KEMBALIKAN JABAR SEBAGAI LUMBUNG PADI NASIONAL

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Paling tidak, ada dua fenomena penting terkait dengan dunia pertanian di Jawa Barat yang cukup menarik untuk diselami lebih dalam. Pertama erat hubungannya dengan tersalipnya produksi padi Jawa Barat oleh Jawa Tengah, sehingga terpaksa Jawa Barat harus puas berada di peringkat ke 3 dalam hal pencapaian produksi padi tingkat nasional. Ranking 1 nya Jawa Timur.

Kedua, berkaitan dengan rilis Badan Pusat Statistik soal Neraca Beras, yang menyebut Jawa Barat mengalami defisit sebesar 873.000 ton. Data ini sangat mengejutkan, karena Jawa Timur surplus di atas 1 juta ton dan Jawa Tengah pun surplus mendekati angka 1 juta ton. Akibatnya wajar, jika kemudian banyak pertanyaan terhadap gambaran seperti ini. Salah satunya, ada apa sebetulnya dengan dunia pertanian di Jawa Barat ?

Sejak beberapa tahun belakangan ini, dunia pertanian di Jawa Barat, tampak seperti yang kehilangan gairah. Keberpihakan Pemerintah, baik di Provinsi atau Kabupaten/Kota pun terlihat semakin menurun, khususnya jika dikaitkan dengan politik anggaran yang dikucurkan dari APBD. Tinggal beberapa daerah saja yang masih komit untuk mengembangkannya. Pertanian terkesan kalah pamor dibanding sektor infrastruktur dasar.

Padahal, di saat Covid 19 menyergap, sektor pertanian tetap memperlihatkan keperkasaannya. Tatkala sektor-sektor prioritas mengalami pertumbuhan yang menurun, sektor pertanian malah mampu tumbuh positip. Bahkan banyak pihak yang menyatakan, sektor pertanian mampu tampil sebagai tulang punggung perekonomian bangsa.

Sejarah mencatat, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Tiga Kabupaten yang ada di dalamnya, yaitu Indramayu, Karawang dan Subang, sempat mencatatkan diri sebagai Kabupaten tertinggi se Indonesia dalam peningkatan produksi padi. Sayang, kisah sukses Jawa Barat selaku lumbung padi nasional, kini hanya tinggal kenangan.

Sudah beberapa tahun terakhir, produksi padi di Jawa Barat berada di peringkat ke 3 setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dihadapkan pada kondisi seperti ini, para penentu kebijakan di Jawa Barat, khususnya mereka yang berkaitan dengan dunia pertanian, tampak biasa-biasa saja menyikapinya. Kita sendiri, tidak tahu persis mengapa mereka seperti yang tidak terusik oleh suasana yang ada.

Banyak pihak yang menyayangkan, mengapa Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional, sampai harus tersalip Jawa Tengah dalam menghasilkan produksi padi tingkat nasional. Kok bisa Jawa Barat jadi peringkat ke 3. Selain itu, mengapa dalam Neraca Beras 2022, Jawa Barat mengalami defisit dengan angka yang cukup signifikan ? Apa bedanya Jawa Barat dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mengapa mereka mampu surplus dengan angka yang cukup tinggi, sedangkan Jawa Barat malah defisit ? Inilah yang perlu dijelaskan secara gamblang oleh Pemprov Jawa Barat. Benarkan defisit beras yang terjadi karena konsumsi masyarakat Jawa Barat sudah sangat tinggi, sehingga produksi yang dihasilkan sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya ?

Di sisi lain, ada juga kalangan yang menyebut keterpurukan Jawa Barat semacam ini lebih disebabkan oleh lemahnya keberpihakan Pemprov Jawa Barat terhadap sektor pertanian. Betulkan Jawa Barat sangat lemah dalam melakukan pengendalian dan pembelaan terhadap “ruang pertanian”, sehingga alih fungsi lahan berlangsung secara membabi-buta ? Ruang Pertanian di Jawa Barat terkesan begitu gampangnya dirubah hanya untuk mengejar kepentingan sesaat ?

Bahkan setiap ada revisi RTRW, jarang ada daerah yang berusaha untuk menambah ruang pertanian. Justru yang sering terjadi adalah kebalikannya. Ruang Pertanian disusutkan untuk digunakan kepentingan non pertanian. Proses seperti ini telah berjalan sejak lama, sehingga wajar jika Jawa Barat terekam cukup terpuruk dalam pengelolaan pembangunan pertaniannya.

Tidak seharusnya Jawa Barat mengalami nasib seperti ini, jika Tata Kelola Pembangunan Pertaniannya digarap dengan penuh kehormatan dan tanggung-jawab. Dengan pengelolaan yang terukur, holistik dan komprehensif, Jawa Barat mestinya tetap bertahan dalam dua besar diantara 38 Provinsi penghasil padi di negeri ini. Jawa Barat, tidak perlu anjlok jadi peringkat 3.

Atas gambaran seperti ini, terutama dalam mengembalikan kejayaan Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional, upaya menggenjot produksi setinggi-tingginya, mestilah dijadikan kebijakan super prioritas dalam merumuskan kebijakan jangka panjang dan menengah nya. Buktikan keberpihakan ini, tercatat lewat desain perencanaan yang disusunnya.

Namun begitu penting dipahami, menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung padi yang cukup dihormati, kelihatannya tidak mungkin tercapai, bila hanya digarap dari sisi produksi. Selama ini beban untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian seperti yang cukup berat. Dengan lahan yang semakin tergerus karena kepentingan non pertanian, jelas membawa soal tersendiri bagi perjalanan pembangunan pertanian di Jawa Barat.

Belum lagi ditambah dengan kegagalan program pencetakan sawah di banyak daerah, membuat kita harus mulai memberi titik tekan kepada sisi konsumsi. Tingginya laju konsumsi beras per kapita, menuntut ada pengelolaan serius terhadap upaya meragamkan pola makan masyarakat. Konsumsi terhadap beras harus di rem, dan penggunaan pangan lokal harus terus ditempuh.

Naikkan produksi setinggi-tingginya hingga mampu swasembada dan turunkan konsumsi masyarakat terhadap nasi, pada dasarnya merupakan langkah nyata upaya mengembalikan kejayaan Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional. Kalau semangat ini dapat diwujudkan, kita optimis Jawa Barat akan tampil menjadi Provinsi yang betul-betul juara di bidang pangan.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).