanan dasar pencapaiannya.

Berkaca pada gambaran yang demikian, boleh jadi keberhasilan swasembada beras 2022 adalah buah karya dari pemikiran yang disiapkan oleh Menteri Pertanian saat itu. Mengacu terhadap kusah sukses swasembada beras, mestinya untuk jagung dan kedele pun diperlukan perlakuan yang sama, sebagaimana dilakukan pada komoditas padi. Adakah kemungkinan untuk menjadikan jagung dan kedele sebagai komoditas politik dan strategis seperti halnya beras ? Lebih dalam lagi, apakah politik anggaran yang selama ini diberikan kepada padi, akan dapat diberikan juga untuk komoditas jagung dan komoditas kedele ?

Akhirnya penting disampaikan, kalau kita mampu memperkokoh ketersediaan beras dengan menggenjot produksi setinggi-tingginya, tentu kita optimis, ke depan cadangan beras Pemerintah tidak lagi harus tergantung kepada impor. Kita percayakan saja kepada para petani dalam negeri untuk mengisinya. Kita optimalkan keberadaan para Penyuluh Pertanian dalam menularkan hasil-hasil para peneliti guna dalam tempo sesingkat-singkatnya dapat meningkatkan produksi dan target yang ditetapkan. Harmoninya petani dan Penyuluh Pertanian merupakan kondisi yang mesti kita ciptakan.

Semoga cadangan beras Pemerintah akan tetap terjaga dan terpenuhi sesuai ketentuan yang ada. Cadangan Beras Pemerintah merupakan solusi utama seandainya krisis pangan benar-benar terjadi.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).