HARI PANGAN SEDUNIA 2024 YANG “SUNYI-SENYAP”

HARI PANGAN SEDUNIA 2024 YANG “SUNYI-SENYAP”

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Sunyi senyap artinya tidak ada suara atau kegiatan, sepi, lengang, dan tidak ramai. Beberapa suasana sunyi-senyap antara lain, tidak ada suara atau bunyi sedikit pun, tidak ada kegiatan, tidak terdengar suara apa-apa, tidak berkata-kata, diam, dan tidak diperbincangkan lagi. Begitulah hakekat dan makna dari kata sunyi-senyap. Sebuah suasana yang menggambarkan ketenangan.

Lalu, bagaimana kaitannya dengan Hari Pangan Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 16 Oktober ? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan kita ulas bersama dalam tulisan kali ini. Apakah benar bagi bangsa kita, peringatan Hari Pangan Sedunia 2024 kalah pamor dibanding dengan bakal lengsernya Presiden Jokowi dan dilantiknya Presiden Terpilih Prabowo tanggsl 20 Oktober 2024 ?

Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Menjelang bubarnya Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi, dapat dipastikan para anggota Kabinetnya, lebih senang menyiapkan diri untuk angkut-angkut barang dari kantornya, dari pada ngurusin peringatan Hari Pangan Sedunia 2024. Atau, boleh jadi ada juga yang memilih untuk kasak-kusuk agar bisa masuk lagi dalam jajaran Kabinetnya Prabowo.

Akibatnya wajar, jika gaung Hari Pangan Sedunia 2024 menjadi sunyi-senyap. Hari Pangan Sedunia kali ini, dengan tema Hak Atas Pangan, sepertinya kurang menggugah Pemerintah, baik di Pusat atau Daerah, untuk menterjemahkannya ke dalam langkah nyata di lapangan. Padahal, hak atas pangan merupakan hal yang cukup strategis dalam pembangunan pangan.

Namun begitu, di sisi lain ada juga yang berpandangan, sunyi-senyapnya sambutan terhadap peringatan Hari Pangan Sedunia, salah satunya disebabkan oleh tidak adanya lagi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang dibubarkan Presiden Jokowi beberapa tahun lalu. Ironisnya, DKP dibubarkan, namun tidak disiapkan lembaga penggantinya.

Ini menarik untuk dibincangkan, karena DKP inilah yang menjadi simpul koordinasi pembangunan pangan di lapangan. Kehadiran dan keberadaan DKP, betul-betul mampu menjadi “prime mover” pembangunan pangan. DKP mampu menggeliatkan para pemangku kepentingan sektor pangan untuk menampilkan program dan kegiatan yang menggerakan masyarakat.

DKP yang di tingkat nasional diketuai langsung oleh Presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian dan di Daerah langsung diketuai oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, benar-benar mampu tampil menjadi lembaga ad hok non struktural yang bergengsi dan langsung menukik terhadap kebutuhan rakyat. Simpul koordinasi berjalan dan dinamika pembangunan pangan pun betul-betul terasakan.

Sekedar mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah membubarkan 10 lembaga yang dinilai tidak efektif. Pembubaran ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020. Perpres pembubaran lembaga/badan ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 November 2020 dan langsung diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Dengan dibubarkan 10 lembaga/badan ini, semua peraturan yang berhubungan dengan 10 lembaga/badan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu lembaga/badan yang dibubarkan adalah Dewan Ketahanan Pangan. Sejak itu, di negara kita tidak ada lagi Dewan Ketahanan Pangan, yang selama ini menjadi perekat dan simpul koordinasi pembangunan pangan.

Badan Pangan Nasional yang lahir lewat Perpres No.66/2021, ternyata tidak mampu menandingi keberadaan Dewan Ketahanan Pangan dalam membangun simpul koordinasi pembangunan pangan yang lebih berkualitas. Dengan tidak adanya Badan Pangan Daerah, simpul koordinasi tidak optimal jika mengandalkan kepada Dinas yang menangani urusan ketahanan pangan di daerah.
Badan Pangan Nasional terlihat lebih banyak mengurus dirinya sendiri, ketimbang berusaha mencari terobosan cerdas dalam pembangunan pangan. Dengan anggaran yang ala kadarnya, omong kosong Badan Pangan Nasional akan mampu menjalankan 11 fungsi yang diamanatkan lewat Perpres No.66/2021 diatas. Yang bisa ditempuh hanya sekedar menggugurkan kewajiban.

Pada jamannya, Hari Pangan Sedunia dianggap sebagai puncak dari pembangunan ketahanan pangan yang digarap secara sinergi dan kolaborasi diantara para pemangku kepentingan sektor pangan. Berbagai program dan kegiatan yang melibatkan para pihak digelar saat puncak peringatan itu. Pemerintah mengundang para Kepala Daerah yang sukses membangun ketahanan pangan.

Kemeriahan antara Aparat Pemerintah dengan pemangku kepentingan sektor pangan, tampak tercermin dari program yang dilakukan. Hari Pangan Sedunia tidak sunyi-senyap, tapi penuh dengan semangat dan pelibatan banyak pihak untuk menghangatkannya. Semua itu terjadi, karena di benaknya tertanam spirit, urusan pangan menyangkut mati dan hidupnya suatu bangsa.

Atas gambaran seperti itu, dapat disimpulkan, penggerak utama menggeluatnya kegiatan pembangunan pangan, lebih disebabkan oleh adanya lembaga ad hok non struktural sekelas Dewan Ketahanan Pangan. Catatan pentingnya, apa tidak mungkin dalam suasana kekinian DKP perlu dihidupkan kembali ? Jika tidak, lembaga apa yang mampu menbuat pembangunsn pangan jadi semarak dan menggeliat ?

Kerinduan akan hadirnya lagi Dewan Ketahanan Pangan, sering terlontar dari mereka yang pernah merasakan bagaimana lembaga ad hok ini mampu menggerakan pembangunan ketahanan pangan di daerah. Banyak pihak berpandangan, bila DKP masih ada, pasti peringatan Hari Pangan Sedunia bakal hangat dan meriah. Apakah sosok Prabowo Subianto akan mampu mewujudkannya ? Ya, kita lihat perkembangannya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).