Ketika NTP Petani Sebesar 114,14

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Rilis terkini Badan Pusat Ststistik (BPS) menyebut untuk bulan September 2023 ini, Nilai Tukar Petani (NTP) mampu mencapai poin 114,14. Angka sebesar ini terjadi karena adanya kenaikan harga gabah yang cukup signifikan di berbagai daerah. Kenaikan harga gabah sendiri, jelas dipacu oleh kenaikan harga beras yang yerus berlangsung, dan Pemerintah sendiri terkesan tidak terlalu berdaya untuk menurunkannya. Harga beras tampak cukup ugal-ugalan, sehingga dibutuhkan langkah khusus untuk mengembalikan kepada tingkat harga beras yang wajar.
Naiknya harga gabah tentu disambut dengan penuh suka ria oleh para petani padi. Dengan kenaikan harga gabah yang dibeberapa daerah mampu menembus angka Ro. 7000,- per kilogram, jelas hal ini merupakan berkah kehidupan yang patut disyukuri. Jerih payah dan kerja keras para petani yang selama ini dikekang oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah, seolah-olah terbebaskan dengan naiknya harga gabah di pasar. Petani padi, pasti sangat meniknati suasana ysng ada. Sebuah gambaran kehidupan yang jarang-jarang dirasakan para petani.

Namun demikian, penting dicatat, sekarang ini, petani bukan lagi terekam sebagai produsen padi, tapi mereka pun merangkap menjadi net consumer. Mereka tidak lagi menyimpan hasil panennya, tapi saat panen berlangsung, petani umumnya akan menjual semua hasil panenannya. Petani lebih senang menerima uang tunai, dari pada harus menyimpannya di lumbung. Budaya lumbung sepertinya sudah mulai memudar dalam kehidupan para petani padi. Yang lebih menyedihkan jika petani terjebak sistem tebasan. Saat panen, petani hanya merenung sambil menyaksikan tumpukan jerami.

Atas hal yang demikian, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, para petani tentu akan membeli beras ke pasar. Uang hasil panenan pun terpaksa harus digunakan untuk membeli beras. Kesedihan petani menjadi lebih serius, ketika harga beras di pasar merangkak naik, sedangkan daya beli petani belum berubah secara signifikan. Dihadapkan pada kondisi seperti ini, semangat untuk menaikkan harga gabah dan menurunkan harga beras, merupakan kebijakan yang sebaiknya dijadikan pilihan Pemerintah dalam mengelola dunia pergabahan dan perberasan saat ini.

Itu sebabnya, kita cukup sepakat dengan apa yang diinginkan Presiden Jokowi dalam menyikapi kenaikan harga beras yang sulit dikendalikan. Beberapa waktu lalu, Presiden telah menugaskan para Pembantu nya untuk menciptakan harga beras yang wajar. Yang dimaksud wajar disini adalah wajar untuk petani. Lalu, wajar untuk pedagang dan wajar untuk konsumen. Pertanyaannya apakah dalam kehidupan ekonomi yang kita lakoni akan ada harga beras seperti yang diinginkan Presiden diatas ? Ah, rasanya ngak ada. Boleh jadi, hal ini hanya ada diatas kertas.

Inilah barangkali yang menjadi kesusahan para Pembantu Presiden untuk mewujudkannya. Fakta menunjukkan, jangankan untuk dapat melahirkan harga beras yang wajar, untuk menurunkan harga beras sedikit saja, Pemerintah seperti yang kesulitan. Kita sendiri tidak tahu dengan pasti, mengapa harga beras seperti yang ugal-ugalan. Harga beras seperti yang ngak mau turun. Sekarang di beberapa daerah, harga beras sudah diatas HPP dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Padahal, seabreg langkah telah dilakukan untuk menurunkan harga beras ini.

Coba kita tengok kebijakan yang digarap Pemerintah untuk menurunkan harga beras selama ini. Operasi Pasar Beras Murah telah dilakukan di hampir semua Kabupaten/Kota. Anehnya, harga beras masih susah diturunkan. Malah yang terjadi kemudian, harga gabah pun ikut-ikutan naik dengan angka yang sangat spektakuler. Resiko yang harus ditanggung, sebagai produsen padi, petani tentu merasa senang bila harga gabah naik, tetapi sebagai net consumer, petani akan mengeluh kalau harga beras terus merangkak naik.
Suasana naiknya harga gabah sekaligus naiknya harga beras dalam waktu yang berbarengan, jelas membawa rasa bahagia sekaligus rasa sedih dalam kehidupannya. Bahagia karena jerih payahnya menanam padi benar-benar dihargai dengan baik dan merasa sedih karena hasil kerja kerasnya itu harus ditebus dengan membeli beras dengan harga yang cukup tinggi. Yang menjadi soal adalah apakah sudah tepat bila kita menyimpulkan dengan NTP sebesar 114,14 otomatis para petani padi sudah hidup sejahtera ?

Lebih jauh lagi, apakah NTP merupakan ukuran yang masih tepat dijadikan instrumen guna menilai kesejahteraan petani ? Sebagai gambaran, kalau yang dijadikan ukuran naiknya NTP karena terjadinya kenaikan harga gabah, apakah betul kesejahteraan petani jadi meningkat padahal harga beras di pasaran juga meningkat ? Bukankah kebahagiaan petani karena naiknya harga gabah harus dibayar mahal dengan naiknya harga beras ? Kalau harga beras persentasinya lebih tinggi dari harga gabah, bukankah para petani semakin tidak sejahtera ?

Pertanyaan diatas, kelihatannya menarik untuk dicermati lebih dalam. Dunia pergabahan dan dunia perberasan, merupakan dua hal yang berbeda. Dunia gabah umumnya menjadi dunianya para petani, sedangkan dunia beras adalah dunianya para pedagang, khususnya bandar dan tengkulak. Saat ini, para petani padi, dalam menggarap usahatani padi, akan berujung di gabah. Petani terkesan tidak memiliki kemampuan untuk mengolah gabah menjadi beras, disamping para petani ingin lebih cepat mendapatkan cuan.

Hasrat menggeser status dari “petani gabah” menjadi “petani beras”, memang telah digagas sejak lama. Langkah untuk memberi bantuan alsintan semodel penggilingan padi skala mini untuk mengolah gabah menjadi beras juga sudah disampaikan. Sayangnya, dalam tataran pelaksanaan, gagasan tersebut belum dapat diwujudkan seoptimal mungkin. Pemerintah sendiri, seperti yang setengah hati menerapkan program seperti ini. Kementerian Pertanian sendiri tampak lebih fokus pada upaya menggenjot produksi setinggi-tingginya, ketimbang memberi bantuan alsintan penggilingan padi skala mini.

Naiknya harga beras yang terkesan susah dikendalikan sebaiknya kini dijadikan prioritas Pemerintah untuk menanganinya. Stop mencari biang keladi. Kini saatnya untuk mencari jalan keluar. Kementerian/Lembaga yang secara tugas dan fungsi bertanggungjawab atas pengendalian harga beras, segeralah turun tangan dengan serius. Soal “nerekelnya” harga beras, tidak kalah pentingnya dengan pencapresan atau pencawapresan ysng kini tengah memasuki saat akhir. Ayo garao sama-sama dan carikan solusi cerdasnya.

Jika NTP masih dipersepsikan sebagai ukuran kesejahteraan petani, berarti angka 114,14, bisa dianggap lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Ini artinya, kenaikan harga gabah terbukti mampu mendongkrak angka NTP yang selama ini terekam sangat kendor kenaikannya. Oleh karenanya, cukup disayangkan juga jika sekarang ada pihak-pihak yang ingin mengembalikan harga gabah ke tingkat HPP yang ditetapkan. Mestinya, mereka tetap menjaga harga gabah pada tingkat yang membuat petani bahagia tapi berjuang habis untuk menurunkan harga beras. Nah, ini baru keren.

Mencermati fenomena yang ada sekarang, selain perlunya kita mengkaji ulang ukuran kesejahteraan petani yang kini diterjemahkan lewat NTP, ada baiknya pula kita mulai menghitung kembali HPP Gabah dan beras serta HET yang ditetapkan. Apakah angka HPP dan HET masih sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang berjalan saat ini ? Apakah HPP dan HET penting untuk disesuaikan dengan daya petani yang semakin melorot ? Atau ada hal lain yang hingga kini masih menjadi misteri dalam dunia perberasan di negeri ini ?

NTP bulan September 2023 yang mampu mencapai angka 114,14 poin pada dasarnya merupakan resiko dari naiknya harga gabah yang cukup mengejutkan. Apakah jika ke depan harga gabah kembali melorot, maka NTO akan menurun ? Jawabannya, tentu perlu kita tunggu bulan depan.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).