JANGAN SAMPAI BANGSA KITA KEKURANGAN BERAS

JANGAN SAMPAI BANGSA KITA KEKURANGAN BERAS

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Bagi bangsa kita, beras telah dipatok sebagai komoditas politis dan strategis. Penetapan ini, tentu cukup beralasan. Bukan saja beras merupakan bahan pangan pokok karbohidrat bagi sebagian besar warga bangsa, namun beras pun dapat menjadi penyebab mati-hidupnya bangsa Indonesia. Pengalaman di negara-negara Afrika Utara, yang saat itu dilanda bencana kekeringan, sehingga tidak ada beras, akhirnya menyulut pemberontakan rakyatnya. Pemerintahan pun otomatis menjadi bubar-jalan.

Semua ini terjadi, karena Pemerintahannya tidak mampu memenuhi kebutuhan beras bagi rakyat. Itu sebabnya, berkaca pada pengalaman ini, Indonesia jangan sampai mengalami kekurangan beras. Artinya, ketersediaan beras di dalam negeri, harus tetap terjaga dan aman sepanjang waktu. Adanya fakta menurunnya produksi beras dalam negeri, yang salah satu penyebabnya karena ada sergapan El Nino, jelas perlu disikapi dengan seksama.

Pemerintah tentu tidak boleh main-main dalam mencarikan jalan keluarnya. Pemerintah penting melahirkan solusi cerdas, terkait dengan langkah yang bakalan digarap. Lebih jauh lagi, Pemerintah, baik di Pusat atau Daerah, jangan sampai melupakan soal ketersediaan beras, karena semua pejabatnya, sibuk mengurus Pesta Demokrasi 2024.

Terjadinya dugaan korupsi yang kini tengah digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Pertanian, diharapkan tidak akan mengganggu kinerja Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian setinggi-tingginya menuju swasembada. Ini penting dicermati, karena Menteri Pertanian dan Sekjen Kementerian Pertaniannya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Terbayang, bagaimana galau nya bila orang nomor 1 dan orang nomor 2 di sebuah Kementerian, terseret ke dalam kasus korupsi. Namun, apa hendak dikata, potret Kementerian Pertanian dibawah nakhkoda Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian) dan Kasdi Subagiono (Sekjen Kementerian Pertanian), telah menorehkan catatan buruk bagi perjalanan pembangunan pertanian di negeri ini.

Catatan kritisnya adalah apakah kita akan mampu menggenjot produksi dengan angka yang cukup tinggi, bila Aparat Sipil Negara (ASN) nya tengah galau karena pimpinannya (orang nomor 1 dan orang nomor 2) terjerat soal pemerasan dan korupsi ?
Untung saja Presiden Jokowi mengambil langkah simpatik.
Diawali dengan mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo sebagai Plt. Menteri Pertanian, kemudian menetapkan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian definitif. Presiden tahu persis, ke dua orang ini bakal mampu membawa kembali Kementerian Pertanian ke jalan yang lurus. Artinya, untuk menjadi pejabat Eselon 1 dan 2, tidak perlu lagi harus dibeli dengan cuan puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah.

Tapi yang namanya pejabat di Kementerian Pertanian, dipilih berdasarkan kinerja yang dilakukannya. Ukuran klasik PDLT (Prestasi, Dedikasu, Loyalitas dan Tidak Tercela), tampaknya masih relevan untuk dijadikan salah satu ukurannya. Pejabat identik dengan PDLT. Salah besar, kalau penentuan pejabat berdasar ketebelece. Apalagi dibeli dengan harga yang cukup mahal.

Kebijakan Plt. Menteri Pertanian yang langsung meminta para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian membaca ulang dan menanda-tangani Pakta Integritas baru dan penegasan Menteri Pertanian untuk melupakan masa lalu, sepertinya dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit mental yang selama ini merasuk dalam sanubari para ASN di Kementerian Pertanian.

Dengan pengalaman selama 5 tahun jadi Menteri Pertanian dalam Kabinet periode pertama Pemerintahan Jokowi, Amran Sulaiman pahak betul apa yang pertama kali harus ditempuh dalam mengisi sisa waktu sekutar 1 tahun ke depan. Pengalaman dan harapan mewujudkan Swasembada PAJALE (Padi, Jagung dan Kedeke), kini diterjemahkan lewat langkah menggenjot produksi dan produktivitas setinggi-tingginya.

Itu sebabnya, Pemerintah telah menargetkan produksi beras tahun 2024 sebesar 37,65 juta ton beras. Target ini merupakan lompatan spektakuler dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada tahun lalu kita hanya mampu mencapai produksi beras sekitar 32 juta ton, maka tahun depan harus nsik sekitar 5,5 juta ton beras. Padahal, berdasarkan pengalaman, kita hanya mampu meningkatkan produksi beras sekitar 2-3 juta tion beras.

Akibatnya wajar, bila kemudian ada kalangan yang meragukan target Pemerintah yang dinilai sangat ambisius dan tidak menapak realitas tersebut dapat diraih. Di benak mereka, target sebesar itu identik dengan hasrat untuk mengecat langit atau ingin menangksp bayangan diri sendiri yang entah kapan terwujud. Akan tetapi, kita percaya diujung lorong gelap masih ada seberkas cahaya.

Sebagai bangsa pejuang, nemang kita harus optimis. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Peluang selalu terbentang lebar. Tinggal sampai sejauh mana kita mampu memanfaatkan kesempatan yang ada menjadi fakta kehidupan yang sesungguhnya. Target 37,65 juta ton beras, hanya dapat kita rsih melalui 2 kali musim tanam, yakni Oktober-Maret 2024 dan April-September 2024.

Ini berarti, kita harus benar-benar konsentrasi terhadap berbagai faktor guna menggenjot produksi setinggi-tingginya. Pertama, yang cukup penting adalah dukungan politik anggaran, baik APBN maupun APBD. Tanpa anggaran yang layak, omong kosong kita bakal mampu meningkatkan produksi dan produktivitas. Disinilah Menteri Pertanian mesti mampu meyakinkan bendahara negara dan Presiden terkait semangat menggenjot produksi beras.

Kita percaya Menteri Pertanian akan mampu meyakinkan Presiden untuk memberi topangzn anggaran yang dibutuhkan. Kedua, tentu saja terkait dengan pentingnya benih/bibit yang bersertifikat, penggunaan pupuk berimbang, pemberantasan hama dan penyakit tanaman yang tepat, pengairan yang sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja adanya dukungan Penyuluhan Pertanian yang berkualitas.

Ketiga, perlu ditempuh pendekatan sinergi dan kolaborasi dengan penemuan teknologi budidaya modern dan inovatif. Menggenjot produksi, saat ini tidak mungkin terwujud, jika hanya digarap oleh Kementerian Pertanian saja. Butuh kerja-sama dengan Kementerian/Lembaga lain, Dunia Usaha, Kalangan Akademisi, Komunitas dan Media. Semua komponen bangsa harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menggapai target yang ditetapkan.

Demikian, sedikit catatan soal pentingnya beras dalam kehidupan masyarakat di negeri ini. Beras harus selalu ada. Beras tidak boleh lenyap dari kehidupan. Sekalinya beras tidak ada, boleh jadi tragedi kehidupan bisa terjadi. Dengan kata laib, jika produksi dalam negeri kurang, solusinya ya impor. Lebih baik impor beras ketimbang Pemerintahan harus bubar jalan.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).