Membangun Lumbung Pangan

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045, sebetulnya telah menjadi tekad semua komponen bangsa. Lebih dramatis lagi bila dibumbui dengan kalimat sebagai kado 100 tahun Indonesia Merdeka, yang dipersembahkan secara khusus bagi Ibu Pertiwi. Spirit ini, tentu saja menjadi percik permenungan kita bersama.

Persoalannya adalah sampai sejauh mana persiapan untuk mewujudkan kemauan politik diatas agar diketahui langkah-langkah apa saja yang perlu dijadikan sebagai “peta jalan” pencapaiannya ? Sebelumnya, penting pula dipersoalkan apakah kita sudah memiliki Grand Desain pencapaiannya ?

2045 tinggal 22 tahun ke depan. Kalau kita mencermati trend Presiden di era reformasi yang rata-rata 2 periode masa jabatan, maka menuju 2045, kita tinggal menanti kiprah 2 Presiden dalam pencapaiannya. Apakah Presiden mendatang masih tetap memiliki komitmen untuk menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia atau tidak.

Jawaban ini cukup penting, karena apalah artinya sebuah semangat jika tidak ditindak-lanjuti oleh tindakan nyata di lapangan. Pencapaian menjadi Lumbung Pangan Dunia, bukanlah hal yang cukup mudah untuk diwujudkan. Banyak tantangan dan kendala yang butuh diselesaikan. Tidak semudah membolak-balik telapak tangan.

Membangun Lumbung Pangan Dunia, jelas harus diawali dengan membangun Lumbung Pangan di tingkat Desa atau Kelurahan terlebih dahulu. Tanpa tumbuh suburnya Lumbung Pangan Desa dan Kelurahan, omong kosong Lumbung Pangan Dunia akan terwujud. Itu sebabnya, penguatan Lumbung Pangan Desa dan Kelurahan perlu segera digarap.

Langkah ke arah itu, sebetilnya telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Indonesia sendiri, memiliki potensi dan kapasitas untuk membangun Lumbung Pangan. Sejarah mencatat, Lumbung Pangan ini merupakan budaya yang sejak dulu telah tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat.

Hampir di setiap desa kita memiliki lumbung yang dalam bahasa Jawa Barat disebut ‘leuit’. Pengelolaannya ada yang digarap oleh rumah tangga atau kelompok. Budaya leuit ini, kini masih bisa ditemukan di banyak daerah seperti di Kampyng Adat Cipta Gelar, Kabupaten Sukabumi atau di Pesantren Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Atas hal yang demikian, wajar jika dalam mempertahankan keberadaan Lumbung Pangan, Pemerintah melalui berbagai Kementerian telah menginisiasi pembentukan dan pengembangan lumbung pangan yang ada. Setidaknya, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Pertanian dan Kementerian Desa Tertulinggal dan Transmigrasi tampil lewat program Lumbung Pangannya.

Sayang dalam perjalanannya, program Lumbung Pangan ini tidak berkelanjutan. Proyeknya selesai otimatis kegiatannya pun jadi berhenti. Akibatnya, yang tersisa tinggalah gudang yang terbengkalai karena tidak adanya dana pemeliharaan. Lumbung Pangan pun muncul menjadi kenangan yang penuh dengan suka dan dukanya.

Semaraknya pengembangan Lumbung Pangan sempat terjadi tatkala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, menginisiasi program Lumbung Pangan di ribuan desa melalui pendekatan Kelompok. Lumbung Pangan tumbuh di mana-mana. Masyarakat cukup antusias menyambutnya. Bahkan dibentuk Asosiasi Lumbung Pangan.

Dalam beberapa waktu, Badan Ketahanan Pangan di daerah pun dibuat sibuk menangani nya. Mereka cukup serius mengelolanya. Lagi-lagi, penyakit lama kambuh. Proyek dari Pusat nya selesai, maka keberlanjutan program pun jadi terhenti. Program Lumbung Pangan pun hilang dari kehidupan masyarakat.

Gagalnya sebagian besar Lumbung Pangan tampil menjadi program berkelanjutan, tentu saja, pengalaman ini, perlu dijadikan bahan pembelajaran, bila kita tetap berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. Kita tetap optimis, semangat ini masih dapat dibuktikan. Tinggal bagaimana kita mampu menggarapnya secara berkualitas.

Pengembangan Lumbung Pangan Desa dan Kelurahan melalui Kelompok atau Gabungan Kelompok merupakan syarat mutlak terciptanya Lumbung Pangan Dunia. Tanpa adanya Lumbung Pangan Desa dan Kelurahan yang kokoh dan profesional, jangan bermimpi kita akan menjadi Lumbung Pangan Dunia.

Merevitalisasi Lumbung Pangan Desa dan Kelurahan yang selama ini dikelola kelompok merupakan langkah yang cukup strategis untuk ditempuh. Para pengelola Lumbung Pangan termasuk para pembinanya, sangat perlu diberi “darah baru” agar mereka “cenghar” kembali guna mengelolanya secara lebih baik.

Ke depan, pengembangan Lumbung Pangan, sepantasnya lebih mengedepankan prinsip sinergitas dan kolaborasi dalam penerapan dan pengelolaannya. Grand Desain pencapaian Lumbung Pangan perlu disiapkan sedini mungkin, lengkap dengan Roadmap pencapaiannya. Kita optimis, 2045 Tanah Merdeka ini akan tampil jadi salah satu Lumbung Pangan Dunia.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).