DIBALIK KENAIKAN ANGGARAN KETAHANAN PANGAN 2024

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Ada kabar menarik yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama berselang. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 124,3 triliun untuk meningkatkan produk pangan domestik pada 2024 mendatang. Adapun anggaran ini naik dibandingkan tahun ini sebesar Rp 104,2 triliun. Kenaikan sebesar Rp. 20,1 Trilyun menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam membangun Ketahanan Pangan.

Anggaran ketahanan pangan digunakan antara lain peningkatan produksi pangan domestik melalui program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Anggaran tersebut juga digunakan penguatan dukungan sarana dan prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian, penguatan tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antar wilayah, serta penguatan cadangan pangan nasional.

Pentingnya Ketahanan Pangan bangsa, sebetulnya telah menjadi salah satu kebijakan prioritas yang ditetapkan Pemerintah. Ketahanan Pangan yang esensinya bertumpu kepada ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, tidak boleh ditangani asal-asalan. Terlebih bila ditempuh hanya sebagai gugur kewajiban. Hal ini penting dilakukan, karena sebagaimana yang diketahui, pangan menyangkut nasib dan keberlangsungan suatu bangsa.

Akibatnya wajar, jika kita cermati Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan, pangan diposisikan sebagai urusan wajib Pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Bukan urusan pilihan atau konkuren. Sebagai urusan wajub, Pemerintah Daerah perlu menanganinya secara sungguh-sungguh.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ketahaban pangan bangsa, berada dalam suasana tidak sedang baik-baik saja. Ketahanan pangan tengah dihadapkan pada berbagai macam tantangan dan kendala. Ketersediaan pangan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dari dalam negeri, kini mengalami penurunan surplus ysng cukup signifikan, khususnya untuk komoditas padi.

Turunnya surplus beras, tentu penting menjadi perhatian, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan kondisi cadangan beras Pemerintah, yang dalam tahun lalu berada dalam angka yang cukup mengkhawatirkan. Bayangkan, betapa tidak risaunya Pemerintah, jika cadangan beras hanya tinggal sekitar 300 ribu ton dari yang seharusnya 1,2 juta ton beras. Impor beras merupakan solusi untuk menambah cadangan beras Pemerintah.

Mencermati faktor-faktor penentu ketersediaan pangan di atas, menuntut kepada segenap komponen bangsa, agar dalam menjawab seabreg persoalan yang ada, kita wajib untuk mencari solusi kreatif, inovatif dan terobosan cerdas. Langkah ini penting, sebab, bila masih menempuh pendekatan yang sifatnya konvensional, boleh jadi ketahanan pangan bangsa bakal terganggu.

Di sisi lain, ketersediaan pangan, juga akan dipengaruhi oleh terjadinya anomali iklim yang ditandai dengan cuaca ekstrim. Untuk beberapa bulan ke depan, banyak negara yang akan disergap kembali oleh El Nino. Wujud iklim ekstrim yang dicirikan terjadinya kemarau panjang dan melahirkan bencana kekeringan yang cukup panjang. Walau BMKG merilis, kemungkinan terjadinya El Nino Moderat, namun kita tetap harus mewaspadai kehadirannya.

Apapun jenis El Nino, yang pasti bangsa kita pernah merasakan dampak buruk yang diciptakannya. Produksi banyak komoditi pertanian, khususnya tanaman pangan, banyak yang gagal tanam, karena kekeringan berkepanjangan. Yang paling terkena adalah padi dan hortikultura. Konsekwensinya, saat itu terpaksa Pemerintah menempuh impor beras dengan jumlah yang cukup besar.

Faktor penentu ketahanan pangan lain yang tak kalah pentingnya untuk ditangani dengan sungguh-sungguh adalah faktor harga pangan di pasaran. Selama ini, ada fenomena harga berbagai komoditi pangan, khususnya beras, dinilai banyak pihak sangat tidak wajar. Terlebih di waktu panen raya berlangsung. Petani banyak mengeluh, karena jual gabah dan beras, melorot cukup signifikan.

Atas hal demikian, wajar bila Presiden Jokowi pun meminta kepada para pembantunya, agar dalam waktu yang segera dapat menciptakan harga beras yang wajar. Apakah itu wajar untuk petani sebagai produsen. Apakah wajar untuk bandar dan tengkulak selaku pengusaha. Ataupun wajar bagi masyarakat sebagai konsumen. Pertanyaannya, pada angka berapa harga yang wajar tersebut ? Pekerjaan rumah yang susah untuk diwujudkan.

Dalam hal pemanfaatan pangan sendiri, sepertinya yang disebut dengan penganekaragaman konsumsi pangan, masih menjadi soal serius dan hingga kini belum terselesaikan hingga tuntas. Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan kebutuhan pangan pokoknya kepada nasi. Upaya meragamkan pola makan masyarakat agar dapat mengkonsumsi jenis bahan pangan karbohidrat selain nasi, tampaknya masih mengedepan sebagai cita-cita dan belum jadi realita.

Pemerintah sendiri, sepertinya belum mampu melepaskan diri dari pendekatan keproyekan dalam menggarap program dan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan ini. Padahal, mengacu kepada pengalaman bangsa lain, program meragamkan pola makan masyarakat, akan lebih efektif, bila menggunajan pendekatan gerakan. Keproyekan hanya sebagai bentuk stimulan agar memicu program dan kegiatan selanjutnya.

Lebih parah lagi, ternyata program diversifikasi pangan, belum terancang dan tersusun dalam sebuah Grand Desain yang utuh, holistik dan komprehensif secara jangka panjang. Yang terjadi, baru kegiatan sporadis dengan berbagai jargon dan slogan. Langkahnya masih parsial dan jauh dari sistemik. Jargonnya berhenti mengumandang, maka programnya pun berhenti secara otomatis.

Itulah secara singkat telah disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi Ketahanan Pangan ke depan. Semoga dengan dinaikannya anggaran ketahanan pangan tahun depan, kita akan mampu mewujudkan ketahanan pangan bangsa yang semakin baik dan berkualitas. Kita percaya harapan ini akan jadi kenyataan dan bukan lagi sesuatu yang utophis.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).