HILANGNYA SIMPUL KOORDINASI KETAHANAN PANGAN

HILANGNYA SIMPUL KOORDINASI KETAHANAN PANGAN

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Persoalan besar yang kita hadapi dalam pembangunan pangan sekarang adalah melemahnya simpul koordinasi pangan antar Kementerian/Lembaga dan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Salah satu penyebab utamanya, karena Pemerintah membubarkan Dewan Ketahanan Pangan, tanpa menyiapkan penggantinya yang setara.

Kita sendiri tidak tahu dengan pasti, mengapa Pemerintah membubarkan Dewan Ketahanan Pangan. Padahal, kelembagaan pangan yang lahir di era Presiden Megawati Soekarnoputeri ini, nyata-nyata mampu menghangatkan dan menggairahkan pembangunan pangan di negara kita. Dewan Ketahanan Pangan inilah yang jadi perekat dan simpul koordibasi pangan.

Setelah Dewan Ketahanan Pangan dibubarkan, kemudian lahir Perpres tentang Badan Pangan Nasional, ternyata simpul koordinasi pembangunan pangan tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Tidak dibentuknya Badan Pangan Daerah, membuat koordinasi pembangunan pangan antara Pusat dan Daerah, benar-benar mendapat kendala yang rumit.

Kerinduan terhadap Dewan Ketahanan Pangan bakal terasa ketika tibanya Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober. Saat itulah, kita rasakan getaran pembangunan pangan terasa, mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah. Sekalipun ada diantara mereka yang tidak menyukai pangan, namun Kepala Daerah selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, dituntut secara moral untuk menghangatkannya.

Itu sebabnya, tatkala puncak Hari Pangan Sedunia dilaksanakan, biasanya banyak Kepala Daerah atau yang mewakilinya hadir beramai-ramai mengunjungi tempat yang telah ditentukan. Saat itu pula, kita dapat mendengar sambutan Presiden atau Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan catatan penting atas perkembangan ketahanan pangan yang tercipta di negeri ini.

Sayang, dengan dibubarkannya Dewan Ketahanan Pangan, kehangatan dan kegairahan semacam itu, tidak terjadi lagi. Peringatan Hari Pangan Sedunia pun berlangsung seolah tanpa kehangatan dan kegairahan. Bahkan muncul kesan, penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia, hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Memilukan sekali !

Di saat produksi beras turun dengan angka cukup signifikan, sehingga melahirkan “darurat beras”, mestinya Pemerintah mampu menjadikan peringatan Hari Pangan Sedunia 2024, sebagai ajang introspeksi, mengapa produksi beras harus menurun cukup tinggi ? Apakah disebabkan oleh iklim ekstrim atau karena lemahnya tata kelola sebagai dampak tidak berjalannya koordinasi ?

Jawabannya jelas : ya karena adanya iklim ekstrim dan lemahnya simpul koordinasi ! Atas hal demikian, mestinya Pemerintah segera bergerak mencarikan solusinya. Ada apa sebetul nya dengan koordinasi ? Benarkah koordinasi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi tidak berjalan, karena tidak adanya lagi lembaga pangan yang mampu merajutnya ?

Badan Pangan Nasional sendiri, sepertinya cukup kesulitan untuk menampilkan diri sebagai lembaga pangan tingkat nasional yang cukup piawai dalam merajut simpul koordinasi, baik antar Kementerian/Lembaga, mau pun antara Pusat dan Daerah. Badan Pangan Nasional, memang kalah keren bila dibandingkan dengan Dewan Ketahanan Pangan.

Dengan 11 fungsi yang diemban Badan Pangan Nasional seperti disuratkan dalam Perpres No.66/2021, jelas terekam betapa rumit dan kompleksnya fungsi-fungsi itu diwujudkan. Terlebih bila dituntut untuk melaksanakan koordinasi antara Pusat dengan Daerah. Salah satu kandicapnya, karena di daerah, memang tidak dibentuk Badan Pangan Daerah.

Satu hal yang membuat dinamika pembangunan pangan terkesan “melempem”, karena soal dukungan anggaran yang tersedia. Ketika Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, didaulat menjadi Ketua Dewan Ketahanan Pangan di tingkatannya masing-masing, maka bagi daerah tidak ada kesulitan untuk menganggarkannya dalam APBD.

Dengan adanya anggaran yang memadai, maka dinamika pembangunan pangan pun berjalan cukup meriah. Ditambah dengan dukungan APBN lewat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, yang mampu menggerakkan stake-holders pembangunan pangan di lapangan. Saat itulah “lumbung pangan” mulai tumbuh dan berkembang.

Tapi, sangat disesalkan, dengan bubarnya Dewan Ketahanan Pangan dan hadirnya Badan Pangan Nasional, perkembangan pembangunan pangan banyak mengalami kemunduran. Karisma Badan Pangan Nasional jauh kalah pamor dibanding Dewan Ketahanan Pangan, dalam mendukung anggaran di daerah untuk pembangunan pangan.

Apa yang dijelaskan diatas terbukti dengan peringatan Hari Pangan Sedunia 2024, yang nyata-nyata kehilangan geliatnya. Banyak Kabupaten/Kota yang tidak menyiapkan anggaran untuk kegiatan Hari Pangan Sedunia. Akibatnya, Hari Pangan Sedunia pun terekam adem ayem, padahal tema yang ditetapkan Badan Pangan Dunia, tentang Hak Atas Pangan, benar-benar senafas dengan yang diinginkan.

Hari Pangan Sedunia 2024, tinggal beberapa hari menjemput warga dunia. Kita percaya, adem ayemnya peringatan Hari Pangan Sedunia kali ini, bukan disebabkan oleh ketidak-pedulian Pemerintah terhadap makna Hari Pangan, namun bisa saja disebabkan oleh hal-hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Yang pasti, urusan pangan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).