“LAMPU KUNING” LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT SEKTOR PERTANIAN

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Diibaratkan lampu stopan lalu lintas yang memiliki lampu merah, lampu kuning dan lampu hijau, rapor Gubernur Jawa Barat sebagaimana terekam dalam LKPJ, pantas untuk diberi nilai berada dalam lampu kuning. Persoalan pertanian/pangan di Jawa Barat, kini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

Jujur harus diakui potret pembangunan pertanian Jawa Barat sekarang, betul-betul sangat amburadul. Prestasi yang kita capai sebelum kepemimpinan Gubernur yang mengedepankan Visi Jawa Barat Juara, memudar dengan sendirinya. Berbagai kebanggaan, hilang karena ketidak-jelasan arah yang ingin diraih.

Senin kemarin, 8 Mei 2023, penulis diundang Panitia Khusus I DPRD Jawa Barat dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal LKPJ Gubernur Jawa Barat. Dalam acara tersebut hadir dari Bank Indonesia, OJK, Badan Pusat Statistik, KADIN Jawa Barat, Deputy BPJS Kesehatan dan DPD HKTI Jawa Barat.

Pertemuan yang digelar lebih dari 2 SKS itu berlangsung cukup hangat, karena masing-masing stakeholders yang diundang, sangat kritis dalam menanggapi LKPJ Gubernur yang tinggal hitungan bulan akan mengakhiri masa jabatannya. Suara kritis muncul dari KADIN Jawa Barat dan DPD HKTI Jawa Barat.

Titik kuat yang diutarakan KADIN dan HKTI menegaskan keberpihakan Gubernur terhadap ke dua stakeholders tersebut dinilai lemah dan jauh dari yang diaspirasikan KADIN dan HKTI. Salah satu argumen yang ditegaskan HKTI, boleh jadi Gubernur kurang memiliki pemahanan yang utuh terhadap Wawasan Politik Pertanian.

Suasana nya menjadi semakin mengasyikkan manakala kita buka data Badan Pusat Statistik terkait dengan penghasil padi/beras tertinggi antar Provinsi di negeri ini. Jawa Barat yang selama ini selalu menempati ranking 1 atau 2, dalam beberapa tahun terakhir melorot ke ranking 3. Jawa Barat tersalip oleh Jawa Tengah.

HKTI Jawa Barat menilai, hal seperti ini benar-benar memalukan. Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai Lumbung Padi Nasional, kini produksi yang diperoleh mulai menurun. Yang lebih menggelikan, ketika Gubernur nya mengusung Visi Jawa Barat Juara, malah hasilnya, banyak yang memilukan.

Namun begitu, jika perilaku korupsi para pejabat publik, khususnya Kepala Daerah ingin dijadikan kebanggaan, maka KPK telah mengumumkan Jawa Barat adakah Juaranya. Banyak Bupati dan Walikota yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), karena keserakahannya merampas uang rakyat. Jabar memang Juara Korupsi.

Yang cukup memilukan terkait dengan program Provinsi Jawa Barat di sektor pertanian adalah ketidak-jelasan program Petani Milenial. Pengalaman mereka yang ikut dalam program Petani Milenial, banyak yang kecewa, karena Pemprov Jawa Barat seperti yang tidak memiliki konsep dan pengembangan yang jelas.

Program Petani Milenial, lebih mengedepan sebagai pencitraan pejabat tertenu dan banyak rekayasa yang mengiringinya. Di beberapa daerah, tidak sedikit peserta program Petani Milenial yang mundur di tengah jalan. Mereka tidak mau dijadikan kelinci percobaan dalam melakoni kehidupannya.

Banyak peserta program Petani Milenial yang mempertanyakan, bagaimana nasih program Petani Milenial setelah bulan September 2023, Kang Emil lengser dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Apakah Plt. Gubernur bakal melanjutkan program Petani Milenial yang selama ini dinilai hanya wahana pencitraan pejabat tertentu ?

Hal inilah, salah satu isu yang penulis sampaikan ketika RDP dengan Pansus I DPRD Jawa Barat tentang LKPJ Gubernur. HKTI usul agar Gubernur Jawa Barat ke depan, termasuk sosok yang akan ditugasi menjadi Plt. Gubernur Jawa Barat adalah orang yang memiliki wawasan politik pertanian/pangan yang holistik, utuh dan komprehensif.

Secara kemauan politik, mengusung Visi Jawa Barat Juara, tentu perlu kita apresiasi. Sayang, dalam tibdakan politiknya, banyak kebijakan dan program pembangunannya yang tidak menukik ke arah pencapaian target tersebut. Lebih parah lagi, banyak hasil-hasil pembangunan pertanian yang sukses di masa lalu, kini tampak menjadi berantakan.

Ini yang kita sesalkan dan penting dijadikan bahan renungan bersama. Kita tidak ingin Jawa Barat yang memiliki potensi tinggi untuk memacu pembangunan pertanian demi terwujudnya kesejahteraan petani, menjadi gagal, karena ketidak-mampuan pemimpin dalam membaca tanda-tanda jaman yang tengah bergulir.

Tidak lebih dari 4 bulan Kang Emil masih tercatat sebagai Jabar 1. Setelahnya, Kang Emil akan jadi rakyat biasa. Hasratnya untuk jadi Presiden NKRI periode 2024-2029, kelihatannya kandas di tengah jalan. Nama Kang Emil malah diramaikan jadi calon Wakil Presiden. Itulah politik. Sulit diduga. Harapan dan kenyataan susah diduga.

Kembali ke Pansus I DPRD Jawa Barat. Apa yang sudah diaspirasikan, semoga dapat terekam dengan baik oleh para anggotanya. Kritik yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi rekomendasi Pansus I kepada Gubernur. Ayo kita siapkan Gubernur Jawa Barat ke depan, yang mau dan mampu berpihak kepada pertanian, sekaligus mencintai para petani nya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).