BLT El Nino

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Sergapan El Nino, sepertinya tidak bisa dihindari. Setelah beberapa bulan berjalan, sergapan El Nino, kini mulai terasakan dampaknya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Beberapa daerah sentra produksi pertanian, khususnya sawah ladang banyak yang mengering karena kekurangan air. Di beberapa tempat terekam adanya gagal panen. El Nino betul-betul membawa tragedi kehidupan yang membawa korban.

Sadar akan hal yang demikian, sangatlah tepat langkah yang ditempuh Presiden Jokowi atas kebijakan penggelontorkan kembali Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, sebagai jalan keluar membantu kesusahan masyarakat golongan menengah ke bawah dalam menghadapi sergapan El Nino ini. BLT El Nino yang dikucurkan mulai Nopember hingga Desember 2023 sebesar Rp. 200.000,- per bulan, jelas mutlak kita dukung sepenuh hati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT El Nino akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) penerima sembako. Pemerintah mengalokasikan Rp 7,52 triliun kepada Kementerian Sosial untuk melaksanakan BLT El Nino tersebut. BLT merupakan kebijakan yang langsung diterima penerina manfaat, tanpa harus melalui perantara orang lain.

Kebijakan ini, jelas menghindari niat buruk pelaksana program yang umumnya gandrung “menyunat” uang proyek yang diberikan kepada rakyat. Kita tentu masih ingat kelakuan Menteri Sosial yang memotong haknya orang miskin terhadap bantuan yang mesti diterimanya. Betapa menyebalkannya seorang Pejabat Negara sekelas Menteri masih tega merampas haknya orang miskin.

Oleh karenanya, sejak banyaknya kebijakan Pemerintah yang langsung diberikan kepada penerima manfaat, mestinya tidak perlu terjadi lagi praktek korupsi dalam melaksanakan program Pemerintah. Anehnya, kita masih saja menemukan adanya temuan Kejaksaan, Kepolisian bahkan KPK yang menyeret oknum-oknum tertentu ke meja hijau, karena bermain-main dengan uang rakyat. Ujung-ujungnya menjadi penghuni Hotel Pordeo.

Belum lama ini terdengar juga info soal korupsi bantuan sosial beras di salah satu Instansi Pemerintah. Apakah separah itu mental dan moral para Aparat Sipil Negara yang cukup kesulitan membebaskan diri dari hawa nafsu untuk korupsi ? Mengapa jatahnya orang miskin masih berani diganggu hanya sekedar untuk memuaskan syahwat pribadi atau golongannya ? Jawabannya tentu kita butuhkan agar tidak terulang lagi di nasa depan.
Bagi petani berlahan sempit, BLT El Nino merupakan berkah kehidupan. Dengan daya beli masyarakat yang makin melorot, cukup sulit mereka memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Untung Pemerintah cepat tanggap dan menggelontorkan bantuan langsung beras kepada para penerima manfaat. Diberikannya beras sebesar 10 kilogram per bulan, benar-benar cukup membantu mereka dalam pemenuhan bahan pangan pokoknya.

Dapat dibayangkan, bagaimana jadinya kehidupan mereka jika tidak dikucurkan bantuan langsung beras. Terlebih saat itu harga beras di pasar terlihat meroket dan kenaikannya pun ugal-ugalan. Jujur harus diakui, Pemerintah pun seperti yang tak berdaya mengendalikan harga beras yang terjadi. Ingat, para petani pun kini tercatat sebagai net consumer, mengingat budaya lumbung semakin memudar dalam kehidupan para petani.

El Nino, hingga kini belum berakhir. Yang dirisaukan adalah dampak sosial ekonomi nya. Masyarakat harus menanggung beban dari sergapan El Nino ini. Bukan saja produksi menurun cukup signifikan, namun harga kebutuhan pokok pun mengalami kenaikan. Pemeribtah sadar betul, rakyat tidak boleh menderita. Apalagi bila terjadi gagal panen. Hal ini ibarat peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula.

BLT El Nino adalah bukti kecintaan Pemerintah terhadap masyarakat miskin, khususnya para petani padi berlahan sempit. Mereka tidak boleh menjadi korban pembangunan. Namun, sebagai warga bangsa yang memiliki hak untuk hidup sejahtera, maka mereka pun pantas untuk menjadi penikmat pembangunan. Ini berarti, Pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan mereka. Negara harus hadir ditengah kesusahan mwreka.

Bantuan Langsung Beras dan Bantuan Langsung Tunai El Nino adalah sebuah langkah cerdas Pemerintah dalam menolong masyarakat miskin
dari himpitan hidup yang menderanya. Sekarang ini, rakyat tidak butuh lagi dongeng atau janji gombal yang belum tentu terwujud. Rakyat butuh sesuatu yang nyata dan realistik. BLT El Nino sebesar 200 ribu per bulan selama 2 bulan berturut-turut adalah jawaban nyata atas suara rakyat yang memerlukan bantuan.

Pengalaman pahit yang menyeret pejabat setingkat Menteri karena menyunat bantuan sosial untuk rakyat miskin, demi memuaskan nafsu dan kepentingan pribadinya, tentu kita berharap agar hal yang demikian, tidak akan terulang dalam BLT El Nino. Walau pelaksanaan program BLT El Nino ditempuh beberapa bulan sebelum Pemilihan Presiden diselenggarakan, kita percaya Presiden akan mengawal ketat pelaksanaan program BLT El Nino ini.

BLT El Nino tidak boleh dijadikan ajang korupsi oleh pelaksana di lapangan. Tidak boleh juga dijadikan bancakan oknum tertentu, yang memanfaatkan kesempatan diatas kesempitan. Para penerima manfaat BLT El Nino adalah orang-orang yang butuh perlindungan dalam melakoni kehidupannya. Mereka orang yang rentan miskin. Sekalinya badai kehidupan menerpanya, mereka tidak mampu berbuat banyak untuk menghalaunya.

Pemerintah sebagai representatif pilihan rakyat untuk menjalankan amanah yang diberikan rakyat, sudah seharusnya manpu berkiprah agar berjuang mendahulukan kepentingan rakyat. Tugas dan kewajiban Pemerintah adalah memuliakan rakyat lewat keberkahan yang diberikannya. Oleh karenanya, sebuah kekeliruan yang cukup fatal jika terekam ada program dan kegiatan Pemerintah yang meminggirkan rakyat dari pentas pembangunan.

Akhirnya, tidak bisa dipungkiri, langkah Pemerintah melahirkan kebijakan BLT El Nino merupakan wujud keberpihakan dan kecintaan terhadap warga masyarakat yang kondisi kehidupannya masih memprihatinkan. Mereka hidup hanya sekedar menyambung nyawa. Mereka belum merasakan bagaimana nikmatnya 78 tahun Indonesia Merdeka. Mereka masih terjebak dalam kemiskinan. BLT El Nino semoga bukan hanya pelipur lara.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).