KETIKA PETANI KEHILANGAN SAWAH

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Ada pandangan, jika Pemerintah tidak sungguh-sungguh melakukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan produktif menjadi non pertanian, yang terekam semakin membabi-buta, tidak lama lagi, pelan tapi pasti, sawah petani akan tergerus habis dari Tanah Merdeka ini. Petani pun akan kehilangan sawah ladang yang dimilikinya. Jika hal ini dibiarkan, maka petani semakin kehilangan kedaulatannya atas sawah dan ladangnya.

Sadar atau tidak, petani yang kehilangan sawah dan ladangnya karena tuntutan pembangunan, sebaiknya tetap dijadikan prioritas dalam pembangunan pertanian kita ke depan. Jangan biarkan mereka menanggung resiko kehidupan sendiri. Pemerintah wajib hadir untuk memberi jaminan dan mendampingi nya.

Ketika petani kehilangan sawah, yang akan nelangsa adalah generasi yang akan datang. Kalau sawah ladang beralih-fungsi menjadi kawasan pemukiman dan perumahan, karena tekanan penduduk yang membutuhkan tempat tinggal, boleh jadi kita akan kesusahan untuk memproduksi bahan pangan dari dalam negeri.

Kesulitan semakin menjadi-jadi, ketika bangsa ini butuh bandara internasional, perlu pelabuhan berkelas dunia, butuh untuk jalan kereta api cepat, keperluan jalan tol, pengembangan kawasan industri dan diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Kondisi seperti ini, kini tengah berlangsung. Petani yang semula memiliki sawah guna menyambung nyawa kehidupannya, kini banyak yang terpinggirkan dari tempat kelahirannya.

Alih fungsi dan alih kepemilikan lahan sawah dari petani ke non petani, tentu melahirkan masalah tersendiri dalam dunia pertanian di negara kita. Terdesak oleh keadaan, kini banyak anak muda perdesaan yang migrasi ke kota-kota besar. Mereka tidak bisa lagi bercocok-tanam padi di desanya, karena sawah orang tuanya kini telah berganti kepemilikan.

Mereka membeli sawah ladang hanya untuk investasi. Ujung-ujungnya, mereka pun bekerja serabutan mencari sesuap nasi, hanya untuk bertahan hidup. Dunia perkotaan jelas berbeda dengan dunia perdesaan. Di kota mereka harus bekerja keras dan jauh dari kesantaian, yang selama ini sering dilakukan di desanya. Produktif, kreatif dan inovatif menjadi kata kunci sukses bekerja di perkotaan.

Alih fungsi lahan pertanian, mestinya dapat dikendalikan. Masalahnya adalah apakah ada kesungguhan Pemerintah untuk melaksanakannya ? Apakah Pemerintah memandang perlu yang namanya ruang pertanian harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan keberadaannya ? Apakah kepentingan jangka pendek yang akan diprioritaskan dalam mengelola bangsa dan negara ? Atau kita juga telah berpikir untuk kebutuhan dan kepentingan generasi mendatang ?

Jika kita ingin menatap masa depan, segera lakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah secara lebih bertanggung-jawab. Lahan sawah, jangan seenaknya dialih-fungsikan. Apapun dalihnya, jika alih fungsi hanya sekedar memuaskan kepentingan oknum dan kelompoknya, sebaiknya Pemerintah dapat bersikap tegas untuk menyetopnya. Jangan biarkan kebijakan saat ini menjadi beban bagi generasi mendatang.

Sebagian besar bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap nasi. Tanpa nasi, seolah tidak ada kehidupan. Nasi benar-benar mampu menghipnotis bangsa ini, sehingga tampa nasi seolah nyawa sulit untuk tersambung. Padahal, selain nasi, di negeri ini terdapat bahan pangan karbohidrat lain non beras, yang kualitas dan kandungan gizinya tidak kalah dengan nasi.

Catatan kritisnya adalah apakah Pemerintah akan serius untuk menerapkannya di lapangan ? Jangan-jangan langkah untuk meragamkan pola makan rakyat ini hanya terbatas di tataran kemauan politik, sedang dalam tindakan politiknya belum mampu digarap secara optimal. Malah yang sering muncul dalam kehidupan, program penganekaragaman pangan sendiri cenderung berlangsung secara sporadis dan jauh dari yang disebit tersistem dengan baik.

Pemerintah sendiri, selama ini lebih memfokuskan diri untuk memberi titik tekan kepada aspek produksi dalam memperkokoh ketersediaan pangan nasional. Semangat menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada, senantiasa mendapat politik anggaran yang cukup besar. Hal ini sangat berbeda dengan penanganan di sisi konsumsinya. Ada kesan, penanganan sisi konsumsi tidak seserius penanganan di sisi produksi.

Ini penting disampaikan, karena kalau saja Pemerintah sangat serius dalam menangani sisi konsumsi, tentu beban sawah ladang tidak akan terlampau berat. Kalau saja laju konsumsi masyarakat terhadap nasi dapat ditekan cukup signifikan, boleh jadi kita tidak terlampau perlu menggenjot produksi padi habis-habisan. Kita berharap agar ke depan, penanganan sisi konsumsi betul-beyul diprioritaskan.

Persoalannya sekarang apakah kita akan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanpa menggunakan pupuk kimia yang berkebih ? Lalu, apakah kita sadar, sejak beberapa tahun lslu, kesehatan lahan sawah semakin memburuk ? Produksi yang meningkat dan semakin memburuknya kesehatan lahan sawah merupakan persoalan pelik dalam dunia pertanian yang harus diselesaikan secara tuntas.

Petani, seharusnya tidak perlu kehilangan sawah. Dengan keberpihakan yang tinggi terhadap sektor pertanian dan kecintaan mendalam terhadap petani, Pemerintah dapat membuat kebijakan yang menjamin nasib dan kehidupan petani. Pemerintah memberi kepastian, Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, akan serius diterapkan. Akibatnya, para petani tidak perlu lagi was-was suatu waktu lahan sawahnya bakal beralih-fungsi.

Akhirnya kita percaya, Pemerintah tidak akan membiarkan terjadinya alih fungsi lahan yang membabi-buta dan alih kepemilikan sawah yang meminggirkan petani dari pentas pembangunan. Pemerintah, pasti akan tetap melindungi dan membela petani sekiranya ada pihak-pihak yang mengusik petani dalam menjalankan profesi mulianya itu. Petani tetap sebagai Penyangga Tatanan Negara Indonesia.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).