HARI TERAKHIR SENSUS PERTANIAN 2023

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Sesuai agenda yang ada, 31 Juli 2023 adalah hari terakhir penyelenggaraan Sensus Pertanian 2023. Selama dua bulan, Sensus Pertanian yang ke 7 ini digelar di seluruh Tanah Merdeka. Walau dalam pelaksanaannya terasa adem ayem, namun jika dilihat dari kepentingannya, Sensus Pertanian 2023 merupakan basis data utama dalam perumusan kebijakan Pembangunan Pertanian ke arah yang semakin berkualitas.

Pemberitaan Sensus Pertanian 2023, benar-benar kalah hangat jika dibandingkan dengan ramainya Lembaga Survey mengumumkan Calon Presiden. Nama Ganjar, Prabowo, dan Anis terbukti lebih banyak dibincangkan ketimbang dengan pelaksanaan Sensus Pertanian. Secara faktual harus diakui, Sensus Pertanian 2023, kurang memberi kemeriahan dalam perjalanan pembangunan yang kita lakoni.

Sensus Pertanian sendiri disepakati dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Ketika Sensus Pertanian dilaksanakan pertama kali tahun 1963, tentu ada alasan penting yang dapat diargumentasikan, mengapa harus diselenggarakan 10 tahun sekali ? Mengapa tidak dirancang 9 tahun atau 5 tahun sekali ? 1963 adalah waktu 60 tahun lalu. Indonesia semdiri baru 18 tahun merdeka.

Belum banyak perubahan yang ada. Kita masih sibuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai tantangan yang menghadangnya. Lalu, apakah dalam suasana kekinian tenggang waktu 10 tahun itu masih relevan ? Atau seiring dengan dinamika perubahan, 10 tahun itu waktu yang terlalu lama, sehingga banyak pihak mengusulkan, mengapa tidak 5 tahun sekali saja ?

Pertanyaan yang disampaikan diatas, rasanya perlu untuk didalami lebih lanjut. Dalam sambutan pembukaan Sensus Pertanian 2023 kemarin, Presiden Jokowi juga mempersoalkan, apakah kurun waktu 10 tahun masih dianggap tepat untuk mengumpulkan data terbaru, padahal perubahan tengah berlangsung dengan cepat.

Logikanya memang begitu. Kita tidak mungkin akan melawan perubahan. Kita harus selalu menyatu dengan perubahan yang tengah berlangsung. Jadikan perubahan sebagai bagian utama dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kalau kita ingin berpacu dengan perubahan, maka data yang dimiliki, tidak boleh lagi kalah cepat dengan perubahan itu.

Berpacu dengan waktu guna menjawab perubahan adalah kebutuhan mendesak yang penting kita persiapkan. Kita tidak boleh lagi terlena oleh perjalanan masa lalu. Betul, waktu 10 tahun merupakan tenggang waktu yang terlampau lama. Di sisi lain, khususnya dengan mempertimbangkan kurun waktu masa kepemimpinan Presiden dan Kepala Daerah yang 5 tahunan, mestinya data dasar pertanian pun penting diskenariokan selama 5 tahunan.

Artinya, Sensus Pertanian perlu digarap menjelang selesainya kepemimpinan Kepala Negara dan Kepala Daerah yang 5 tahunan itu sendiri. Ini penting, agar Kepala Negara dan Kepala Daerah yang baru akan mampu menhalankan Visi dan Misinya, dilandasi oleh data terbaru. Pemimpin bamgsa ke depan, dalam merancang kebijakan dan program pembangunan, mesti berbasis data yang akurat.

Atas pemikiran yang demikian, kalau Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan tahun 2024 dan Sensus Pertanian kita lakukan tahun 2023, hal ini sebetulnya telah sejalan dengan pola pikir yang diutarakan diatas. Tinggal sekarang, bagaimana kita berpikir agar pelaksanaan Sensus Pertanian, betul-betul satu nafas dengan pelaksanaan Pemilihan Umum.

Ini memberi pengertian, Kepala Negara dan Kepala Daerah terpilih akan dapat menggunakan data pertanian terbaru dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Jadi, kita tidak akan mendengar lagi, atau ada tudingan data yang digunakan sudah kedaluarsa. Atau sering disebut data yang sudah “out of date”. Namun, data yang digunakan betul-betul sebuah data terkini dengan keakuratan terpercaya.

Menghadapi perubahan yang sangat cepat, apalagi kita ingin memberi sumbangsih sangat berharga bagi Ibu Pertiwi atas perayaan 100 tahun Imdonesia Merdeka tahun 2045, masalah data ini menjadi sangat penting dan strategis. Persoalannya, tentu menjadi serius, manakala disepakati, salah satu karya bangsa yang akan diberikan adalah menjadikan Indonesia sebagai salah satu Lumbung Pangan Dunia.

Sebagai bangsa yang memiliki potensi dan kapasitas sumber daya pertanian jempolan, mestinya kita cukup optimis guna menggapai harapan diatas. Menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pamgan Dunia 2045, bulanlah hal yang mengada-ada. Yang jadi problem adalah apakah kita memiliki kualitas data yang cukup untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan nya ?

Inilah tantangan ke depan yang butuh pengelolaan secara lebih berkualitas. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelenggara Sensus Pertanian, dituntut untuk dapat melahirkan beragam terobosan cerdas dalam menyiapkan penyelenggaraannya. Berbagai titik lemah selama 7 kali bangsa ini menggelar Sensus Pertanian, penting dirubah menjadi titik kuat yang diharapkan.

Sinergi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam perumusan materi yang akan ditanyakan kepada responden, perlu ditingkatkan kualitasnya. Jadikan Sensus Pertanian sebagai program bersama diantara segenap komponen bangsa. Hilangkan pemikiran Sensus Pertanian merupakan program hanya sekedar menggugurkan kewajiban.

Hari ini, Sensus Pertanian 2023 akan berakhir. Hasil sementara tentu saja sudah diperoleh. Banyak hal penting yang patut ditindak-lanjuti. Kita ingin data yang diperoleh akan diolah secara proporsional dan profesional, sehigga mampu menjawab tantangan pembangunan secara akurat. Mari kita cermati bersama bagaimana kelanjutannya

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).