MENAKAR KEBUTUHAN BERAS

MENAKAR KEBUTUHAN BERAS

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Bila kita ingat pesan Proklamator bangsa Bung Karno sekitar 72 tahun lalu, maka sah-sah saja, komoditas beras butuh penanganan serius bagi siapa pun yang diberi mandat untuk mengelola negara dan bangsa tercinta. Saat itu Bung Karno berpesan “urusan pangan menyangkut mati dan hidupnya suatu bangsa”. Beras sendiri merupakan bahan pangan karbohidrat yang jadi kebutuhan pokok bangsa kita.

Bagi sebagian besar warga bangsa, beras telah memposisikan diri sebagai sumber kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat. Beras tampil menjadi penyambung nyawa kehidupan. Itu sebabnya, setiap Pemerintahan, jangan pernah sekalipun bermain-main dengan beras. Artinya, beras harus tersedia sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Ketersediaan beras mesti terjaga dan terpelihara dengan baik. Jangan pernah kita kekurangan beras. Oleh karena itu, ketika terekam terjadinya penurunan produksi beras, karena ada sergapan El Nino misalnya, maka dampak yang diciptakannya dapat melebar kemana-mana. Suasana ini, bisa saja membuat kegalauan dan kepanikan di kalangan emak-emak.

Sekalinya ada program Pasar Murah Pangan yang digelar oleh Pemerintah, maka tak terhindarkan antrian panjang untuk memperoleh beras dengan harga murah. Di sakah satu sudut kota Bandung, Jawa Barat, antrian pun cukup mengular. Berburu beras murah pun menjadi sikap kerisauan emak-emak. Catatan kritisnya adalah apakah situasi ini menyimpulkan kita sedang menghadapi “darurat beras” ?

Tidak hanya dari sisi produksi, kita menghadapi masalah, dari sisi harga beras di pasar pun kita dihebohkan dengan kenaikan harga beras yang pantas disebut ugal-ugalan. Harga beras di pasar jauh diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Anehnya, Pemerintah tampak seperti yang tak berdaya mengendalikannya.
Lengkap sudah, betapa kompleksnya problem dunia perberasan yang harus kita tangani. Produksi beras turun, harga beras melejit tinggi. Belum lagi dari sisi konsumsi masyarakat yang semakin tergantung kepada beras sebagai bahan makanan utama masyarakat. Darurat beras, kini membayangi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Atas gambaran seperti ini, muncul pertanyaan, berapa sebetulnya kebutuhan beras yang harus kita sediakan, khususnya dari produksi petani di dalam negeri ? Lalu, apakah produksi beras yang dihasilkan itu akan dapat mencukupi kebutuhan, baik untuk konsumsi masyarakat, cadangan beras Pemerintah atau pun untuk program bantuan pangan beras, yang jumlahnya semakin membengkak.

Selanjutnya, jika kita bedah data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), untuk tahun 2023, produksi beras tercatat sebesar 31,10 juta ton, sedangkan kondumsi masyarakat sekitar 30,20 juta ton. Data ini menggambarkan kita masih surplus sekitar 900 ribu ton beras. Masalahnya, kebutuhan beras dalam negeri, tentu bukan hanya untuk memenuhi konsumsi masyarakat, tapi kita pun butuh untuk yang lainnya.

Sebut saja untuk cadangan beras Pemerintah yang perlu antara 1,2 – 1,5 juta ton. Bahkan dalam salah satu kesempatan Presiden menginginkan agar cadangan beras Pemerintah berada dalam angka 3 juta ton. Cadangan beras ini penting, karena kita punya pengalaman buruk pada tahun 2022 lalu. Saat itu, cadangan beras Pemerintah betul-betul merisaukan. Di akhir tahun, kita hanya memiliki cadangan beras Pemerintah sekitar 300 ribu ton.

Ironis sekali suasananya. Baru saja beberapa bulan sebelumnya, kita dapat penghargaan internasional dari IRRI, atas kisah suksesnya meningkatkan produksi beras dengan mengintensifkan penggunaan teknologi bididaya dan inovasi di sisi produksi, sehingga selama 3 tahun berturut-turut (2019-2021), tidak ada impor beras komersil, tiba-tiba kembali harus membuka kran impor, karena cadangan beras yang menyusut cukup terukur.

Sejak saat itu hingga sekarang, kran impor beras terus dibuka, bahkan diremcanakan mencapai 3,6 juta ton. Akibatnya wajar, bila untuk memenuhi kebutuhan beras, Pemerintah sangat mengandalkan impor. Seorang sahabat malah menyebut, untuk jangka pendek dan mendesak, impor beras benar-benar tampil sebagai kebutuhan dan bukan lagi sebagai pelengkap.

Yang lebih gawat, Pemerintah juga menetapkan kebijakan dan program Bantuan Pangan Beras kepada masyarakat. Kebijakan bantian sosial beras dengan memberi 10 kg beras/bulan kepada penerima manfaat sejumlah 22 juta rumah tangga, kita memerlukan beras dengan angka yang tidak kecil. Bila program ini dikucurkan selama 12 bulan, kita membutuhkan beras sebesar 2,64 juta ton.

Catatan penting, dari mana kita akan memperoleh beras tersebut, kalau produksi beras dalam negeri tidak dapat memenuhinya ? Jawabnya tegas, ya dari impor. Lantas, kalau negara-negara produsen beras dunia membatasi ekspor beras mereka, karena ditengarai bakal terjadinya krisis pangan dunia, maka dari mana lagi kita akan mendapatkan beras ?

Untuk saat ini, masih beruntung. Berkat lobi para penentu kebijakan perberasan, kita masih mendapatkan jatah impor beras dari Thailand, India, Myannar dan lain-lain. Namun, jika suatu waktu mereka menutup kran ekspor berasnya, maka dari mana kita akan memperoleh beras ? Jawabnya tiada lain, kita harus menggenjot produksi beras setinggi-tingginya dari hasil petani di dalam negeri menuju swasembada.

Hal ini penting dicatat, karena jika kita mencermati kebutuhan beras dalam negeri, sedikit-dikitnya kita butuh beras sekitar 34,24 juta ton (konsumsi masyarakat = 30,20 + cadangan beras Pemerintah = 1,5 + program bantuan pangan beras = 2,64). Sedangkan produksi riil yang kita capat untuk tahun kalu, hanya sebesar 31,10 juta ton. Kita kekurangan 3,14 juta ton.
Dengan demikian, kalau kita ingin aman dan tidak mengandalkan impor, maka tugas kita yang utama adalah meningkatkan produksi dan produktivitas sekalugus juga mengerem konsumsi masyarakat terhadap nasi. Mestinya, kita dapat menggarapnya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT)