HIKMAH DIBALIK BANTUAN LANGSUNG BERAS

HIKMAH DIBALIK BANTUAN LANGSUNG BERAS

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Bantuan Pangan dalam bentuk beras, dan diberikan langsung kepada para penerima manfaat, dianggap sebagai terobosan cerdas yang ditempuh Pemerintah dalam membantu masyarakat berpendapatan rendah mengurangi beban kehidupannya. Beras 10 kilogram yang diberikan setiap bulan kepada sekitar 21,35 juta rumah tangga, mengisyaratkan keberpihakan Pemerintah terhadap golongan masyarakat yang kurang beruntung dalam melakoni pembangunan.

Bayangkan, jika tidak ada bantuan langsung beras, bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, padahal harga beras di pasar terekam melejit naik secara ugal-ugalan ? Pemerintah pun tampak seperti yang tak berdaya menghadapinya. Masalahnya akan semakin rumit, ketika perekonomian nasional masih terpuruk sebagai dampak Covid 19, maka otomatis daya beli masyarakat semakin melemah.

Bantuan langsung beras, jelas merupakan “dewa penolong” bagi para penerima manfaat, yang selama ini digolongkan ke dalam masyarakat berpendapatan rendah atau rentan miskin. Harapan mereka agar negara hadir ditengah kesusahan mereka, kini sedikit terjawab dengan adanya bantuan langsung beras. Tinggal sekarang, bagaimana Pemerintah mampu merancang kebijakan agar mereka dapat mekepas ketergantungan nya kepada bantuan langsung ini.

Melahirkan kebijakan yang mampu membebaskan masyarakat berpendapatan rendah dari ketergantungannya terhadap bantuan langsung, bukanlah hal yang cukup mudah untuk ditempuh. Salah satu alasannya, karena mereka telah terjebak dalam perangkap kemiskinan, yang sangat susah diputus lingkarannya. Mereka telah terjerat lingkaran setan kemiskinan yang tidak berujung pangkal.

Perang melawan kemiskinan mereka, telah dilakukan sejah puluhan tahun lalu. Sejak Indonesia Merdeka 78 tahun silam hingga kini, hampir tiada henti-hentinya Pemerintah selalu mengumandangkan perlunya kemiskinan dihapuskan. Bangsa ini tetap komit dan sepakat, kemiskinan merupakan borok pembangunan yang dalam tempo sesingkat-singkat nya, perlu diberantas tanpa pandang bulu.

Anehnya, seiring dengan gencarnya upaya Pemerintah memerangi kemiskinan, ternyata jumlah orang miskin, terekan masih cukup tinggi. Mereka umumnya ada di pelosok-pelosok perdesaan, di pesisir-pesisir pantai, di pinggiran hutan, bahkan di emper-emper toko perkotaan pun bisa kita saksikan keberadaan dan kehadiran nya. Mereka ada disekitar kita. Mereka hidup sengsara. Dan mereka pun pantas disebut sebagai korban pembangunan.

Jujur, perlu kita sadari. Secara akal sehat, pembangunan yang kita lakoni selama ini, tidak harus menelan korban. Pembangunan, mestinya mampu memberi berkah kehidupan bagi semua anak bangsa. Kalau sekarang, kita masih saksikan adanya jurang kehidupan yang menganga lebar antara mereka yang diuntungkan dengan yang dirugikan oleh pembangunan, maka perlu dipertanyakan, mengapa hak ini sampai terjadi ?

Ada apa dengan pembangunan di negeri ini ? Apakah strategi yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat ? Benarkah strategi pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi, malah melahirkan ketidsk-merataan yang semakin nyata ? Lalu, mengapa hasil pertumbuhan yang mestinya dikucurkan merata kepada seluruh bangsa, sulit untuk diwujudkan ?

Kucuran ke bawah (tricle down effect) pun hampir mustahil terwujud. Kalau pun ada, hanya sekedar tetesan kecil saja yang sampai di masyarakat. Yang banyak terjadi adalah muncrat ke atas (trucle up effect). Kue pembangunan yang terbentuk, ujung-ujungnya menjadi bancakan sebagian kecil warga bangsa, terutana mereka yang memiliki akses ke pusat kekuasaan.
Sekurang-kurangnya tercatat beberapa orang Menteri yang terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK. Puluhan Gubernur dijebloskan ke dalam Hotel Pordeo. Ratusan Bupati/Walikota diciduk KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Belum lagi kalangan Wakil Rakyat, baik anggota DPD, DPR dan DPRD. Bahkan tidak sedikit Aparat Penegak Hukum pun yang terlibat dalam urusan korupsi, gratifikasi, pemerasan dan lain sebagainya.

Lengkaplah sudah. Kue pembangunan yang teorinya diberikan kepada rakyat secara merara, dalam kenyataannya ‘dicuri’ oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Apa jadinya, jika kondisi seperti ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Akibatnya wajar, jika jurang kehidupan semakin melebar, antara mereka yang disebut sebagai penikmat pembangunan dengan mereka yang dikatakan selaku korban pembangunan.

Kebijakan bantuan langsung beras kepada penerima manfaat merupakan upaya nyata Pemerintah untuk memutus perilaku oknum ysng doyan memanfaatkan kesempatan diatas kesempitan. Sekalipun telah diingatkan berkali-kali, masih saja ada Menteri yang berani “menyunat” hak orang miskin. Ini sungguh memaluksn. Sosok Menteri yang mestinya jadi panutan, malah berujung menjadi pesakitan di dalam bui.

Langkah Pemerintah memberi bantuan langsung beras kepada masyarakat berpendapatan rendah dan rentas miskin ini, sebaiknya terus dilanjutkan dan tidak hanya ditempuh menjelang pesta demokrasi semata. Bantuan langsung beras selalu ditunggu oleh para penerima manfaat. Oleh karenanya, kepada pelaksana program ini, kita berharap agar mereka mampu menggarapnya secara profesional dan bertanggungjawab.

Namun begitu, seirama dengan kebijakan bantuan langsung beras ini, kita pun ditantang untuk dapat melahirkan kebijakan yang menyentuh langsung kepada akar masalah kemiskinan yang hingga kini, masih jadi momok pembangunan. Menggunting perangkap kemiskinan yang tidak berujung pangkal, menjadi tantangan yang perlu dijawab secepatnya. Kita harus berani melakukannya.

Akhirnya penting disampaikan, betapa banyak hikmah yang dapat dipetik sehubungan dengan adanya kebijakan bantuan langsung beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berbagai hal yang telah dipaparkan diatas, digarapkan mampu dijadikan bahan pemikiran ke depan, bagaimana langkah terbaik untuk menjawab akar masalah kemiskinan di negeri ini. Ya, kita tunggu perkembangannya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).