MENGENANG “ONE DAY NO RICE”

MENGENANG “ONE DAY NO RICE”

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

“One day no rice” atau “satu hari tanpa nasi”, sempat dijadikan program andalan beberapa Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam mengembangkan program diversifikasi pangan. Contohnya apa yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan diberbagai Kabupaten/Kota. Saat itu, Kang Aher sebagai Gubernur Jawa Barat, tampak begitu semangat untuk menerapkan program diversifikasi pangan.

Upaya mewujudkan program penganekaragaman pangan atau pun usaha meragamkan pola makan masyarakat agar tidak tergantung hanya kepada satu jenis bahan pangan karbohidrat, memang telah menggema sejak 60 tahun lalu. Semua komponen bangsa sepakat agar ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan pokok, harus dihentikan.

Hadirnya Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, mestinya mampu membawa aura baru dalam pembangunan pangan di negara kita. Presiden tentu tidak akan menerbitkan Perpres soal pentingnya Kelembagaan Pangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sekiranya tidak ada kemauan politik yang ingin dicapainya.

Dihadirkannya Badan Pangan Nasional sebagaimana yang tertuang dakam Perpres 66/2921, tentu dirancang sedemikian rupa, agar pembangunan pangan bukan cuma meraih swasembada pangan, namun yang namanya ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan, butuh pengelolaan yang lebih sungguh-sungguh. Badan Pangan Nasional harus tampil lebih keren, ketimbang saat jadi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Badan Pangan Nasional memiliki dua fungsi yang utama yakni, pertama koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan kedua, koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Selain kedua fungsi ini, masih ada 9 fungsi lain dari Badan Pangan Nasional, yang tak kalah penting untuk dicermati lebih dalam lagi. Itu sebabnya, suatu hal yang lumrah, bila pendalaman terhadap kedua fungsi diatas, senantiasa dipantau dan dipelajari lebih sungguh-sungguh lagi. Tulisan kali ini lebih mengarah pada upaya kita untuk lebih membumikan program diversifikasi pangan ke arah yang lebih nyata.

Dalam kaitannya dengan penganekaragaman konsumsi pangan, sepertinya program ini kalah pamor bila dibandingkan dengan upaya Pemerintah dalam menggenjot produksi pangan. Sampai sekarang, tidak jelas Kementerian/Lembaga mana yang tampil sebagai pembawa pedang samurainya secara berkelanjutan. Kalau pun ada program dari Badan Pangan Nasional, kesannya masih sporadis.

Namun begitu, ketika Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian masih eksis, program dan kegiatan diversifikasi pangan, leb8h terasa getarannya ketimbang saat ini. Terlebih ketika itu, bangsa ini masih memiliki Dewan Ketahanan Pangan yang Ketuanya digenggam oleh Presiden dan Kepala Daerah di tingkatan nya masing-masing.

Program nyata meragamkan pola makan masyarakat adalah lahirnya semangat untuk mengajak rakyat agar “one day no rice” alias “satu hari tidak makan nasi”. Kebijakan dan program ini, terlihat begitu menggema di daerah, khususnya di Jawa Barat, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang dikenal sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di negeri ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tampil sebagai “prime mover”program “one day no rice”. Beberapa kegiatan diluncurkan. Diawali dengan sajian konsumsi rapat yang tidak menggunakan beras sebagai bahan dasarnya, hingga ke acara parasmanan dengan menyajikan “nasi singkong”, “nasi jagung”, hanjeli dan bahan pangan lokal lain sebagai makanan pokoknya.

Program “satu hari tidak makan nasi” ini, memang diawali di Gedung Sate, Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Harinya ditetapkan setiap Rabu. Jadi, masyarakat harus siap, jika diundang rapat ke Gedung Sate hari rabu, maka hidangan rapat yang disajikan, tidak ada yang menggunakan bahan dasar beras. Semua kue lebih banyak menggubakan bahan dasar berbasis pangan lokal.

Apa yang berlangsung di Gedung Sate, kemudian diikuti oleh Kabupaten/Kota lain yang ada di Jawa Barat. Saat itu, Kota Depok boleh disebut cukup kreatif dan inovatif dalam mengembangkan program ‘one day no rice’ ini. Maklum ketika itu, Walikota Depok adalah Dr. Ir. Nurmahmudi Ismail seorang pakar pangan jebolan Institut Pertanian Bogor.

Kota Bandung pun tampak tidak mau ketinggalan mendukung program “satu hari tanpa nasi” ini. Kang Emil selaku Walikota cukup serius mendukung kehadiran program meragamkan pola makan masyarakatnya. Begitupun dengan Bupati/Walikota lainnya di Jawa Barat. Sayangnya program diversifikasi pangan berbasis pangan lokal ini, belum memiliki Grand Desain secara nasional untuk jangka panjang.

Akibatnya wajar, jika kebijakan berubah dan pejabatnya berganti, suatu hal yang wajar jika programnya pun terhenti dengan sendirinya. Apalagi, jika pejabat barunya memiliki prinsip ‘asal tampil beda’. Jangan harap program lama masih akan dipertahankan. Begitu pula dengan program “one day no rice” ini. Sekarang, jujur kita akui, program “satu hari tidak makan nasi”, sudah hampir tak terdengar lagi.

“One day no rice”, pada jamannya sempat menggema dan mengumandang dalam kehidupan masyarakat. Tentu banyak cerira dan kenangan yang mengiringi perjalanan program tersebut. Kita berharap agar Badan Pangan Nasional mampu memposisikan diri sebagai “pembawa pedang samurai” dalam upaya nyata meragamkan pola makan masyarakat.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).