“HIPNOTIS BERAS”

“HIPNOTIS BERAS”

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Selain divonis sebagai komoditas politis dan strategis, beras juga pantas disebut sebagai komoditas pangan yang mampu menghipnotis bangsa kita dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini menarik untuk dicermati, karena kalau saja suasana seperti ini dibiarkan berlarut-larut, boleh jadi akan tampil menjadi masalah, yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh di masa depan.

Soal ketergantungan sebagian besar masyarakat terhadap beras sebagai kebutuhan pokok bahan pangan karbohidrat, dalam beberapa tahun belakangan ini, semakin terasa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pandangan beras harus selalu tersedia sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau, tampak benar adanya, ketika produksi beras dalam negeri turun dan harganya melejit tinggi.

Lebih gawat lagi, manakala kebutuhan beras dalam negeri semakin membengkak. Laju pertumbuhan pe duduk yang tetap tinggi, menuntut tambahan produksi beras untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Ironis nya, di saat bangsa ini membutuhkan beras, ternyata luas tanam padi semakin menurun, dikarenakan oleh berbagai alasan.

Salah satunya, karena dalam satu dekade terakhir ini, telah berlangsung alih fungsi lahan sawah ke non sawah, secara membabi-buta, khususnya yang terjadi di daerah sentra produksi padi. Penggerusan lahan sawah atau lahan pertanian produktif untuk pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan bandara internasional dan pembangunan pelabuhan berkelas dunia, tidak bisa dihindari.

Begitu pun dengan pembangunan jalan bebas hambatan (tol) yang begitu gencar selama ini, pembangunan tiang penyangga kereta apu cepat Bandung-Jakarta, pembangunan daerah kawasan industri, pembangunan kawasan perumahan/pemukiman karena tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat, membuat banyak lahan sawah yang terpaksa beralih fungsi.

Menyedihkannya, kebijakan Pemerintah melaksanakan program pencetakan sawah, terekam jauh dari keberhasilan yang ditargetkan. Di banyak lokasi, program pencetakan sawah banyak yang gagal. Anehnya, ada program pencetakan sawah dilakukan di lokasi yang tidak ada irigasinya. Terbayang, tatkala ada musim kemarau panjang, dari mana sawah itu mendapatkan air.

Cukup disesalkan juga terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan seperti yang telah diatur dalam regulasi sekelas Undang Undang atau pun Peraturan Daerah. Kita sendiri, sebetulnya telah memiliki UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kita juga telah memiliki Peraturan Menteri ATR soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Catatan kritisnya, mengapa seabreg regulasi yang kita miliki ini, seperti tak bermakna apa-apa dalam melakukan pengaturan dan pengendalian atas alih fungsi lahan di lapangan ? Lalu, muuncul pertanyaan ada apa dengan Pemerintahan yang kini tengah manggung guna mengemban amanah rakyat ? Kapan Negara hadir di tengah kesedihan masyarakat yang sawahnya disulap jadi jalan tol ?

Atas gambaran seperti ini, apa yang dapat kita simpulkan ? Jawabannya, tentu bisa macam-macam, tergantung dari sisi mana dirinya berada. Jawaban logisnya : produksi beras yang dihasilkan para petani padi di dalam negeri akan turun. Inilah yang tengah kita alami sekarang. Akibatnya, kran impor beras yang selama ini ditutup rapat, kini terpaksa harus dibuka lebar-lebar.

Impor beras pun, saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan ada yang menyebut impor beras dinilai sebagai “dewa penolong” bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tanpa impor, dalam jangka pendek, omong kosong Pemerintah akan dapat memenuhi kebutuhan beras dari dalam negeri. Masalahnya jadi serius bila negara produsen beras dunia menutup kran ekspor beras mereka.

Langkah Pemerintah untuk meragamkan pola makan masyarakat sendiri, sebetulnya telah digarap sejak lama. Para penentu kebijakan pembangunan pangan negeri ini, tahu persis ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan karbohidrat, yaitu beras bukanlah hal yang cukup baik. Terlebih bila terhipnotis beras sebagai penyambung nyawa kehidupan.

Namun begitu, kita juga maklum, sekalipun Pemerintah telah mengkampanyekan program diversifikasi pangan cukup lama, hasil nya belum seperti yang diharapkan. Yang agak menggelikan adalah muncul nya kebijakan dan program Pemerintah yang sifatnya “tojai’ah”. Di satu pihak, Pemerintah ingin mengurangi konsumsi masyarakat terhadap beras, tapi di sisi lain ada juga program yang memaksa masyarakat untuk makan nasi.

Program Bantuan Pangan beras bagi 22 juta rumah tangga penerima manfaat yang menerima beras sebesar 10 kg per bulan, jelas menunjukkan program ini meminta masyarakat untuk mengkonsumsi nasi. Padahal, kalau kita taat asas pada semangat meragamkan pola makan, maka pangan yang diberikan, tentu bukan hanya beras, tapi diragamkan dengan jenis bahan pangan lain seperti jagung, singkong, hanjeli dan lain-lain. Namanya juga bantuan pangan. Ingat, pangan tidak sama dengan beras.

Apa yang Pemerintah lakukan sekarang terkait dengan program bantuan pangan ini, boleh jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di era Orde Baru. Saat itu Pemerintah menggelindingkan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN). Program ini, jelas meminta masyarakat untuk bersama-sama secara nasional mengkonsumsi nasi. Termasuk bagi mereka yang kesehariannya biasa makan jagung, singkong, sagu dan pangan lokal lainnya.

Akhirnya perlu disampaikan, beras betul-betul telah menghipnotis bangsa ini untuk bergantung kepadanya. Bukan hanya kebijakan dan program yang dihipnotis, namun segenap komponen bangsa pun terekam menghadapi hal yang sama. Ini yang tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Kita percaya Pemerintah memiliki jurus ampuh untuk membebaskan bangsa ini dari hipnotis beras.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).