DATA TUNGGAL KEMISKINAN

DATA TUNGGAL KEMISKINAN

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Ada berita menarik dan perlu, yang disampaikan petinggi Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini. Saat menjabat Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar, mengungkapkan, sektor pertanian menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia. Menurut data yang dirilis BPS, persentase penduduk miskin ekstrem yang bekerja di sektor pertanian ada sebanyak 47,94 persen dari total penduduk miskin.

Dari total persentase tersebut, 24,49 persen di antaranya merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar dan 22,53 persen lainnya bertani dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Itu sebabnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, memandang perlu adanya terobosan cerdas dari sistem pendataan ysng bakal digarapnya.

Kepala BP Taskin berharap data tunggal kemiskinan yang saat ini sedang dirancang pemerintah, nantinya dapat memasukkan mereka ke dalam big data, sehingga dapat diberikan penanganan yang tepat. Selain itu, data tunggal juga diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah untuk menentukan penduduk miskin yang nantinya dapat menerima bantuan atau penanganan khusus.

Kemudian, data tunggal juga dapat digunakan untuk mengelompokkan masyarakat miskin, yang jatuh miskin karena sudah tua dan tidak memiliki perlindungan apapun. Ini berarti
program pengentasan kemiskinannya akan berbentuk lain. Hal itu, akan menjadi salah satu input yang berharga untuk nanti para Menteri, Kepala BP Taskin mewujudkan ataupun menyusun program-program yang lebih tepat sasaran.

Kemiskinan sendiri, jelas bukan hanya jadi masalah bangsa kita. Bangsa-bangsa lain di dunia pun, sama menghadapi kemiskinan dalam melakoni pembangunannya. Bahkan Sustainable Development Goals (SDGs) telah menempatkan kemiskinan dan kelaparan sebagai urutan pertama dan kedua, penanganan pembangunan yang wajib diprioritaskan.

Hidup Tanpa Kemiskinan (no poverty) telah ditetapkan sebagai tujuan nomor 1 dari Sustainable Development Goals (SDGs). Pilihan menjadikan tanpa kemiskinan sebagai tujuan SDGs nomor 1 dari 17 tujuan yang ingin diraih, tentu didasarkan pada beberapa alasan dan pertimbangan. Tentu bukan hanya berdasarkan pertimbangan sosial-ekonomi-budaya, namun juga alasan politik.

Para Kepala Negara yang berkumpul saat itu, rupa nya sepakat jika kemiskinan adalah musuh utama pembangunan yang harus segera diselesaikan. Kemiskinan adalah borok pembangunan yang tidak boleh dibiarkan menggerogoti kehidupan warga bangsa. Itu sebab nya perang melawan kemiskinan telah digaungkan sejak lama oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini.

Di negara kita sendiri, keinginan untuk menenggelamkan kemiskinan dan memunculkan kesejahteraan, memang telah dikumandangkan sejak lama. Sejak Indonesia merdeka, siapa pun yang menjadi Presiden nya, mereka selalu memiliki komitmen untuk dapat menurunkan angka kemiskinan rakyat nya. Genderang perang melawan kemiskinan selalu ditabuh oleh para pemimpin bangsa.

Tidak ada seorang Presiden pun yang menginginkan agar kemiskinan tetap bertengger di atas tanah merdeka ini. Semua Presiden sepemikiran bahwa kemiskinan harus dihapuskan hingga ke akar-akar nya. Kita akan berdosa bila kemiskinan tidak diselesaikan sampai tuntas. Begitupun dengan Visi dan Misi Prabowo/Gibran yang berharap negeri ini terbebas dari kemiskinan.

Kemiskinan adalah luka pembangunan yang kehadiran nya sangat tidak kita inginkan. Kita perlu memerangi nya dengan sungguh-sungguh. Berbagai kebijakan dan program telah digelindingkan. Spirit mengurangi kemiskinan terus digaungkan. Namun kemiskinan tetap bercokol dan belum mampu diselesaikan.

Dilahirkannya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo, tentu memiliki semangat khusus yang dimintakan kepada Badan tersebut. Presiden ingin agar setelah dibentuknya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, jumlah kaum miskin di negeri ini dapat berkurang dengan angka cukup signifikan.

Presiden tentu akan kecewa berat, jika setelah dilahirkannya Badan ini, jumlah orang miskin jalan ditempat, apalagi bila tidak semakin menurun. Kehormatan dan tanggungjawab yang diemban Budiman Sudjatmiko selaku Kepala BP Taskin, betul-betul cukup berat, sekalipun di balik semuanya itu masih tampak ada harapan untuk menciptakan keberkahan.

Data Tunggal Kemiskinan yang kini sedang diolah Pemerintah, hasilnya tentu bukan tampil sebagai data yang tidak bernyawa. Kita ingun, data tunggal kemiskinan mampu bicara banyak soal kekuatannya dalam mempercepat terselesaikannya kemiskinan rakyat. Dengan data yang hidup, kita percaya BP Taskin akan lebih terukur dan terarah dalam menelorkan program dan kegiatannya.

Kalau betul, penyumbang terbesar angka kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrim berasal dari sektor pertanian, tentu BP Taskin perlu memberi titik tekan dan titik kuat program dan kegiatan pengentasan kemiskinannya terhadap sektor pertanian. Hal ini penting disampaikan agar Pemerintah tidak salah bidik dalam menerapkan kebijakan yang diambilnya.

Data 10 tahun terakhir (2013-2023), sebagaimana dicatat oleh Sensus Pertanian 2023 tentang meningkatnya jumlah petani gurem sebesar 2,64 juta rumah tangga, jelas hal ini butuh penyikapan khusus dari BP Taskin. Apakah benar yang menjadi penyumbang terbesar kemiskinan itu adalah para petani gurem dan petani buruh ?

Jika betul, jalan keluarnya tentu dengan menekan jumlah petani gurem dan petani buruh agar dalam 10 tahun ke depan, tidak bertambah lagi jumlah nya. BP Taskin, tentu akan bergerak cepat dan menampilkan diri sebagai “prime mover” untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki kaitan dengan pengentasan kemiskinan.

(PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).