Bulan Terakhir Gubernur Jawa Barat

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Tinggal sekitar satu bulan lagi, Ridwan Kamil atau panggilan akrabnya Kang Emil tercatat sebagai Gubernur Jawa Barat. Pada bulan September 2023, Kang Emil harus lengser dari posisinya sebagai Orang Nomor 1 di Jawa Barat. Setelahnya, Kang Emil kembali aķan menjadi manusia biasa, yang tidak lagi menjebakkan diri ke dalam aturan-aturan protokoler yang cukup ketat dan mengikat kepada seorang pejabat publik.

Sebelum terpilih jadi Gubernur Jawa Barat, Kang Emil telah diberi kepercayaan oleh warga Kota Bandung untuk menjadi Walikota. Selama menjabat jadi Orang Nomor 1 di Kota Bandung, Kang Emil banyak menorehkan karya dan prestasi yang cukup monumental. Banyak Piagam Penghargaan yang diraihnya. Sering diundang jadi Nara Sumber di manca negara. Bahkan Kang Emil pun menjadi salah seorang idola kaum milenial.

Dengan sosok demikian, wajar jika Kang Emil terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Perjalanan dari Walikota menjadi Gubernur merupakan kiprah yang menarik untuk dicermati. Terlebih di penghujung masa jabatannya selaku Gubernur, Kang Emil terlihat seperti yang memiliki kehendak untuk menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau ujung-ujungnya Kang Èmil belum dilamar Partai Politik untuk jadi Calon Presiden, kita percaya di masa datang, hasrat Kang Emil jadi Orang Nomor 1 di Indonesis, bakal terwujud.

Tiada kata jera dalam perjuangan. Slogan ini tentu telah melekat dalam nurani seorang Kang Emil. Target menjadi RI 1, harus terus menjadi cita-cita politik. Kegagalan hari ini, mesti menjadi pengalaman di masa depan. Penulis jadi ingat atas pengalaman seorang sahabat yang menjadi Kepala Daerah di sebuah Kabupaten. Dirinya terpilih jadi Bupati, setelah dua kali mengalami kekalahan. Baru pada Pilkada yang ke tiga kali, sahabat kental ini terpilih sebagai Bupati.

Lebih kerennya lagi, yang bersangkutan dipercaya oleh masyarakatnya untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode. Hal ini memupus mitos, di Kabupaten tersebut, belum pernah ada Bupati yang dapat terpilih sekana dua periode masa jabatan. Kegigihan dalam menggapai sebuah harapan, sangat dibutuhkan bagi seseorang yang ingin mengejar cita-cita. Apalagi yang dikejarnya itu merupakan jabatan publik, yang butuh pengakuan dari masyarakat yang bakal dipimpinnya.

Sekitar 5 tahun Kang Emil memimpin Jawa Barat. Dibalik kisah sukses, terdengar pula suara sumbang mengikuti kepemimpinan yang dijalankan Kang Emil. Hal ini lumrah terjadi, karena dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, senantiasa akan ada keberhasilan dan kegagalan. Tulisan ini, tentu tidak akan mengulas kisah sukses belaka, namun akan lebih fokus pada kelemahan dan kekurangan yang penting untuk dibenahi lebih lanjut.

Satu problem serius yang saat ini menjadi titik lemah kebijakan Pemprov Jawa Barat adalah terkait dengan menurunnya produksi padi sebagai dampak lemahnya keberpihakan Pemerintah dalam menjaga, memelihara dan melestarikan “ruang pertanian” yang ada. Membabi-butanya alih fungsi dan alih kepemilikan lahan diduga menjadi penyebab utama anjloknya produksi padi di Jawa Barat. Pelekatan Jawa Barat sebagai Lumbung Padi Nasional seperti yang susah untuk dipertahankan.

Produksi padi Jawa Barat, kini tidak lagi menduduki peringkat Juara. Sekarang, Jawa Barat hanya menempati urutan ke 3 diantara Provinsi penghasil padi di negeri ini. Jawa Barat kalah oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Padahal, sebelum ada Visi Jawa Barat Juara, Jawa Barat hampir tidak pernah terkalahkan oleh Jawa Tengah. Baru sekarang ini Jawa Barat tersalip oleh Jawa Tengah. Bahkan sempat di waktu-waktu sebelumnya Jawa Barat menempati ranking pertama.

Sebetulnya, telah cukup sering disuarakan oleh para pemangku-kepentingan sektor pertanian, agar Jawa Barat memiliki Grand Desain yang utuh, holistik dan komprehensif terkait dengan Strategi Pembangunan Pertanian 25 Tahun ke Depan, lengkap dengan Roadmap pencapaiannya. Sayang, suara tersebut seolah-olah masuk telinga kanan dan keluar lagi dari telinga kiri. Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian, terus saja melaju.

Regulasi setingkat Undang Undang dan Peraturan Daerah pun, seperti yang tak berdaya dalam mengendalikan syahwat oknum-oknum penggerus lahan pertanian pangan produktif. Sawah dan ladang produktif berubah menjadi kawasan industri. Banyak juga yang berganti jadi perumahan/pemukiman. Yang terlihat secara mata telanjang adalah bermunculannya bandara dan pelabuhan internasional, pembangunan rel kereta api cepat, jalan bebas hambatan, hingga ke pembangunan infrastruktur dasar lainnya.

Sebagai koreksi terhadap kebijakan Pemprov Jabar selama Kang Emil manggung, mengapa keberpihakan terhadap ruang pertanian seperti yang kalah pamor oleh adanya kehendak untuk mengejar kepentingan sesaat ? Apakah pernah terpikirkan, keberadaan ruang pertanian ini sangat penting untuk kehidupan generasi mendatang ? Kalau memang terpikir, kok tega-teganya ruang pertanian dialih-fungsikan hanya untuk kebutuhan masa kini dan tidak memikirkan keperluan masa mendatang ?

Bayangkan, kalau tidak ada pengendalian dari sekarang, dengan cara apa kita akan memberi makan anak cucu, jika lahan pertanian sudah berganti menjadi pabrik dan kawasan industri. Lalu, bagaimana nasib para petani buruh yang mengandalkan kehidupannya dari upah berburuh tani ? Bagaimana kita akan menanam padi, bila sawah dan ladang sudah tergerus oleh kepentingan lain sebagai tuntutan pembangunan ? Inilah pekerjaan besar yang perlu jawaban cerdas.

Artinya, kalau Jawa Barat masih ingin memasang emblim sebagai Provinsi Lumbung Padi Nasional, maka salah satu jawabannya, kita harus berani menyetop alih fungsi lahan yang membabi-buta, sekaligus melindungi ruang pertanian yang dimiliki. Lakukan pengendalian ruang pertanian dengan semangat keberpihakan nyata terhadap sektor pertanian. Bahkan jika dibutuhkan, Pemerintah perlu membuat jaminan tentang perlindungan lahan pertanian produktif dari syahwat oknum-oknum yang ingin mengalih-fungsikan lahan pertanian itu sendiri.

Sebetulnya masih ada waktu sekitar 1 bulan ke depan bagi Kang Emil untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan pertaniannya. Ayo bicara jujur dan terbuka. Lalu dibuatlah pertanyaan, apakah Pemprov Jawa Barat telah berkiprah yang terbaik bagi perlindungan lahan pertanian yang ada ? Apakah Pemprov Jawa Barat telah berani menyimpulkan apa yang direncanakan sama dengan apa yang dilaksanakan ? Lebih jauhnya lagi bagaimana dengan kesejahteraan petani, khususnya petani berlahan sempit ?

Kita percaya di saat-saat terakhir mengemban amanat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Emil tidak akan mewariskan beban pertanian kepada penerusnya. Segudang masalah yang muncul, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bakal diselesaikan. Bahkan akan lebih keren, jika Kang Emil pun dapat menginformasikan krpada Plt Gubernur Jawa Barat, terkait dengan pokok-pokok masalah pembanguban pertanian yang belum tertuntaskan, selama dirinya diberi mandat menjadi Orang Nomor 1 di Jawa Barat.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).