“CLOM GIRIWIL”

“CLOM GIRIWIL”

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Banyak gambaran menarik, bila kita berkenan untuk membedah kehidupan di Tatar Sunda. Salah satunya “clom giriwil”. Clom’ artinya melempar tali pancing atau menenggelamkan umpan, dan ‘giriwil’ artinya membuat ikan menggigit dan menangkapnya. Jadi, ‘clom-giriwil’ mengacu pada betapa mudahnya dan betapa beruntungnya seseorang mendapatkan ikan di sebuah tempat pemancingan.

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sering kita lihat adanya kebijakan Pemerintah yang erat kaitannya dengan gambaran “clom giriwil” ini. Sebut saja dalam proses pemilihan umum legislatif (PILEG) atau pemilihan umum Kepala Daerah (PILKADA). Banyak pengalaman, untuk memperoleh simpati rakyat, umumnya para calon akan menggunakan beragam cara dan upaya.

Ada calon yang jauh-jauh hari sebelum proses pemilihsn umum dimulai telah rajin mengunjungi daerah yang disiapkan untuk dijadilan daerah pemilihannya. Yang dilakukan bisa macam-macam. Mulai dari pembangunan mesjid, perbaikan jalan desa, mendirikan Koperasi, hingga ke hal-hal yang berkaitan dengan Seminar atau FGD guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Perlakuan ini wajar ditempuh, karena jika dirinya ingin terpilih untuk jadi Wakil Rakyat atau Kepala Daerah, maka konsekwensi logisnya, mereka perlu inten menjalin komunikasi dengan calon konsituennya. Hanya, patut diingat, dalam suasana kekinian, kehadiran para calon ke daerah tidak boleh “lelengohan” (tidak membawa apa-apa). Namun, mestilah ada sesuatu yang diberikan.

Seharusnya memang demikian. Seseorang yang bercita-cita menjadi Wakil Rakyat dan bukan Wakil Partai Politik, pemahaman dan penghayatan mendalam terhadap daerah dan aspirasi masyarakat yang bakal dijadikan Daerah Pemilihannya, mestinya dikenali dengan baik. Membeli hati rakyat akan pada saatnya nanti mencoblos dirinya, tidak mungkin identik dengan memancing ikan.

Ptinsip “clom giriwil”, tidak mungkin dapat ditempuh. Terlebih sekarang ini, kesadaran politik masyarakat sudah semakin meningkat. Masyarakat semakin mengerti, mengapa banyak orang yang berlomba-lomba menjadi Wakil Rakyat atau Kepala Daerah. Selain bisa menyandang atribut yang terhormat, menjadi Wakil Rakyat di Kabupaten saja bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Kalau kita ingin menjadi Wakil Rakyat, baik Pusat, Provinsi atsu Kabupaten/Kota, maka sangat dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menjadi Wakil Rakyat, tidak ada yang gratis. Tidak punya cuan, jangan bermimpi jadi Wakil Rskyat. Suasana ini, sangat jauh berbeda dengan masa Orde Baru. Orang yang tidak punya duit banyak tapi memiliki idealisme, bisa saja berkantor di Senayan, Jakarta.

Menariknya, mengapa di era reformasi, yang namanya cuan lebih menentukan seseorang untuk terpilih sebagai Wakil Rakyat ? Walaupun ada orang yang memiliki idealisme tinggi dan menyelami betul perjalanan dan perjuangan Partai Politiknya, namun jika tidak punya modal kuat, jangan harap dapat mengalahkan seorang kader baru di partainya, namun dirinya memiliki cuan yang tak terhitung lagi serinya.
Inilah fakta kehidupan ysng tak mungkin dapat ditolak kehadirannya. Untuk menjadi Wakil Rakyat atau Kepala Daerah saat ini, ukurannya adalah cuan. Jabatan politik sepertinya sudah dapat ditebak siapa yang akan meraihnya. Seorang petani gurem misalnya, sampai dengan “belut buluan” pun, sangat tidak mungkin akan mampu mencatatkan diri selaku Wakil Rakyat.

Tapi, berbeda ceritanya dengan seorang anak petinggi Partsi Politik yang ingin menjadi Wakil Rakyat. Dimulai dengan memilih daerah pemilihan yang memberi peluang terbesar untuk terpilih, sampai kepada pengkondisian dukungan Partai Politik di lapangan, maka anak petinggi Partai Politik ini, dapat dengan mudah melenggang jadi Wakil Rakyat.

“Clom giriwil”, memang tidak bisa diterapkan dalam merebut hati rakyat untuk memilih seseorang supaya berhasil menjadi Wakil Rakyat. Tidak mungkin seseorang akan terpilih jadi Wakil Rakyat, jika dirinya hanya datang sekali ke daerah pemilihan. Sekalipun dirinya memberi amplop berisi cuan kepada masyarakat, namun hanya sekali, pasti akan kalah oleh seseorang yang lebih sering bersilaturahmi dengan masyarakat.

Menjadi Wakil Rakyat tidak mungkin melalui pola “clom giriwil”. Merebut simpati rakyat untuk memilihnya jadi Wakil Rakyat, sangat membutuhkan proses yang cukup panjang dan mahal. Semua perlu disiapkan dengan matang. Tidak boleh lagi menggunakan prinsip ala kadarnya. Masyarakat juga senang bila para calon rajin mengunjungi daerah pemilihan yang akan dipilihnya. Prinsipnya, rakyat tidak bisa lagi membeli kucing dalam karung.

Itu sebabnya, jika kita membaca peta politik ke depan, para Wakil Rakyat yang akan banyak tetpilih, pastilah mereka yang memiliki cuan cukup tebal. Tidak mungkin akan kita jumpai Wakil Rakyat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani gurem atau nelayan buruh. Para Wakil Rakyat terpilih tentu bukan berasal dari kelompok masyarakat yang tergolong dalam kondisi “kemiskinan ekstrim”.

Hal yang tidak jauh berbeda, jika dapat kita cermati dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Untuk mencalonkan jadi Gubernur, mereka yang dicalonkan Partai Politik, umumnya orang-orang yang telah berkecimpung cukup lama dalam dunia kepolitikan di negeri ini. Kalau tidak mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati, juga ada putera mantan petinggi negara. Ada juga seniman dan artis kondang di negeri ini.

Semoga hal ini akan dijadikan pencermatan dan perenungan kita bersama, agar kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ke depan, menjadi lebih baik dan berkualitas. Bangsa ini butuh pemimpin bangsa yang berani melahirkan terobosan cerdas dan bernas, untuk mewujudkan bangsa yang lebih unggul dan selalu berani menjawab tantangan.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).