KEBERPIHAKAN NEGARA TERHADAP PEMBANGUNAN PANGAN
KEBERPIHAKAN NEGARA TERHADAP PEMBANGUNAN PANGAN
OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Media ekonomi terintegrasi CNBC Indonesia belum lama berselang, menggelar CNBC IndonesiaEconomic Outlook 2025 dengan tema “Riding the Wave of 8% Economic Expansion” yang mengupas tuntas prospek, tantangan hingga strategi implementasi kebijakan ekonomi makro, yang mendorong ekonomi menuju target pertumbuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.
Sebagai salah satu pembicara, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 menyampaikan pengelolaan pertanian dan pangan selama 26 tahun terakhir belum menjadi prioritas utama pemerintah, namun di masa Presiden Prabowo sektor pangan menjadi sektor prioritas utama. Hal ini tercermin dari kebijakan prioritas mencapai swasemvada pangan.
Dengan kata lain dapat disebutkan, Pemerintahan di era Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putihnya, menargetkan swasembada pangan dapat diwujudkan mulai tahun 2026, meski sejumlah tantangan terkait perubahan iklim, gejolak harga pangan dan ekonomi dunia, bencana alam, teknologi, lonjakan jumlah penduduk, distribusi hingga alih fungsi lahan, masih menghadang di hadapannya.
Banyak kebijakan dan langkah yang diambil Pemerintah dalam mempercepat target swasembada pangan tersebut. Salah satunya, pemerintah memperkuat sinergitas dan kolaborasi Kementerian/Lembaga terkait pangan guna mengatasi berbagai persoalan lahan, bibit, pupuk, pengairan, hingga distribusi pangan dan ekspor pangan.
Saat ini anggaran pembangunan pangan di tahun 2025 telah ditetapkan Pemerintah dengan total Rp 144 Triliun. Khusus guna mempercepat pencapqian target swasembada pangan, ada 2 strategi utama yang dijadikan pilihan, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pangan. Salah satunya lewat Food Estate yang bakal dikembangkan di berbagai daerah. Termasuk yang akan digarap di Merauke, Papua.
Hadirnya Kementerian Koordinator bidang Pangan di dalam struktur Pemerintahan yang dinakhkodai Presiden Prabowo ini, diharapkan mampu melahirkan berbagai terobosan cerdas dalam pembangunan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Bahkan untuk pencapaian swasembada pangan sendiri, Pemerintah telah memberi prioriras untuk digarap.
Sebagai Menteri Koordinator bidanf Pangan, Bung Zulhas telah menorehkan berbagai bukti nyata atas beragam kebijakan yang digulirkannya. Bung Zulhas, pasti tidak ingin menjebakan diri kepada model kepemimpunan yang hanya pintar omon-omon saja. Namun, sesuai dengqn tugas dan fungsi yang diembannya, Bung Zulhas ingin membawa Kementerian yang dipimpin nya untuk tampil sebagai “prime mover” pembangunan pangan yang berkualiras.
Pilihan Presiden Prabowo menjadikan pencapaian swasembada pangan sebagai salah satu prioritas kebijakan Kabinet Merah Putihnya ini, tentu telah melalui pengkajian dan pembahasan cukup inten. Memilih tagline swasemvada pangqn juga cukup masuk akal. Bagaimana pun juga swasembada pangan merupakan syarat utama terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.
Hal ini penting dicermati, mengingat swasembada pangan sendiri merupakan kondisi di mana suatu negara atau daerah dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri, tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Banyak pihak menyebut swasembada pangan identik dengan kemampuan berdiri diatas kaki sendiri.
Berdasar pengamatan yang menyeluruh, swasembada pangan memiliki beberapa karakteristik, antara lain pertama, jemandirian produksi pangan. Dalam hal ini, negara atau daerah dapat memproduksi pangan secara mandiri, tanpa bergantung pada impor. Kedua, ketersediaan pangan yang cukup. Negara atau daerah memiliki stok pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ketiga, terciptanya kualitas pangan yang baik. Ini berarti, Pangan yang diproduksi memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Dan keempat, aksesibilitas pangan yang merata. Ini berarti, p9angan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis.
Selain itu, swasembada pangan juga memiliki beberapa manfaat, seperti
meningkatkan ketahanan pangan suatu negara atau daerah. Kemudian, dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Sekanjutnya dapat meningkatkan pendapatan petani karena mereka dapat menjual hasil produksi mereka dengan harga yang lebih baik. Dan terakhir, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mereka dapat mengakses pangan yang cukup dan berkualitas.
Bagi sebuah bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya pertanian melimpah seperti halnya negara kita, sebetulnya soal pangan bukanlah nasalah yang merisaukan. Selama Tata Kelola Pembangunan Pangannya digarap dengan terukur dan bertanggungjawab, mestinya Pemerintah tidak perlu kelimpungan dalam melahirkan solusi cerdas di lapangannya.
Akhirnya penting disampaikan, gerak cepat Bung Zulhas dalam posisinya sebagai Menko bidang Pangan untuk menjawab masalah krusial yang erat kaitannya dengan pencapaian swasembada, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, tentu perlu kita beri tepuk tangan yang meriah. Belum satu semester Presiden Prabowo memimpin bangsa dan negara, geliat pembangunan pangan, telah mulai terasakan secara nyata.
Semoga jadi bahan pencermatan kura bersama. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
