Harapan Baru, Kang DS Bebaskan Ribuan Ijazah Siswa yang Tertahan

Isman menjadi salah satu siswa dari total 60.000 siswa lainnya di Kabupaten Bandung yang tidak bisa mendapatkan ijazah karena menunggak biaya sekolah. Situasi ini menyebabkan ribuan alumni sekolah swasta mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.

“Sebelumnya saya sudah lolos interview untuk bekerja di Indomaret, tapi tidak bisa lanjut karena tidak punya ijazah,” jelas Isman pada Kang DS, Jumat (14/03/2025).

Alumni SMK PGRI 35 Solokan Jeruk tersebut menuturkan dirinya tidak bisa melunasi tunggakan sekolah sebab keterbatasan ekonomi keluarganya yang sehari-hari hanya berjualan sebagai pedagang kerupuk.

Namun, upaya pembebasan ijazah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui kolaborasi dengan Forum Silaturahmi Pendiri dan Pengelola Sekolah Swasta (FSP2SS) Kabupaten Bandung. Saat ini, sebanyak 8.206 ijazah telah berhasil ditebus. Langkah ini memberikan harapan baru bagi para alumni sekolah swasta untuk kembali melangkah meraih masa depan mereka.

“SMA dan SMK memang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun saya tidak bisa tinggal diam melihat ribuan anak kehilangan kesempatan hanya karena selembar ijazah yang tertahan,” ujar Kang DS.

Kabar baik datang dari Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang telah memastikan bahwa sisa 51.794 ijazah yang masih tertahan akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Keputusan ini menjadi langkah besar dalam memastikan tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena faktor biaya.

“Bagi saya, pendidikan adalah hak setiap anak, bukan sekadar angka dalam data. Saya akan terus hadir, mencari solusi, dan memastikan generasi muda Kabupaten Bandung bisa melangkah ke masa depan tanpa hambatan,” tegas Kang DS.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menjadikan Kabupaten Bandung lebih maju dalam sektor pendidikan. Dengan kolaborasi semua pihak, harapan untuk menjadikan Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS dan Jawa Barat yang lebih Istimewa semakin nyata.(*)