HARGA BERAS TINGGI, KASIHAN PETANI

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya untuk menciptakan harga beras yang wajar, kelihatan nya masih belum terwujud. Menjelang beberapa hari jelang Lebaran, harga beras terpantau masih relatif tinggi. Presiden sendiri mengakuinya, setelah Beliau memantau secara langsung perkembangan harga beras ke pasar-pasar.

Bahkan Kepala Badan Pangan Nasional menyatakan hal itu terjadi karena Badan Pangan Nasional menaikan Harga Pembelian Gabah dan Beras lewat Perbadan No. 6 Tahun 2023. HPP Gabah dan Beras dinaikan sekirar 20 %. Selain itu Harga Eceran Tertinggi Beras pun dinaikan sesuai Zona yang ada. Pertanyaannya, mengapa harga beras yang wajar belum dapat diwujudkan dalam kehidupan keseharian ?

Selain ditetapkan sebagai komoditas politis dan strategis, beras juga terkesan sebagai komoditas yang penuh dengan misteri. Banyak dalil ekonomi yang menyimpang dari apa yang diteorikan. Soal produksi beras yang melimpah bahkan surplus misalnya, bangsa ini malah menempuh kebijakan impor beras. Bukankah logika yang benar, kita melakukan impor karena produksi beras berkurang atau defisit.

Perhitungan harga beras, memang tidak boleh terlepas kaitannya dengan penetapan harga gabah. Harga Beras dan Harga Gabah dihitung berdasarkan pendalaman terhadap biaya produksi usahatani padi. Jaman Orde Baru, Pemerintah menggunakan Rumus Tani untuk menetapkan Harga Dasar dan Harga Atap. Apakah hal yang sama dipakai pula untuk menghitung HPP Gabah dan Beras saat ini ?

Tentu kita percaya, menentukan kenaikan HPP Gabah dan Beras sebesar 20 %, bukanlah angka yang dibuat tanpa alasan. Pemerintah sendiri, pasti ingin melahirkan angka kenaikan yang berkeadilan. Naiknya HPP Gabah dan Beras, jangan sampai merugikan petani, pedagang dan konsumen. Semuanya harus terukur dan melahirkan suasana “everybody happy”.

Namun begitu, penting disadari, jika tidak sesegera mungkin harga beras tidak diturunkan untuk menciptakan harga beras yang wajar, maka yang bakal menjadi korban adalah para petani padi berlahan sempit. Sekarang ini, petani selain produsen padi juga tercatat sebagai net konsumer. Pada waktu-waktu tertentu, petani juga akan membeli beras di pasar untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Hal ini terjadi karena dalam kehidupan petani, yang namanya “budaya lumbung” terlihat sudah memudar dalam kehidupannya. Petani tidak lagi tertarik untuk menyisihkan sebagian hasil panenan nya untuk disimpan dalam lumbung padi. Petani lebih senang menjual hasil panenan nya dengan cara “cash and carry”. Kebutuhan mendapat penghasilan dalam bentuk uang, lebih penting ketimbang melestarikan budaya lumbung.

Penting juga kita catat, tetap bertenggernya harga beras pada angka yang cukup tinggi, yang diuntungkan adalah para pedagang. Mereka inilah yang mendapat manfaat utama dari kenaikan harga beras. Sedangkan para petaninya sendiri tampak menggigit jari karena tidak dapat lagi merasakan keuntungan dari usahatani padi yang digarapnya dalam waktu 3 bulan lebih.

Petani padi kita, umumnya akan menjual hasil panennya dalam bentuk gabah kering panen. Petani belum memiliki kemampuan untuk mengolah gabah menjadi beras. Akibatnya, para petani tidak dapat merasakan nilai tambah ekonomi dari perubahan gabah menjadi beras. Padahal, sudah sejak puluhan tahun lalu, diusulkan kepada Pemerintah untuk merubah status petani, dari Petani Gabah menjadi Petani Beras.

Melahirkan Petani Beras, bukanlah hal yang sulit untuk ditempuh. Dengan hanya memberi bantuan mesin penggilingan padi skala mini, yang pengelolaannya digarap oleh Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Pertanian, maka petani akan mendapatkan keuntungan dari peruvahan gabah menjadi beras itu. Sayang, langkah ini tidak pernah dilakukan secara serius, sehingga para pengusaha penggilingan, bandar dan tengkulak itulah penikmat nilai tambah ekonomi dari agribisnis perberasan.

Para petani cukup dininabobokan dengan menjual hasil panen nya dalam bentuk gabah. Bayangkan, kalau panen berlangsung di saat musim penghujan bagaimana para petani akan dapat menjual gabahnya dengan kadar air sebesar 14 % ? Sinar matahari tidak muncul, membuat gabah susah kering, ditambah tidak adanya mesin pengering gabah yang dapat digunakan para petani.

Kalau harga beras mahal, jelas petani cukup kesulitan untuk membelinya. Selain daya beli petani yang semakin melemah karena terganggunya pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara, penghasilan petani dari menjual gabah kering panen nya pun menjadi tidak maksimal. Gabah Kering Panen dengan kadar air 14 % dan butir hampa 3 %, sepertinya hanya ada di atas tabel rafraksi. Dalam kenyataannya sulit diwujudkan.

Penghasilan petani yang relatif kecil dari menjual gabah, ditambah dengan semakin memudarnya budaya lumbung dalam kehidupan petani, tentu mereka akan sangat kesusahan untuk membeli beras dengan tingkat harga yang mahal. Artinya, kita sepakat dengan Presiden Jokowi agar secepatnya diciptakan harga beras wajar dan berkeadilan bagi para pemangku kepentingan sistem perberasan itu sendiri.

Justru yang penting kita kritisi adalah mengapa Pemerintah seperti yang kesulitan untuk mewujudkan harga beras yang wajar tersebut ? Apakah dengan seabreg kewenangan yang dimiliki, Pemerintah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan harga beras agar tidak bertahan pada angka yang tinggi ? Apakah Pemerintah tidak berani melakukan terobosan cerdas guna menanganinya secara profesional ?

Harga beras yang mahal, tentu saja akan merugikan para petani. Sebab, pada saatnya nanti, sebagai net konsumer, para petani bertindak sebagai konsumen. Petani harus membeli beras, jika nyawa kehidupan nya ingin tetap tersambung. Adanya bansos beras Lebaran yang digelindingkan Presiden Jokowi, untuk jangka 3 bulan cukup menolong. Entah jika bansos beras ini dihentikan.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).