BANTUAN LANGSUNG BERAS, BAGAIMANA NASIB DIVERSIFIKASI PANGAN ?

BANTUAN LANGSUNG BERAS, BAGAIMANA NASIB DIVERSIFIKASI PANGAN ?

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Kebijakan yang tojai’ah kembali dipertontonkan Pemerintah. Setelah Pemerintah menggelindingkan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN), lalu diganti istilahnya menjadi Beras untuk Masyarakat Sejahtera (RASTRA), sejak tahun kemarin, kita dihebohkan kembali dengan adanya Kebijakan Bantuan Langsung Beras untuk sekitar 21,3 juta penerima manfaat.

Sebagaimana dijelaskan Pemerintah, jumlah penerima manfaat ini untuk tahun 2024 ditambah menjadi 22 juta. Kalau saja 1 penerima manfaat terdiri dari 4 orang, maka sebanyak 88 juta orang anak bangsa yang berpenghasilan rendah, diberi kesempatan untuk mengkonsumsi beras secara gratis. Catatan kritisnya adalah bagaimana dengan nasib program diversifikasi pangan ?

Pertanyaan ini menarik dan penting dijawab. Sebab, bila kita cermati kebijakan pembangunan pangan di negeri ini, khususnya yang berkaitan dengan penganegaragaman pangan, semakin susah untuk diwujudkan, mengingat seringnya kita dihadapkan pada program-program Pemerintah di bidang pangxn yang sifatnya “bertabrakan” satu dengan lainnya.

Di satu sisi, kita ingin meragamkan pola makan masyarakat agar tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan karbohidrat yaitu beras, namun di sisi lain, lahir pula kebijakan yang seolah-olah memaksa masyarakat untuk mengkonsumsi nasi. Akibatnya wajar, jika yang namanya upaya untuk mendiversifikasikan pangan rakyat, lebih mengemuka sebagai cita-cita ketimbang realita.

Terlepas dari berbagai kepentingan yang menyertainya, maupun ada argumen lain, tentu akan lebih keren, jika program bantuan langsung pangan ini, tidak hanya mengkhususkan diri pada satu jenis bahan pangan karbohidrat, namun lebih diragamkan dengan komoditas pangan lain seperti sagu, jagung, singkong, umbi-umbian dan pangan lain berbasis sumber daya lokal.

Andaikan hal ini dapat digarap dengan penuh kehormatan dan tanggungjawab, selain program bantuan langsung pangan ini dapat menurunkan angka inflasi dan mencegah kenaikan harga beras di pasar, secara tidak langsung juga akan mendukung percepatan pencapaian program penganekaraganan pangan. Tinggal sekarang, bagaimana dengan pelaksanaannya di lapangan.

Kerja keras dan kerja cerdas, memang sangat diperlukan. Pemetaan terhadap kebiasaan masyarakat, tentu sangat dibutuhkan. Begitupun dengan pemahaman terhadap kearifan lokal suatu masyarakat. Kita perlu mengenalisis, mana masyarakat yang memiliki budaya menjadikan jagung, sagu., singkong dan lainnya sebagai bahan pangan pokoknya dan mana yang nasi.

Data ini perlu agar Pemerintah dapat memiliki data base yang akurat. Selain itu, secara simultan, kita menginginkan agar bantuan langsung pangan ini pun memiliki efek ganda terhadap penguatan ketahanan psngan bangsa dan negara ke depan. Langkah meragamkan pola makan masyarakat sendiri, kini sudah sangat mendesak untuk digarap dengan serius.

Pengalaman masa lalu yang menggarap program diversifikasi pangan ditempuh ala kadarnya, sekarang perlu digantikan oleh semangat yang lebih berkelanjutan. Pemerintah jangan lagi menjebakan diri kepada pendekatan yang sifatnya cuma menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana langkah nyatanys agar strategi meragamkan pola makan ini menjadi prioritas kebijakan jangka panjang nasional.

Benar, upaya menggenjot produksi beras penting diutamakan, ketika terekam produksi beras berada dalam posisi yang merisaukan. Terlebih penurunan produksi beras ini lebih disebabkan oleh iklim ekstrim yang sulit untuk dikendalikan. Hanya, ingin disampaikan, bila saja kita mampu menerapkan pendekatan deteksi dini, mestinya sergapan El Nino tidak perlu separah yang terjadi selama ini.

Coba kalau saja tatkala sinyal El Nino mulai berkelap-kelip, kita sudah melakukan langkah peningkatan luas tanam dan percepatan masa tanam serta menyiapkan benih padi bersertifikat, saat ini kita tidak perlu lagi seperti yang kebingungan dalam mewujudkan peningkatan produksi beras. Pokok soalnya, mengapa hal ini tidak kita lakukan ? Bahkan terkesan, kita masih gandrung menggunakan pendekatan “pemadam kebakaran”.

Memberi perhatian ekstra terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas, bukanlah hal yang diharamkan. Pemerintah sah-sah saja untuk melasanakannya. Apalagi, bila produksi beras mengalami penurunan dengan angka cukup signifikan. Masalahnya menjadi semakin gawat, manakala surplus beras mengalami penurunan jumlah yang cukup tinggi.

Yang perlu dijadikan catatan kritis, mengapa Pemerintah seperti yang kurang sungguh-sungguh untuk melaksanakan program diversifikasi pangan ? Mengapa Pemerintah seperti yang setengah hati dan tidak “all out” menggarap program meragamkan pola makan masyarakat agar lebih bergizi, seimbang dan aman ? Lebih aneh lagi, kok bisa penanganan sisi konsumsi seperti yang kalah keren dengan penanganan sisi produksi ?
Ke depan, ada baiknya mulai dipertimbangkan pencarian kebijakan ketahanan pangan yang lebih utuh, holistik dan komptehensif. Ketahanan pangan, bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan yang cukup dan berlebih, tapi juga akan ditentukan oleh aspek leterjangkauan dan pemanfaatannya. Ini berarti, ketahanan pangan penting diamati dari hulu hingga hilir secara sistemik.

Demikian berbagai hal yang dapat diungkap terkait dengan upaya pengokohan ketahanan pangan bangsa dan negara. Terlebih yang erat kaitan nya dengan lahirnya kebijakan bantuan langsung beras kepada sekitar 22 juta penerima manfaat. Poin yang ingin didampaikan, mengapa jenis bahan psngan karbohidrat yang diberiksn kepada penerima manfaat hanya beras dan bukan pangan dalam arti luas ?

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).