KIPRAH PT PUPUK INDONESIA DALAM MENGGENJOT PRODUKSI BERAS

KIPRAH PT PUPUK INDONESIA DALAM MENGGENJOT PRODUKSI BERAS

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Seperti yang dirilis Antara, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak petani untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi di sisa waktu 2024, guna mendukung musim tanam dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ajakan ini, tentu bukan cuma sekedar basa-basi politik, namun harus mampu menyentuh relung hati terdalam dari kaum tani di seluruh Nusantara.

Rahmad Pribadi Direktur Utama Pupuk Indonesia menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), sepakat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian menuju swasembada beragam jenis bahan pangan, guna mengurangi ketergantungan impor di sektor pertanian.

Ada dua strategi yang dipilih untuk meningkatkan produktivitas padi nasional, yaitu memenuhi kebutuhan pupuk petani dan memperbaiki sistem pengairan. Karena itu di awal tahun 2024, Presiden Jokowi menaikkan alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi awal 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Seumpama kemarin tidak ditambah, saat ini petani sudah tidak bisa menebus pupuk bersubsidi, karena sekarang (penyerapannya) sudah 5 juta ton.
Kelangkaan pupuk yang dibutuhksn petani, diakui Pemerintah sebagai salah satu penyebab turunnya produksi beras secara nasional. Kondisi seperti ini, sebetulnya telah berlangsung sejak lama. Hampir setiap musim tanam tiba, petani selalu mengeluhkan kelangkaan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi. Sayang, hal ini tidak dianggap soal serius, sehingga problemnya terus berkepanjangan.

Baru dalam beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah terlihat mulai sungguh-sungguh memberi penanganan yang lebih baik. Menambah jumlah alokasi pupuk bersubsidi dua kali lipat dari yang eksisting adalah solusi cerdas yang patut diberi acungan jempol. Catatan kritisnya adalah apakah kebijakan ini telah diketahui oleh kaum tani di Tanah Merdeka ?

Inilah sebenarnya masalah yang sering dirasakan oleh kaum tani. Lambatnya sosialisasi setiap kebijakan baru dari Pemerintah, menjadi titik lemah upaya memasyarakatkan sebuah kebijakan baru. Disinilah sesungguhnya kehadiran dan keberadaan petugas Penyuluh Pertanian lapang, sangat dituntut peranannya. Sebagai guru petani, Penyuluh Pertanian, mestinya lebih pro aktif dalam menyampaikan kebijakan baru.

Kaitannya dengan keberadaan PT Pupuk Indonesia, langkah pemenuhan kebutuhan pupuk petani, menjadi hal yang cukup strategis untuk digarap. Artinya, ketika Kementerian Pertanian bicara soal penambahan luas tanam, PT Pupuk Indonesia, mestinya bareng-bareng mendampungi Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan program yang digarapnya.

Akan lebih keren, bila sedini mungkin telah terbangun sinergitas dan kolaborasi antara Kementerian Pertanisn dengan PT Pupuk Indonesia, lewat sebuah desain perencanaan yang utuh, holistik dan komprehensif. Bisa dalam bentuk Grand Desain, Master Plan atau Rencana Besar, tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dalam Upaya Peningkatan Produksi Beras.

Akan lebih keren, jika dilengkapi pula dengan disiapkan Roadmap pencapaian nya. Langkah ini penting ditempuh, agar dalam pelaksanaannya di lapangan, terjadi koordinasi yang berkualitas dalam menerapkan sebuah program Pemerintah. Sekali lagi penting diingat, antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia, sebetulnya merupakan instansi Pemerintah yang tidak boleh lagi mengedepankan ego sektor masing-masing.

Ditambahnya jumlah alokasi pupuk bersubsidi bagi petani sebesar dua kali lipat dari yang berjalan saat ini, mestinya kita tidak akan mendengar lagi keluhan petani yang mengumandangkan kelangkaan pupuk di waktu musim tanam datang. Pertanyaannya, bagaimana kita sebaiknya bersikap, bila suara itu masih terdengar di lapangan ?

Ini berarti ada soal lain yang perlu dibenahi lebih lanjut, diluar jumlah alokasi pupuk yang disiapkan Pemerintah. Untuk menjawab masalah ini, tentu akan berpulang ke Tata Kelola Pelaksanaan Pupuk Bersubsidi lagi. Apakah disebabkan oleh lemahnya sisi perencanaan, mengingat “data base” nya tidak akurat atau dalam tahap pelaksanaannya yang belum tertata dengan baik ?

Sebetulnya ada “pe-er” khusus bagi PT Pupuk Indonesia, untuk menjawab pertanyaan : apa langkah Pemerintah dalam menyehatkan kembali lahan sawah yang kini tengah sakit, karena selama puluhan tahun dibombardir oleh pupuk kimia ? Padahal, kita tahu tanpa dipupuk kimia, tapi diganti pupuk organik misalnya, pasti produksi tidak akan meningkat cukup signifikan ?

Menurunnya kesuburan lahan sawah, sudah saatnya jadi pemikiran semua pihak, khususnya PT Pupuk Indonesia sebagai holding perusahaan pupuk di negeri ini. Sawah adalah investasi kehidupan yang perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan keberadaannya. Itu sebabnya, kita penting menjaganya agar sawah tetap sehat dan tidak berkurang tingkat kesuburannya.

Semangat menyembuhkan lahan sawah yang sakit, sepertinya kurang diprioritaskan untuk ditangani. Demi menggenjot produksi padi setinggi-tingginya, terkadang kita melupakan kondisi lahan sawah yang ada. Kalau saja sawah-sawah ini bisa bersuara, boleh jadi teriakannya akan menyayat hati dan meminta kepada kita semua, agar tidak terlalu dibombardir oleh pupuk kimia.

Jujur kita akui, omong kosong bangsa ini akan mampu meraih swasembada beras, jika dalam menggenjot produksi padi setinggi-tingginya, kita tidak menggunakan pupuk kimia. Namun begitu, kita juga jangan lupakan dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebih, membuat sawah menjadi tidak sehat. Bangsa ini butuh solusi cerdas dan bernas. Siapa tahu PT Pupuk Indonesia memiliki upaya untuk menjawabnya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).