Dibalik Cerita Rekrutmen CKS, PGRI Bergerak Mengusulkan ke BKPSDM Kabupaten Bandung

HIBAR PGRI– Krisis Kepala Sekolah karena kekurangan  SDM dan regenerasi di Kabupaten Bandung sudah mulai dirasakan. Hal tersebut juga terjadi di daerah kota/kabupaten lain. Proses Diklat Guru Penggerak yang memakan waktu cukup lama 6-9 Bulan sampai terbitnya sertifikat ditambah lagi pensiunan guru yang terus berlangsung setiap hari membuat krisis Kepala Sekolah ini terjadi. Tidak hanya di jenjang Sekolah Dasar dirasakan juga di jenjang SMP, akan tetapi jenjang SMP masih bisa dikondisikan karena jumlah unit sekolahnya lebih sedikit dibandingkan SD.  Dikabupaten Bandung mencapai 1.294 unit SD Negeri, 82 unit SMP Negeri.

 

Kepala Sekolah berperan penting saat pencairan dana BOS meskipun sampai saat ini banyak Kepala Sekolah yang merangkap menjadi Plt. Kepala di dua sekolah. Krisis ini menjadi perhatian khusus oleh PGRI Kabupaten Bandung, Agus Deradjat Waka II PGRI yang menjabat sebagai Kabid PNF Disdik, Eman Sulaeman Bendahara PGRI yang menjabat sebagai Kabid PAUD Disdik serta Yusuf Salim Sekretaris LKBH PGRI yang menjabat sebagai Kabid SMP Disdik (31/5).

 

Kolaborasi kuat antar Disdik Kabupaten Bandung dikepalai H. Ruli Hadiana dan PGRI untuk pendidikan di Kabupaten Bandung. Ketiga orang  tersebut mendatangi BKPSDM Bidang Promosi Mutasi untuk mencarikan solusi agar krisis tersebut dapat teratasi. “Kami mendatangi Bidang Promosi dan Mutasi BKPSDM Sdr. Irman mengusulkan untuk melakukan rekrutmen Calon Kepala Sekolah (31/5). Alhamdulillah bisa terealisasi seleksi 3-4 Juni yang akan diproses tahap selanjutnya ” tutur Agus Deradjat, Senin (5/6). Dari usulan tersebut, alhasil diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan perekrutan Calon Kepala Sekolah (CKS) melalui Uji Kompetensi diselenggarakan BKPSDM  pada 3-4 Juni 2023 yang akan diproses tahap selanjutnya. 

 

Sementara itu Kabid Bidang Mutasi Promosi Sdr.Irman menjelaskan tentang proses rekrutmen tersebut. “Bahwa untuk pengangkatan Guru Diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, bagi guru yang belum mempunyai sertifikat Guru Penggerak, harus dilakukan Uji Kompetensi Calon Kepala Sekolah.” tutur Irman

 

Rekrutment CKS  tersebut mendapatkan respon yang baik dari para guru sebagai Calon Kepala Sekolah dilingkungan Disdik Kabupaten Bandung. “Alhamdulillah mendapatkan respon yang baik, dan kemarin pada tanggal 3-4 juni telah dilakukan Uji kompetensi calon Kepala sekolah sejumlah 104 orang yang telah melalui tahapan verifikasi dan validasi. Sehingga dengan telah terpenuhi nya salah satu persyaratan uji kompetensi tersebut. Tahapan tersebut sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja dan pengambilan Kebijakan pimpinan lebih lanjut. Sehingga kami mempersiapkan dengan sebaik-baiknya tahapan demi tahapan sebelum dilaksanakannya Tahapan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.” jelas Irman

 

 

Pertama Paranoid, merupakan gambaran bagi guru untuk jabatan Kepala Sekolah. Ketakutan yang terjadi diakibatkan karena tanggung jawab keuangan serta kebijakan yang berbeda beda setiap waktu. Jaman dahulu tahun ’80 -’90-an keuangan sekolah melalui BP3 (Biaya Pengembangan Pembangunan Pendidikan) atau disebut juga SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dimana pengelolaan anggaran adalah hak sekolah tanpa beban berat melaporkan pada BPK (Badan Pemeriksan Keuangan). Sementara, saat ini  pengelolaan keuangan menggunakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sebelumnya BOS bisa diambil tunai, sementara saat ini tidak bisa diambil tunai. BPK, Inspektorat bahkan KPK secara rutin melakukan pemeriksaan dana anggaran BOS. Bahkan dibebankan pajak tinggi atas dana BOS yang semestinya untuk kepentingan masyarakat, sosial, pendidikan dibebaskan dari pajak negara. Belum lagi permasalahan pencairan anggaran BOS yang terlambat mengakibatkan permasalahan semakin rumit karena biaya operasional sekolah tetap berjalan yang menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah. Sehingga tak jarang ditemui kasus Kepala Sekolah menggadaikan apapun untuk dapat pinjaman demi operasional sekolah. (https://banjarmasin.tribunnews.com/amp/2020/02/13/kisah-pilu-para-kepala-sekolah-mencari-utangan-karena-dana-bos-terlambat-gadaikan-sertifikat-tanah)

 

Terlepas apakah pemerintah pusat sudah tidak percaya kepada para kepala sekolah dalam kelola anggaran? Sehingga tidak bisa diambil tunai? Seperti diera 2010-an. Padahal belanja via online e-catalog pun masih bisa dimanipulasi seperti Kasus OTT KPK terhadap Walikota Bandung Yana Mulayana (16/4)   pengadaan CCTV Smart City. (https://jabar.tribunnews.com/2023/04/16/sudah-pakai-e-katalog-mengapa-masih-ada-penyuapan-proyek-pengadaan-cctv-di-bandung)

 

Kedua, mental  leadership. Tidak semua guru memiliki jiwa leadership meskipun para kandidat kepala melalui proses Diklat CKS atau Guru Penggerak. Diarahkan dan dibina akan tetapi tidak dipungkiri jiwa leadership itu harus muncul dari bakat, karakter dan jiwa. Siap menghadapi masalah, mengelola manusia bukanlah hal gampang. Harus terbiasa dalam berorganisasi agar terbentuk jiwa leadership tersebut. Menyelesaikan konflik tanpa ekses adalah pengalaman yang dijadikan ilmu hidup. Win-win solution dalam menengahi permasalahan, bijak dalam memutuskan sebuah perkara, objektif tanpa subjektif menilai SDM dengan analisa terukur. Serta siap pasang badan sebagai pimpinan  bertanggungjawab adalah tantangan yang sulit.(*)

 

Reporter: Iman Sulaeman