Dibungkus Keputusan Komite Sekolah, Siswa Baru SMA/SMK di Depok Diminta Sumbangan Berjuta-juta

Keterangan diperoleh, bayaran pembangunan variatif antara Rp2, 8 juta hingga Rp3 juta lebih per murid. Para orang tua terutama orang tua tidak mampu yang bekerja serabutan memprotes sekolah yang memungut bayaran melebihi SMA-SMK swasta. Sekolah Negeri SMA dan SMK di Kota Depok berjumlah 19 sekolah. Terdiri dari 4 SMK dan 15 SMA.

“Kami menolak sekolah yang memungut bayaran itu, atas dasar apa sekolah memungut bayaran, bukankah sekolah sudah mendapatkan dana APBN, berupa BOS dan lain lain dari pemerintah?” tanya beberapa orang tua siswa SMA-SMK Negeri yang tidak bersedia disebutkan namanya dengan sambil memperlihatkan hasil rapat sekolah dan komite sekolah SMA-SMK di SMKN 1 Kota Depok, Selasa (26/9).

“Kami menilai Kepala SMA-SMK Kota Depok tidak takut lagi kepada tindak pidana korupsi dan herannya dikemanakan dana APBN, berupa BOS itu, ini tidak memiliki dasar hukum serta melanggar peraturan yang ada,” ucapnya.

“Karena itu, Kejaksaan Negeri Kota Depok supaya turun tangan. Kami meminta pungutan yang dibalut dengan mengatasnamakan komite sekolah ini diusut tuntas. Termasuk dalangnya juga agar diperiksa. Kami percaya Kejaksaan yang telah mendapatkan kepercayaan terbaik di Republik Indonesia ini akan bekerja objektif dan transparan,” terangnya.

Sementara itu walikota Depok Mohamad Idris mengatakan bahwa pungli tersebut tidak ada, Selasa (26/9)
” Pungutan itu atas dasar keputusan komite sekolah, mungkin saja hal tersebut atas keputusan bersama. Saya sudah menanyakan bahwa pungutan liar itu tidak tidak ada selain dari keputusan komite sekolah ” kata Idris. (*)

Editor: Iman