Jangan Sampai Gubernur Jawa Barat Tidak Pro Pertanian

JANGAN SAMPAI GUBERNUR JAWA BARAT TIDAK PRO PERTANIAN

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

“Jangan sampai Gubernur Jawa Barat tidak pro pertanian”. Judul tulisan kali ini sengaja terkesan provokatif. Sebab, berdasarkan pengamatan yang menyeluruh, selama lima tahun terakhir muncul gugatan terhadap kebijakan pembangunan di Jawa Barat yang terkesan meminggirkan pertanian dari panggung pembangunan. Bahkan ada juga yang menyebut pertanian di Jaw a Barat telah dimarginalkan.

Kita boleh setuju atau pun tidak dengan pernyataan belakangan tadi, namun sebagai warga Jawa Barat sejati, kita pasti akan setuju dengan judul tulisan diatas. Sebetulnya, banyak contoh untuk diungkap, mengapa lahir judul seperti itu. Salah satunya adalah ketika Jawa Barat disalip oleh Jawa Tengah terkait dengan Provinsi mana saja penghasil padi terbesar di negeri ini.

Dua tahun lalu, Jawa Barat yang selama ini selalu berada dalam peringkat 1 atau 2 sebagai penghasil padi terbesar, tiba-tiba dirontokan oleh Jawa Tengah, sehingga harus rela dan tercatat di perangkat 3. Peristiwa ini betul-betul memalukan. Bukan saja hal ini menciderai para pejuang pertanian di Jawa Barat, namun secara tidak langsung juga memupus citea sebagai lumbung padi nasional.
Catatan kritisnya adalah mengapa Jawa Barat harus tersalip oldh Jaw Tengah dan bukannya menyalip Jawa Timur untuk menjadi peringkat 1 ? Ada apa sebenarnya dengan pertanian.di Jawa Barat ? Apakah kejadian ini disebabkan oleh kurang berpihaknya para penentu kebijakan terhadap pertanian, mengingat mereka lebih terpesona untuk merenovasi alun-alun di setiap Kzbupaten/Kota se Jawa Barat ?

Atau ada hal lain, yang hingga kini masih belum dapat kita ungkap secara terang benderang. Oleh karena itu. Kita dukung penuh langkah Pj. Gubernur Jawa Barat, yang dalam waktu dekat akan mengevaluasi program dan kegiatan apa saja yang perlu dilanjutkan dan mana yang petlu dihilangkan. Termasuk program yang melemahkan pertanian seperti alih fungsi lahan dan alih generasi petani padi.

Alih fungsi lahan pertanian produktif untuk kepentingan non pertanian, perlu dicermati secara seksama. Apakah alih fungsi tersebut sebanding dengan dampak yang dihasilkannya ? Jangan-jangan alih fungsi yang dilakukan, bahkan terkesan membabu-buta ini hanya sekedar untuk mengejar kepentingan yang sifatnya sesaat ? Ini yang harus diwaspadai.

Gubernur Jawa Barat ke depan, mestinya mampu menjaga, memelihara dan melestarikan “ruang pertanian” yang tersisa. Warga Jawa Barat butuh pemimpin yang berani pasang badan untuk mempertahankan ruang pertanian dari intervensi siapa pun. Kalau pun ada yang tidak bisa dihindarkan sebaiknya dibicarakan dulu dengan para pemangku kepentingan. Kalau perlu minta lahan penggantinya.

Dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) misalnya penting ditegaskan betapa pentingnya ruang pertanian dijaga secara ketat. Perilaku masa lalu yang sangat gandrung menyusutkan ruang pertanian untuk menjadi ruang kawasan industri, kawasan perumshan/pemukiman, dan yang sejenis dengan itu, kini penting untuk segera dihentikan. Bahkan akan keren bila revisi RTRW dapat menambah ruang pertanian.
Gubernur pro pertanian, mestinya akan diikuti dengan sikap mencintai petaninya. Sebagai Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat tidak akan sedikit pun menciderai hati para petani dalam merumuskan kebijakan pertaniannya. Sebut saja program Petani Milenial yang dalam beberspa waktu lalu sempat membuat geger warga Jawa Barat. Cuitan beberapa Petani Milenial di media sosial yang kecewa karena ketidak-jelasan program Pemptov Jabar ini, membuat orang-orang bertanya ada apa sebetulnya dengan program Petani Milenial Jawa Barat ?

Kita berharap evaluasi yang akan dilakukan Pj. Gubernur Jawa Barat nanti, bakal mengupas tuntas program Petani Milenial yang membuat pesertanya kecewa berat. Pj. Gubernur pasti tidak akan ala kadarnya dalam melakukan evaluasi atau hanya untuk menggugurkan kewajiban, namun dalam evaluasi itu akan dibedah secara jeli, program-program apa saja yang patut untuk dihentikan dan mana yang perlu dilanjutkan

Bahkan akan lebih afdol bila dalam evaluasi tersebut dilibatkan pula unsur pentahelix sebagai pembanding dalam menilai program yang digulirkan selama ini. Pandangan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media, akan sangat penting dalam memberi masukan dan pengambilan keputusan terhadap yang dibahas dalam evaluasi ini. Tanpa kehadiran unsur pentahelix, dikhawatirkan pelaksanaan evaluasi hanya sebuah kegiatan untuk menggugurkan kewajiban semata.

Kita percaya Pj. Gubernur Kang Bey bukan sosok pejabat yang “merekedeweng”. Berbekal pengalaman di Lembaga Kepresidenan, Kang Bey pasti akan lebih bijak dalam melahirkan kebijakan dan program yang akan digelindingkan. Kang Bey, bukan pejabat yang anti kritik. Tapi kita yakin dirinya akan menghormati setiap saran dan pandangan yang disampaikan warga Jawa Barat.

Tak kalah penting untuk dikemukakan, Kang Bey pasti akan memegang teguh budaya adiluhung yang selama ini tumbuh dan berkembang di Jawa Barat seperti silih asah, silih asih dan silih asub serta siling wawangi dalam menjalankan roda Pemerintahannya. Kang Bey, bukan tipe pemimpin yang memiliki prinsip ” ceuk saya soto nya soto”, padahal yang dibicarakannya dan sedang dimakannya itu sayur lodeh.

Dengan kepiawaiannya, sudah sepatutnya seorang Pj. Gubernur perlu mengedepankan apa sesungguhnya yang jadi keinginan dan kebutuhan rakyat Jawa Barat. Kemampuan menangkap suara hati warga Jawa Barat, khususnya para petani yang sekarang ini masih hidup memprihatunkan dan terjebak dalam perangkap kemiskinan, tentu akan menjadi dasar utama sebelum diputuskan berlanjur atau tidaknya program yang dievaluasi ini.

Sebetulnya masih banyak persoalan di sektor pertanian yang harus ditangani dan dicarikan jalan keluarnya dengan cerdas. Pj. Gubernur Jawa Barat sendiri, tentu selama tiga bulan terakhir telah belajar banyak tentang Jawa Barat dan program yang dirumuskan oleh berbagai OPD nya. Saran dan pandangan tentu telah banyak yang diterimanya. Begitu pun dengan kritik dan gugatan. Tinggal sekarang, bagaimana mengeksekusinya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).