BANTUAN SOSIAL DAN KEMISKINAN

BANTUAN SOSIAL DAN KEMISKINAN

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Ada pemikiran menarik yang disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Lewat salah satu pernyataannya, Beliau menegaskan pemerintah semestinya mengurangi pemberian bansos ke masyarakat sedikit demi sedikit. Sebab, pemberian bansos terus menerus sama dengan melestarikan kemiskinan.

Cara pandang seperti ini, menjadi penting diselami lebih dalam, karena sekarang ini Presiden Jokowi sendiri, terekam begitu gencar menggelontorkan bansos sebagai program unggulannya. Di tahun 2023, Pemerintah malah mengucurkan Bansos El Nino. Sebelumnya kita pun mengenal adanya Bantuan Langsung Beras.

Apa yang ditempuh Pemerintah dengan seabreg bansosnya ini, pada intinnya dilandasi oleh semangat untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim yang setelah pandemi covid 19 meningkat cukup signifikan. Menariknya, jika kita cermati apa yang disampaikan Wakil Presiden dengan apa yang menjadi kebijakan Presiden Jokowi, sepertinya telah terjadi perbedaan cara pandang terkait dengan kebijakan bansos ini.

Catatan kritisnya, mengapa baru sekarang Wakil Prwsiden mengutarakan pemikiran yang seolah-olah kurang ikhlas bila program bansos terus dilakukan Pemerintah ? Padahal, Presiden Jokowi telah berketetapan hati, program bansos adalah solusi terbaik untuk menolong masyarakat berpenghasilan rendah dari jebakan kemiskinan yang menjeratnya.

Catatan kritis ini, bisa saja dilanjutkan dengan pertanyaan, jika bukan program bansos, apakah ada program lain yang dalam tempo sesegera mungkin dapat membantu kehidupan masyarakat berpendapatan rendah ini ? Yang lebih aneh lagi, mengapa sebagai Wakil Presiden, kok Ma’ruf Amin menyampaikan kekurang-sukaan terhadap bansos ini dihadapan publik dan menjadi bahan berita menarik bagi awak media ?

Bukankah hal itu akan terasa lebih nyaman jika cara pandang yang berbeda terhadap sebuah program atau kebijakan, cukup dibahas panjang lebar dalam Rapat Terbatas yang sering dipimpin oleh Presiden Jokowi ? Ya, mestinya memang begitu. Terkesan tidak elok, bila dalam sebuah pemerintahan muncul hal-hal yang tidak satu suara.

Terlebih bila yang berbeda cara pandang itu adalah Presiden dan Wakil Presiden, yang sama-sama sedang diberi amanah untuk menakhkodai perjalanan bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Jelas, suasana ini sangat tidak kondusif. Perbedaan pemikiran sesama Pemerintah, tidak perlu diumbar. Berikan rakyat informasi yang menyejukan.

Benarkah pemberian bansos yang terus-menerus akan melestarikan kemiskinan ? Atau, malah sebaliknya pemberian bansos, justru akan menghapus kemiskinan ekstrim ? Ini penting dipahami, karena yang namanya bantuan sosial itu sendiri merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan lebih jauh, manfaat program bantuan sosial antara lain :
– Meningkatkan daya beli rakyat.
– Mendorong konsumsi masyarakat.
– Menggenjot pertumbuhan
perekonomian
– Mempercepat penyerapan anggara program pemulihan ekonomi
nasional (PEN).

Program bantuan sosial, secara teknokratik tidak dirancang untuk terus-terusan. Banyak hal yang dijadikan pertimbangan sebelum program bansos digelontorkan. Bansos hanya diberikan pada saat-saat tertentu ketika ada masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak, karena adanya serangkaian musibah atau bencana kemanusiaan.
Sebagai contoh, dengan adanya sergapan El Nino membuat petani gurem dan yang serupa dengan itu, otomatis akan mengalami kesusahan hidup, karena usahatani yang digarapnya mengalami gagal panen sebagai dampak musim kering berkepanjangan. Supaya nyawa kehidupan mereka tetap tersambung, maka dalam jangka pendek, program bansos menjadi pilihan kebijakan terbaik untuk ditempuh.

Bagi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan bansos disiapkan untuk dapat menihilkan kemiskinan ekstrim. Ini penting kita camkan, karena
berdasarkan Bank Dunia (2022), penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan.

Bila kita bandingkan apa yang disampaikan Wakil Presiden dengan pandangan Menko Perekonomian diataa, kelihatannya ada perbedaan mendasar dalam menangani kemiskinan. Kebijakan bansos, tentu harus selektif. Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat bansos. Hanya soal yang krusial dan mendesak, perlu disolusikan dengan bansos.

Munculnya pemikiran Wakil Presiden yang menyebut kebijakan bansos identik dengan melestarikan kemiskinan dan kemudian ditanggapi Menko Perekonomian, bansos diarahkan untuk menghapus kemiskinan ekstrim, tentu saja membuat masyarakat terpaksa harus mengerutkan dahi. Masalahnya semakin menarik ketika program bansos menjadi pilihan Presiden Jokowi dalam menjawab berbagai hal problem kehidupan.

Akhirnya perlu disampaikan, untuk menangani persoalan kehidupan yang aifatnya mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya, bansos merupakan jawaban yang cukup tepat. Terlebih jika kita segera ingin menihilkan kemiskinan ekstrim. Oleh karenanya, bila bansos sudah selektif dilakukan, terasa aneh kalau masih ada pemikiran, bansos melestarikan kemiskinan. Apa tidak terbalik ? Bansos justru menolong orang miskin, dari derita hidup yang menderanya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).